Meski demikian, Pemerintah menegaskan bahwa fondasi perekonomian nasional masih berada dalam kondisi solid. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, sementara kinerja dunia usaha secara umum masih menunjukkan daya tahan yang baik. Tekanan terhadap IHSG dinilai bersifat sementara dan tidak mencerminkan kualitas fundamental ekonomi maupun emiten secara keseluruhan.

“Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui serangkaian langkah strategis dan terukur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Wisma Danantara, Jumat (30/1).

Sebagai bagian dari upaya penguatan pasar modal, Pemerintah mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan target penyelesaian regulasi melalui Peraturan Pemerintah pada kuartal pertama 2026. Transformasi ini akan mengubah struktur BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan terbatas, sehingga meningkatkan independensi, profesionalisme, serta tata kelola bursa, sekaligus mengurangi potensi konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI juga memperkuat aspek tata kelola dan transparansi pasar. Salah satu langkah yang disiapkan adalah rencana peningkatan batas minimum free float bagi emiten berkapitalisasi besar dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas dan kualitas pembentukan harga, sekaligus merespons perhatian investor global terhadap aksesibilitas pasar Indonesia. 

Penguatan tersebut akan dibarengi peningkatan keterbukaan informasi guna mencegah praktik perdagangan terkoordinasi yang berpotensi mengganggu mekanisme harga yang wajar. Sebagai perbandingan, sejumlah bursa utama dunia menetapkan batas free float pada kisaran 10–25 persen, seperti Malaysia dan Hong Kong sebesar 25 persen, Jepang 25 persen, Thailand 15 persen, Singapura 10 persen, Filipina 10 persen, serta London Stock Exchange 10 persen.

Selain itu, Pemerintah mendorong perluasan peran investor domestik melalui peningkatan batas penempatan investasi saham oleh dana pensiun dan perusahaan asuransi dari 10 persen menjadi 20 persen, khususnya pada saham-saham yang likuid dan berkualitas tinggi, termasuk yang tergabung dalam indeks LQ45. Kebijakan ini diharapkan mampu memperdalam pasar keuangan nasional sekaligus meningkatkan imbal hasil bagi peserta dana pensiun dan pemegang polis, sejalan dengan praktik di negara-negara OECD yang memberikan fleksibilitas lebih luas dalam investasi pada saham unggulan.

Seluruh agenda reformasi tersebut juga selaras dengan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Demutualisasi bursa, peningkatan free float, penguatan transparansi kepemilikan, serta perbaikan tata kelola pasar merupakan bagian dari praktik terbaik internasional yang terus diadopsi Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, efisien, dan berintegritas.

“Pemerintah menghimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan melihat kondisi ini sebagai momentum penyesuaian menuju pasar yang lebih sehat,” kata Airlangga.

Perkembangan ini juga menjadi pengingat bagi emiten dan perusahaan tercatat untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi serta memperkuat komunikasi dengan investor. Transparansi di tingkat korporasi dinilai menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, emiten diharapkan lebih proaktif dalam menyampaikan informasi material, memperbaiki praktik hubungan investor, serta memastikan penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu.

Dengan tenggat hingga Mei 2026 yang diberikan MSCI untuk perbaikan aspek transparansi dan likuiditas, Pemerintah memandang situasi ini sebagai pendorong percepatan reformasi struktural yang telah dirancang sejak lama. Dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia berkomitmen menunjukkan transformasi yang tidak hanya memenuhi standar MSCI, tetapi juga memperkuat daya saing pasar modal nasional di tingkat global.

“Kepercayaan investor adalah aset paling berharga. Mari kita jaga melalui transparansi dan komitmen terhadap standar internasional,” pungkas Menko Airlangga.

Artikel IHSG Terkoreksi, Airlangga Ungkap Jurus Pemerintah Jaga Kredibilitas Pasar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Fakhrul, nilai tukar rupiah mulai menunjukkan penguatan seiring meredanya tekanan eksternal, seperti ketegangan perdagangan global. Faktor ini membuka peluang bagi BI untuk mulai memangkas suku bunga guna mendorong pertumbuhan.

“Bank Indonesia sebelumnya sudah memberi sinyal bahwa mereka melihat adanya ruang untuk menurunkan suku bunga, asalkan stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap terjaga. Langkah ini penting untuk mendukung pemulihan ekonomi,” ujar Fakhrul, Senin (19/5), dilansir dalam laman InfoPublik.

Ia juga menyoroti bahwa prospek ekonomi global yang cenderung melambat menambah urgensi bagi Indonesia untuk segera memberi stimulus. Penurunan suku bunga dinilai bisa menjadi langkah strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Selain kebijakan suku bunga, Fakhrul menilai instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, strategi BI dalam pengelolaan SRBI harus disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini, terutama setelah menguatnya nilai tukar.

“Jika BI mulai menurunkan imbal hasil SRBI serta menyesuaikan volume lelang yang diserap, likuiditas di pasar uang bisa membaik. Ini akan memperkuat dampak dari kebijakan pelonggaran yang dijalankan,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar BI terus memperluas pelonggaran kebijakan makroprudensial, terutama untuk mendorong penyaluran kredit dan meningkatkan permintaan domestik, yang saat ini masih tumbuh moderat.

Dari sisi pasar modal, Fakhrul optimistis bahwa kondisi global yang stabil serta sentimen positif di dalam negeri bisa mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ia memperkirakan, jika suku bunga dipangkas, indeks bisa menembus level 7.300 dalam waktu dekat.

“Sektor perbankan kemungkinan besar akan menjadi penopang utama kenaikan indeks, terutama jika arus dana asing terus masuk ke pasar domestik,” tambahnya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pelaku pasar tetap perlu berhati-hati terhadap potensi aksi ambil untung (profit taking), terutama jika terjadi lonjakan ketegangan geopolitik.

Di luar kebijakan moneter, Fakhrul juga menekankan pentingnya peran fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut bahwa pelaku pasar akan mencermati dengan seksama realisasi belanja pemerintah, khususnya pada periode April–Mei.

“Realisasi belanja negara lewat APBN dan jumlah penerbitan obligasi akan jadi indikator penting. Kalau eksekusi anggarannya tepat waktu, kita punya peluang besar untuk rebound di semester kedua,” pungkasnya.

Menurutnya, meskipun gejolak jangka pendek mulai mereda, arah pemulihan ekonomi nasional akan sangat ditentukan oleh kombinasi antara kebijakan moneter yang akomodatif dan belanja pemerintah yang tepat sasaran.

Artikel BI Dinilai Punya Momentum Turunkan Suku Bunga untuk Dorong Pemulihan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, seperti daging, ikan, telur, gula konsumsi, jasa pendidikan, dan transportasi umum, tetap dibebaskan dari PPN.

Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa penerapan PPN 12% berpotensi memberikan dampak terhadap pasar modal Indonesia, terutama bagi sektor konsumer dan sektor terkait lainnya.

“Wacana kenaikan PPN 12% memang sempat membuat IHSG mengalami tekanan. Namun, kebijakan pemerintah yang menanggung PPN untuk barang pokok menjadi sentimen positif bagi pasar,” ujar Nafan, dikutip dari laman Beritasatu, Senin (16/12).

Nafan menambahkan bahwa pelaku pasar menyambut baik kebijakan ini karena kenaikan PPN hanya diterapkan pada barang mewah.

“Beruntung PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah, sehingga barang kebutuhan pokok yang ditanggung pemerintah akan memberikan sentimen positif bagi pasar saham ke depan,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa sektor saham yang berpotensi diuntungkan dengan kebijakan ini adalah sektor konsumer. “Peningkatan PPN ini akan menjadi katalis positif bagi sektor-sektor yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat,” ujar Nafan.

Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan efek domino ke sektor lainnya, seperti keuangan, kesehatan, dan sektor-sektor yang mendukung kebutuhan konsumen. “Dengan kebijakan ini, ada potensi peningkatan daya beli masyarakat yang turut mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, meskipun PPN untuk bahan pokok dibebaskan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I, Senin (16/12/2024), masih bergerak di zona merah. IHSG tercatat melemah 65,32 poin atau 0,89% ke level 7.259,4, dengan pergerakan di kisaran 7.204 hingga 7.329. Total volume transaksi mencapai 12,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 5,6 triliun dari 654.840 kali transaksi.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan sektor konsumsi, dan memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Artikel Dampak PPN 12% ke IHSG dan Sektor Konsumer, Simak Penjelasannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.