Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, mengatakan hilirisasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional.

“Hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja,” kata Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu (18/10).

Dalam pelaksanaannya, Danantara membagi 26 proyek hilirisasi tersebut ke dalam dua fase. Keseluruhan proyek itu memiliki nilai investasi yang ditargetkan mencapai Rp225 triliun.

Ekspor Batu Bara hingga Sawit Diperketat

Selain menggenjot investasi di sektor hilirisasi, pemerintah memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu. Kebijakan yang dijalankan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 untuk tiga komoditas, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi.

Dilansir dari laman beritasatu, ketiga komoditas itu memiliki nilai ekspor gabungan mencapai US$66,13 miliar pada 2025. Angka tersebut setara dengan 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Penerapan sistem ekspor satu pintu dilakukan secara bertahap untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor. Kebijakan ini juga ditujukan untuk mencegah praktik under-invoicing, yakni pelaporan nilai transaksi ekspor lebih rendah daripada nilai sebenarnya.

Selain meningkatkan transparansi perdagangan, pemerintah berharap sistem tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor agar memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pemerintah Tutup 328 BUMN, Target Hemat Rp70 Triliun

Pembenahan juga dilakukan terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah melakukan penataan dan konsolidasi perusahaan pelat merah untuk menyederhanakan struktur organisasi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Dalam proses tersebut, sebanyak 328 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari restrukturisasi terhadap 1.074 entitas BUMN beserta anak dan cucu perusahaan yang sebelumnya terdata.

Menurut Kurnia, langkah konsolidasi tersebut menghasilkan penghematan biaya operasional atau overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan berasal dari sejumlah pos pengeluaran, antara lain biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas.

“Pemerintah menargetkan penghematan biaya tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp 70 triliun hingga akhir 2026,” ujarnya.

Bursa Mineral Indonesia Ditargetkan Beroperasi 2027

Untuk memperkuat transparansi perdagangan mineral dan komoditas strategis, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia pada 12 Juni 2026.

Pemerintah menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Lembaga tersebut direncanakan berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kehadiran bursa ini diharapkan menciptakan sistem perdagangan komoditas yang lebih terbuka dan menyediakan harga referensi domestik. Selain itu, mekanisme perdagangan melalui bursa ditujukan untuk mempersempit peluang manipulasi nilai ekspor melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan efisiensi perusahaan negara, dan memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis.

Pemerintah berharap berbagai langkah itu dapat memperbesar nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat daya saing industri nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Artikel Investasi Hilirisasi Rp225 Triliun, Prabowo Targetkan 37.833 Lapangan Kerja pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pemerintah bersama Danantara saat ini melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan-perusahaan negara. Langkah tersebut mencakup penutupan BUMN yang dinilai tidak produktif, efisiensi biaya operasional, hingga pembenahan tata kelola untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMN kepada negara.

“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Prabowo mengungkapkan, ketika Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN. Jumlah tersebut mencakup berbagai perusahaan yang berada dalam struktur anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

Menurut Presiden, jumlah tersebut terlalu besar karena tidak seluruh perusahaan memberikan kinerja produktif. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan restrukturisasi secara menyeluruh untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara.

Hingga kini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 tidak lebih dari 300 perusahaan.

Dengan demikian, hanya perusahaan negara yang produktif dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan.

“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Presiden.

Hemat Biaya hingga Rp50 Triliun

Restrukturisasi tersebut juga berdampak pada efisiensi biaya. Prabowo menyebut pemerintah telah menghemat biaya overhead lebih dari Rp50 triliun.

Penghematan antara lain berasal dari pengurangan biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas. Pemerintah menargetkan efisiensi tersebut terus meningkat hingga lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.

“Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun, berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ungkap Kepala Negara.

Selain menekan biaya, pemerintah mencatat adanya peningkatan kinerja sejumlah perusahaan negara. Dalam enam bulan pertama 2026, keuntungan PT TIMAH mencapai Rp2,7 triliun atau sembilan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja positif juga terlihat pada sejumlah BUMN lainnya. Laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.

Garuda Indonesia Mulai Dipulihkan

Pembenahan juga menyasar PT Garuda Indonesia. Hingga Juni 2026, sebanyak 20 pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi telah kembali direaktivasi.

Dengan tambahan tersebut, jumlah pesawat Garuda Indonesia yang aktif mencapai 104 unit. Pemerintah berharap maskapai nasional tersebut dapat kembali membukukan keuntungan secara berkelanjutan mulai awal 2027.

Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Sejumlah laporan keuangan BUMN telah dikoreksi untuk memastikan data yang disampaikan benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya tidak mau toleransi permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” tegas Presiden.

Laba BUMN Naik 75,3 Persen

Hasil pembenahan tercermin dari peningkatan keuntungan BUMN. Pada 2024, keuntungan BUMN tercatat Rp186 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp326 triliun pada 2025 atau tumbuh 75,3 persen.

Sementara itu, dividen BUMN yang diterima negara pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun. Jika dikurangi dengan penyertaan modal negara (PMN), kontribusi bersih BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025.

Kontribusi bersih tersebut diproyeksikan kembali meningkat hingga Rp200 triliun pada 2026, tanpa memperhitungkan PMN.

“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” ujar Presiden seraya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran Danantara.

Dorong Hilirisasi dan Industrialisasi

Prabowo mengatakan peningkatan kinerja BUMN akan diarahkan untuk mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Melalui Danantara, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah memasuki tahap groundbreaking sepanjang 2026. Proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pembangunan smelter alumina menjadi aluminium.

Berbagai proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri sekaligus menciptakan puluhan ribu lapangan kerja.

Pemerintah juga menyiapkan strategi upstreaming dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Langkah tersebut ditujukan untuk memperoleh akses terhadap teknologi, kekayaan intelektual, manajemen, pasar, serta pengalaman yang dapat digunakan untuk memperkuat daya saing dan perekonomian nasional.

Artikel Prabowo Sebut BUMN Tak Boleh Jadi Sumber Dana Penguasa, 290 Perusahaan Ditutup pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kondisi tersebut tercermin dalam Economic Surprise Index Bloomberg per pertengahan Juli 2026. Amerika Serikat mencatat indeks 55,0 yang menunjukkan kinerja ekonomi melampaui ekspektasi pasar. Sebaliknya, Tiongkok berada di level minus 20,8 yang menandakan data ekonominya masih di bawah perkiraan. Sementara kawasan Asia Pasifik justru mencatatkan optimisme dengan indeks 51,5.

Di tengah perubahan peta geopolitik tersebut, negara-negara dengan kekuatan ekonomi menengah atau middle powersdiperkirakan akan memiliki pengaruh yang semakin besar dalam beberapa dekade ke depan. Indonesia dinilai termasuk negara yang memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya berkat pertumbuhan ekonomi, posisi geografis yang strategis, serta stabilitas politik yang relatif terjaga.

Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai posisi geopolitik Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan beberapa dekade lalu. Menurutnya, status Indonesia sebagai anggota G20 dan negara berpendapatan menengah atas menjadi modal penting untuk meningkatkan peran di tingkat global.

“Kita bukan lagi negara dunia ketiga, kita adalah negara G20 dengan pendapatan ekonomi menengah ke atas. Geopolitik kita relatif aman karena rivalitas global saat ini tidak secara langsung mengarah ke Indonesia. Ini merupakan modal penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis berbagai negara sekaligus menjaga stabilitas kawasan. Namun, modal geopolitik saja tidak cukup, kita tetap membutuhkan langkah-langkah konkret untuk memenangkan kepercayaan pasar dunia,” ujar Dino.

Ia menambahkan, di tengah tingginya arus modal internasional, investor akan lebih memilih negara yang mampu menawarkan kepastian regulasi, stabilitas ekonomi, dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat kepercayaan pasar melalui kebijakan yang konsisten.

Senada dengan itu, PT Bank DBS Indonesia menilai perubahan lanskap ekonomi global menghadirkan berbagai peluang investasi baru. Head of Investment & Insurance Products Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Djoko Sulistyo, mengatakan keputusan investasi sebaiknya didasarkan pada tren jangka panjang, bukan sekadar mengikuti sentimen pasar sesaat.

Menurut Djoko, saat ini terdapat tiga kawasan yang layak menjadi perhatian investor, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, serta Asia termasuk Indonesia.

“Di tengah perubahan lanskap global, investor perlu melihat peluang secara lebih luas dengan mempertimbangkan kekuatan fundamental setiap kawasan. Amerika Serikat masih menjadi pemimpin inovasi, khususnya di bidang Artificial Intelligence (AI). Tiongkok mampu mempercepat pemanfaatan AI di berbagai sektor industri, sedangkan Asia, termasuk Indonesia, mendapatkan manfaat dari pergeseran rantai pasok global dan pertumbuhan ekonomi kawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Bank DBS Indonesia terus menghadirkan analisis regional dan panduan investasi guna membantu nasabah mengambil keputusan investasi yang lebih tepat.

Selain menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia, Asia juga memegang peranan penting dalam rantai pasok industri masa depan. Taiwan dan Korea Selatan menjadi pusat produksi semikonduktor, sementara Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pemasok berbagai mineral penting seperti nikel, tembaga, dan bauksit.

Didukung konsumsi domestik yang kuat serta ketergantungan terhadap ekspor yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain, Indonesia dinilai memiliki daya tahan ekonomi yang cukup baik dalam menghadapi tekanan global.

Fundamental Ekonomi Jadi Penentu Daya Saing

Di sisi lain, penguatan fundamental ekonomi dalam negeri dinilai menjadi faktor utama agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang di tengah dinamika geopolitik global.

Executive Director Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ditambah kecenderungan sejumlah negara menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih proteksionis, menuntut Indonesia untuk semakin adaptif dalam menyusun strategi ekonomi maupun diplomasi.

Menurut Yunarto, langkah Indonesia mempererat hubungan dengan berbagai mitra strategis, termasuk bergabung dengan BRICS dan memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat, merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional. Namun, daya saing Indonesia tetap bergantung pada kekuatan ekonomi domestik.

“Posisi tawar suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan diplomasi, tetapi juga oleh kekuatan fundamental ekonominya. Ketika regulasi memberikan kepastian, birokrasi semakin efektif, iklim investasi kondusif, serta pembangunan infrastruktur terus diperkuat, Indonesia memiliki daya saing yang semakin tinggi di tengah dinamika geopolitik global,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kebijakan yang didukung perencanaan berbasis data, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kondisi fiskal yang sehat agar mampu menjaga kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Head of Market Intelligence PT Bank DBS Indonesia, Boy Suhendry. Menurutnya, meski ekonomi global masih dibayangi berbagai tantangan, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid sehingga prospek pertumbuhan jangka menengah masih menjanjikan.

Boy menjelaskan, Amerika Serikat masih menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik, sedangkan Asia mempertahankan tren pertumbuhan positif. Di sisi lain, Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan neraca perdagangan yang masih mencatat surplus.

Ia menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan struktural yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, mulai dari kekayaan sumber daya alam, konsumsi domestik yang kuat, bonus demografi, hingga kebijakan hilirisasi yang terus meningkatkan nilai tambah industri nasional.

Selain itu, meningkatnya investasi global pada sektor Artificial Intelligence (AI) juga diperkirakan membuka peluang baru bagi Indonesia. Sebagai salah satu produsen utama nikel dan mineral strategis dunia, Indonesia berpotensi memperoleh manfaat dari meningkatnya kebutuhan bahan baku industri teknologi, yang pada akhirnya dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah.

Artikel Indonesia Bisa Untung dari Persaingan AS-Tiongkok, Sektor Ini Jadi Kuncinya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan besarnya minat tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia. Menurutnya, Danantara kini dipandang sebagai mitra strategis sekaligus pintu masuk yang kredibel bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Tanah Air.

“Minat tinggi investor yang disampaikan Tony Blair menegaskan bahwa Indonesia berada di radar utama investor global. Kami melihat antusiasme yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi kita,” ujar Rosan.

Dalam pertemuan itu, Rosan didampingi Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir. Sementara Tony Blair hadir bersama tim dari Tony Blair Institute for Global Change (TBI).

Rosan menjelaskan, pembahasan dalam pertemuan tersebut mencakup berbagai peluang kolaborasi, mulai dari percepatan transformasi badan usaha milik negara (BUMN), peningkatan investasi, hingga dukungan terhadap pembangunan nasional.

Ia menilai kehadiran Tony Blair bersama TBI semakin memperkuat posisi Danantara sebagai mitra utama bagi investor internasional yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

Menurut Rosan, tingginya perhatian investor juga menunjukkan bahwa berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk pembentukan Danantara, mendapat respons positif dari pasar global. Ke depan, Danantara akan berperan sebagai penghubung antara modal internasional dengan proyek-proyek strategis nasional yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Danantara siap menjadi jembatan bagi modal internasional untuk masuk secara efektif. Sentimen pasar sangat positif terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah,” kata Rosan.

Optimisme tersebut juga tercermin dari capaian investasi nasional. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai investasi tersebut juga berhasil menyerap lebih dari 706 ribu tenaga kerja dan menjadi modal awal yang positif untuk mencapai target investasi nasional sepanjang 2026.

Selain membahas peningkatan investasi, Danantara dan Tony Blair Institute for Global Change juga menjajaki peluang kerja sama strategis guna meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Kunjungan ini kami harapkan akan semakin memperluas kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia dan mempercepat realisasi investasi pada proyek-proyek strategis nasional,” tutup Rosan.

Artikel Tony Blair Sebut Indonesia Jadi Incaran Investor Global, Danantara Jadi Pintu Masuk pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pasar tenaga kerja. Menurutnya, aktivitas ekonomi memang terus meningkat, tetapi kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja justru semakin terbatas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61 persen pada kuartal I-2026. Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 88.000 pekerja mengalami PHK sepanjang 2025. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan kembali bertambah sekitar 23.470 orang.

Gelombang efisiensi juga masih membayangi dunia usaha. Salah satu contohnya, platform media sosial TikTok dilaporkan memangkas sekitar 90 persen tenaga kerjanya secara global, termasuk di Indonesia.

Yusuf menilai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen memang menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi masih bergerak positif. Namun, kondisi tersebut belum tercermin dalam peningkatan kesempatan kerja.

“Angka pertumbuhan di atas 5% memang terlihat baik, tetapi manfaatnya belum banyak tercermin di pasar tenaga kerja. Fenomena ini dikenal sebagai jobless growth, ketika ekonomi tetap tumbuh tetapi kemampuan menciptakan lapangan kerja terus menurun,” ujar Yusuf seperti dikutip dari laman investor daily pada Minggu (5/7).

Ia menjelaskan, realisasi investasi pada 2025 meningkat sekitar 12,7 persen, sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya bertambah sekitar 10,4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap tambahan investasi kini menghasilkan lapangan kerja yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

“Artinya, setiap tambahan investasi menghasilkan lapangan kerja yang semakin sedikit sehingga pertumbuhan belum benar-benar inklusif,” imbuhnya.

Tantangan Domestik Dinilai Lebih Dominan

Menurut Yusuf, perlambatan ekonomi global memang memberi tekanan terhadap dunia usaha melalui melemahnya permintaan ekspor dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Meski begitu, ia menilai faktor domestik justru menjadi penyebab utama lemahnya penciptaan lapangan kerja.

Ia membandingkan Indonesia dengan Vietnam dan Bangladesh yang menghadapi tantangan global serupa, tetapi masih mampu menarik relokasi industri serta memperbesar pangsa ekspor. Sementara Indonesia masih dibayangi berbagai persoalan, seperti tingginya biaya energi, melemahnya daya saing industri, ketidakpastian regulasi, hingga derasnya arus produk impor berharga murah.

Berbagai persoalan tersebut membuat industri padat karya semakin tertekan. Padahal, sektor tekstil, garmen, dan alas kaki selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Melemahnya daya saing membuat sektor-sektor tersebut tidak lagi mampu menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja.

Investasi Meningkat, Serapan Tenaga Kerja Masih Terbatas

Yusuf menjelaskan, peningkatan nilai investasi belum otomatis meningkatkan jumlah tenaga kerja karena sebagian besar investasi kini mengalir ke sektor padat modal, seperti industri hilirisasi mineral dan logam dasar.

Sektor tersebut lebih mengandalkan teknologi dan otomatisasi sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif kecil dibandingkan industri padat karya.

“Sektor padat modal memang meningkatkan nilai tambah dan ekspor, tetapi proses produksinya didominasi teknologi dan otomatisasi sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif terbatas,” jelasnya.

Selain itu, efektivitas investasi juga masih menjadi tantangan. Meski nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)Indonesia menunjukkan perbaikan, angkanya masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan. Hal ini menunjukkan investasi masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari tingginya biaya logistik, birokrasi yang belum efisien, hingga biaya ekonomi lainnya.

Menurut Yusuf, dunia usaha juga masih dibebani mahalnya harga energi, khususnya gas industri, serta persaingan dengan produk impor murah. Tekanan tersebut membuat banyak perusahaan memilih melakukan efisiensi melalui otomatisasi dibandingkan merekrut pekerja baru.

Karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi juga memastikan investasi mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Menurutnya, insentif fiskal perlu dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja formal, disertai kebijakan untuk memperkuat industri padat karya melalui penurunan biaya energi dan logistik, serta pengawasan terhadap praktik dumping.

“Ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tutup Yusuf.

Artikel Mengapa Ekonomi Tumbuh tetapi Pengangguran Masih Mengintai? Ini Analisis Ekonom pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rosan menjelaskan, strategi investasi yang dijalankan pemerintah saat ini menitikberatkan pada percepatan realisasi proyek, penciptaan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah.

“Strategi investasi kami tidak hanya semata-mata mengejar besar nominasi atau nominal, tetapi juga menargetkan bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkualitas, di saat bersamaan juga realisasi atau akselerasi implementasi, serta kontribusi terhadap penguatan ekonomi baik di daerah maupun di nasional,” kata Rosan dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).

Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menetapkan sasaran investasi periode 2025-2029 mencapai Rp13.032,8 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 143 persen dibandingkan total realisasi investasi selama satu dekade terakhir.

Meski target investasi naik secara signifikan, Rosan menegaskan pemerintah tetap mengedepankan kualitas investasi. Langkah ini dinilai penting agar proyek-proyek yang masuk dapat segera direalisasikan dan memberikan efek berganda yang lebih besar bagi perekonomian.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, BKPM mencatat realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan telah memenuhi 24,4 persen dari target investasi tahun 2026.

Capaian tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, investasi yang terealisasi berhasil menciptakan sekitar 700 ribu lapangan kerja langsung, meningkat 18,9 persen dibandingkan triwulan I 2025.

Dari sisi sumber pendanaan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp248,8 triliun atau sekitar 49,9 persen dari total investasi. Nilai itu tumbuh sekitar 6 persen secara tahunan. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp250 triliun atau setara 50,1 persen dari total realisasi investasi.

Adapun sektor yang menjadi tujuan utama investasi meliputi industri logam dasar, sektor jasa, pertambangan, perumahan dan kawasan industri, serta transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi.

Rosan juga mengungkapkan adanya peningkatan investasi yang berbasis sumber daya alam. Pada triwulan I 2026, investasi di sektor tersebut mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong masuknya investasi pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Beberapa di antaranya adalah industri semikonduktor, pengembangan bioetanol, produk turunan kelapa, hingga program hilirisasi berbasis rumput laut.

Artikel Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Pemerintah Pasang Target Investasi Fantastis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

CATIB merupakan hasil kolaborasi antara MIND ID melalui PT Industri Baterai Indonesia (PT IBI) dengan konsorsium Contemporary Amperex Technology Co., Limited, Brunp, dan Lygend (CBL). Konsorsium CBL sendiri merupakan kerja sama antara CATL, Brunp, dan Lygend. Fasilitas ini dirancang memiliki kapasitas awal 6,9 GWh pada tahap pertama, dan akan ditingkatkan hingga 15 GWh pada fase pengembangan selanjutnya.

Managing Director Technology Advancement Danantara Indonesia, Dwi Susanto, menyampaikan bahwa proyek strategis ini tidak hanya bertujuan memperkuat kemampuan manufaktur baterai dalam negeri, tetapi juga mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterpaduan rantai industri kendaraan listrik dari hulu hingga hilir.

“Melalui langkah ini, Indonesia diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan,” ujar Dwi.

Fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas 43 hektare tersebut terdiri atas dua unit utama, yakni pabrik Module & Pack (MP) yang dilengkapi peralatan manufaktur baterai, serta Cell Plant yang saat ini masih dalam tahap konstruksi lanjutan. Seluruh fasilitas ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir 2026.

Dwi menambahkan, kehadiran pabrik baterai di Karawang diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral nasional, sekaligus mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk kendaraan listrik di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, MIND ID, PT IBI, dan CATL juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait kerja sama riset dan pengembangan di bidang baterai, energi terbarukan, serta mobilitas listrik. Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam industri baterai global dan mendukung kesiapan peluncuran komersial rantai nilai baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir pada 2028.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan bahwa kemitraan strategis tersebut sejalan dengan peran MIND ID sebagai motor penggerak program hilirisasi nasional. Menurutnya, optimalisasi kekayaan sumber daya mineral dan batu bara menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi masa depan.

“Kami terus membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan ekosistem baterai terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh negara dan masyarakat,” ujar Maroef.

Sementara itu, Direktur Utama PT IBI, Aditya Farhan Arif, menegaskan komitmen perusahaan dalam mengawal pembangunan industri baterai nasional secara berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa kemajuan proyek CATIB saat ini mencerminkan kesiapan infrastruktur, teknologi, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

“Penandatanganan MoU ini menjadi wujud komitmen bersama agar industri baterai nasional mampu meningkatkan kapabilitas Indonesia di bidang material maju untuk energi, khususnya teknologi baterai,” kata Aditya.

Artikel Ubah Masa Depan Kendaraan Listrik, Pabrik Baterai Raksasa Siap Dibangun di Karawang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah. Mineral harus diolah terlebih dahulu untuk memberikan nilai tambah,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7).

Komitmen pemerintah terhadap program hilirisasi nasional diperkuat dengan penyerahan dokumen pra-studi kelayakan untuk 18 proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penyerahan ini dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Total nilai investasi dari seluruh proyek tersebut mencapai 38,63 miliar dolar AS atau setara dengan Rp618,13 triliun. Menurut Dwi Anggia, proyek-proyek ini nantinya akan dieksekusi oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Ada 18 proyek hilirisasi yang sudah kami serahkan ke daerah-daerah untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keseluruhan proyek ini berpotensi menciptakan lebih dari 276 ribu lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Pemerintah tidak hanya berhenti pada wacana, tapi sudah mulai masuk ke tahap eksekusi, terutama dalam program hilirisasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, secara simbolis menyerahkan dokumen pra-studi kelayakan kepada Danantara sebagai langkah awal pelaksanaan investasi hilirisasi energi nasional.

Artikel Indonesia Setop Ekspor Mineral Mentah, Siapkan 18 Proyek Hilirisasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sepanjang periode Januari–Maret 2025, tercatat 27.616 unit kendaraan listrik terjual, naik signifikan dari 19.260 unit pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini dipicu oleh lonjakan penjualan BEV sebesar 152,5 persen, serta peningkatan PHEV hingga 44,8 persen.

Tren Global: Tiongkok Masih Mendominasi

Secara global, penjualan BEV juga mencatat peningkatan tahunan sebesar 42 persen, menghasilkan pangsa pasar tertinggi sepanjang sejarah untuk kuartal pertama, yakni 16 persen. Mayoritas kontribusi berasal dari Tiongkok, yang menyumbang lebih dari 60 persen penjualan BEV global.

Didorong oleh insentif pemerintah, pasar BEV di Tiongkok tumbuh 55 persen dibanding kuartal pertama tahun lalu. Pangsa pasar BEV di negara tersebut bahkan mencapai 27 persen, tertinggi sepanjang masa.

Menurut Lukmanul Arsyad, Partner & Industry Leader PwC Indonesia, lonjakan penjualan EV di Indonesia menunjukkan momentum positif, berkat kebijakan pemerintah yang mendukung penuh transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. Beberapa inisiatif yang mendorong pertumbuhan ini antara lain:

• Pembebasan PPnBM 100% untuk EV impor dan domestik sepanjang 2025.
  
• Perpanjangan insentif PPN untuk kendaraan listrik.
  
• Upaya pemerintah membangun rantai pasok baterai terintegrasi, memanfaatkan cadangan nikel nasional.
  

“Indonesia menargetkan menjadi produsen baterai listrik terbesar ketiga di dunia pada 2027, dan memproduksi hingga 600.000 unit EV secara domestik pada 2030,” ujar Lukmanul. Pemerintah juga menargetkan 2 juta unit BEV beroperasi di jalanan Indonesia pada tahun tersebut.

Tantangan Pasar Otomotif Konvensional

Meski segmen EV tumbuh, pasar otomotif secara keseluruhan masih menghadapi tekanan. Kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen sejak Januari 2025 turut mendorong harga kendaraan naik, memengaruhi keputusan pembelian masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan suku bunga tinggi dan ketidakpastian ekonomi, yang membuat konsumen lebih berhati-hati.

Selama dua tahun terakhir, penjualan mobil penumpang juga menurun akibat preferensi masyarakat yang bergeser ke kendaraan yang lebih hemat atau berkelanjutan.

Meski ada tantangan, Lukmanul tetap optimistis terhadap masa depan EV di Indonesia. Didukung oleh investasi asing, pengembangan infrastruktur seperti stasiun pengisian daya, serta regulasi yang bersahabat, pangsa pasar EV dari total penjualan kendaraan penumpang meningkat dari 9 persen (2023) menjadi 15 persen (2024) dan diprediksi menyentuh 29 persen pada 2030.

Target Indonesia Jadi Pemain Global di Industri Baterai EV

Sementara itu, Edy Junaedi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Indonesia untuk menjadi salah satu dari lima produsen baterai EV terbesar dunia pada 2040.

Menurut Edy, transformasi ini dilakukan melalui strategi hilirisasi sumber daya alam dan penanaman modal strategis. Indonesia tidak ingin hanya mengekspor nikel sebagai bahan mentah, tetapi juga ingin menjadi pemain utama dalam industri manufaktur baterai dan kendaraan listrik global.

“Bahkan, Indonesia juga diproyeksikan menjadi produsen stainless steel terbesar kedua di dunia pada 2040, seiring penguatan ekosistem industri berbasis nikel,” jelas Edy.

Artikel Indonesia Targetkan Produksi 600 Ribu EV dan Jadi Raksasa Baterai Dunia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penandatanganan ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (28/5), dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia.

Kemitraan ini bertujuan untuk membangun ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi dan berkelanjutan di Indonesia. Ketiga pihak sepakat untuk melakukan penilaian awal terhadap proyek-proyek potensial yang paling sesuai untuk mendukung pengembangan industri EV nasional, serta menyusun peta jalan kolaborasi ke depan.

Dalam implementasinya, kerja sama ini tidak hanya menekankan efisiensi dan nilai ekonomi, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar internasional yang ketat dalam hal keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyatakan optimisme bahwa kolaborasi ini akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat rantai pasok global untuk baterai EV.

“Danantara bersama INA akan menangani aspek pembiayaan jangka panjang untuk mendukung investasi. Di sisi lain, Eramet akan menyumbangkan keahlian teknis dan pengalaman global mereka dalam pengelolaan proyek pertambangan berskala besar yang memenuhi prinsip keberlanjutan,” jelas Pandu dikutip dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, kerja sama ini mencerminkan komitmen kuat semua pihak untuk mempercepat hilirisasi industri nikel nasional sekaligus membangun daya saing industri dalam negeri melalui kolaborasi lintas negara.

Ketua Dewan Direktur INA, Ridha Wirakusumah, juga menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan fokus strategis INA dalam memperkuat sektor hilirisasi dan mineral kritis seperti nikel.

“Sinergi antara Eramet, Danantara, dan INA membawa kombinasi kekuatan teknis dan desain pendanaan jangka panjang, yang menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya industri bernilai tambah dan masuknya investasi berkualitas di sektor strategis nasional,” ujarnya.

Sementara itu, CEO Eramet Group, Paulo Castellari, menegaskan bahwa Eramet telah berperan aktif dalam industri nikel Indonesia sejak 2006, terutama melalui operasional mereka di Weda Bay, Maluku. Pada 2024 lalu, Eramet juga menjalin kerja sama dengan Badan Geologi untuk memulai studi eksplorasi mineral penting lainnya seperti lithium, sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi nasional.

“Fokus kami pada hilirisasi, transisi energi, dan eksplorasi mineral kritis selaras dengan arah strategis INA dan Danantara. Kami menyambut baik kolaborasi ini dan siap berkontribusi melalui keahlian teknis dan komitmen jangka panjang kami dalam mengembangkan sektor tambang berkelanjutan di Indonesia,” tutur Paulo.

Artikel Danantara dan INA Kembangkan Industri Nikel dengan Eramet di Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.