Berdasarkan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BMRI berakhir turun 20 poin atau 0,47% ke level Rp4.200 per saham.

Pelemahan telah terlihat sejak sesi pertama. Saham Bank Mandiri sempat terkoreksi 30 poin atau 0,71% ke posisi Rp4.190 per saham. Sebagai pembanding, pada perdagangan Jumat (21/8), saham BMRI ditutup di level Rp4.220 per saham.

Bank Mandiri sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah berkaitan dengan penanganan rekening tersebut.

Perseroan menjelaskan, tindakan terhadap rekening dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum. Bank Mandiri juga menegaskan bahwa langkah tersebut dijalankan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Di tengah pergerakan saham BMRI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami tekanan pada perdagangan hari yang sama.

IHSG sempat bergerak dalam rentang 6.474 hingga 6.551. Pada akhir perdagangan, indeks ditutup turun 24,02 poin atau 0,37% ke level 6.501,6.

Data Bursa Efek Indonesia mencatat total volume transaksi saham mencapai 35,8 miliar saham dengan nilai perdagangan sebesar Rp14,29 triliun. Frekuensi transaksi tercatat sekitar 2,19 juta kali.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 259 saham berakhir menguat. Sementara itu, 367 saham mengalami penurunan dan 166 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Pergerakan saham BMRI tersebut menjadi perhatian karena terjadi bersamaan dengan sorotan publik terhadap penanganan rekening donasi milik Supriyono. Meski demikian, Bank Mandiri menyatakan kebijakan terhadap rekening tersebut dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum serta prosedur yang berlaku.

Artikel Saham Bank Mandiri Melemah Saat Rekening Donasi Warga Pati Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Perubahan untuk MSCI Global Standard Index Indonesia mulai berlaku pada penutupan perdagangan tanggal 31 Agustus 2006,” ungkap MSCI dalam pengumumannya, Kamis (13/8/2026).

Dalam hasil peninjauan tersebut, MSCI mengeluarkan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dari MSCI Global Standard Index Indonesia.

Meski tidak lagi berada dalam kelompok Global Standard, CPIN masih tercatat sebagai konstituen MSCI Global Small Cap Index Indonesia. Sementara itu, GOTO tidak lagi masuk dalam indeks MSCI untuk kategori tersebut.

Selain GOTO dan CPIN, terdapat sembilan emiten lain yang dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index Indonesia. Kesembilan perusahaan tersebut adalah PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA), PT MNC Entertainment Tbk (FILM), PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPID), PT Raharja Energi Cepu Tbk (RAJA), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), dan PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI).

Dengan demikian, perubahan tersebut mencakup sejumlah saham yang sebelumnya menjadi bagian dari indeks MSCI Global Standard Indonesia.

Di sisi lain, MSCI menyatakan tidak terdapat penambahan emiten baru ke dalam MSCI Global Micro Cap Index Indonesia dalam hasil tinjauan Agustus 2026.

Perubahan konstituen indeks tersebut akan efektif setelah perdagangan pada 31 Agustus 2026 ditutup, sehingga investor dapat mencermati dampaknya terhadap pergerakan saham-saham yang masuk maupun keluar dari indeks MSCI.

Artikel GOTO dan CPIN Keluar dari Indeks MSCI, 9 Saham Lain Bernasib Sama pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Head of Investment & Insurance Product PT Bank DBS Indonesia, Djoko Soelistyo, mengatakan target tersebut disusun setelah memperhitungkan sejumlah tantangan yang memengaruhi pasar sepanjang tahun. Beberapa di antaranya adalah isu terkait MSCI, pelemahan nilai tukar rupiah, serta valuasi saham di pasar domestik.

“Sebenarnya ada tiga skenario yang disiapkan oleh CIO kami, yaitu bull case, base case, sama bear case. Tapi yang saya akan bicarakan lebih kepada kira-kira skenario yang kemungkinan terjadi. Yang dilihat oleh CIO kami adalah di indeks di level 8.000,” ujar Djoko dalam acara Media Briefing DBS Insights Forum 2026: A New Lens on a Multipolar World, Rabu (15/7).

Menurut Djoko, proyeksi tersebut tidak lagi bertumpu pada perkembangan status Indonesia dalam indeks MSCI. Fokus investor kini mulai bergeser ke kinerja fundamental emiten yang tercermin dari laporan keuangan semester I-2026.

Ia menjelaskan, kekhawatiran pasar terhadap potensi perubahan status Indonesia di MSCI sebelumnya telah banyak tercermin dalam pergerakan IHSG. Saat isu tersebut mencuat, indeks sempat terkoreksi hingga turun ke bawah level 6.000.

“Market sudah priced in terhadap kemungkinan terjadinya, seandainya pun sampai itu terjadi, market sudah banyak priced in. Jadi tekanannya ke bawah seharusnya sudah tidak lebih besar,” katanya.

Meski demikian, Djoko mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko eksternal yang perlu diwaspadai. Di antaranya adalah kenaikan harga minyak dunia yang bertahan di atas US$100 per barel serta potensi penurunan laba perusahaan akibat meningkatnya biaya energi.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah dinilai menjadi salah satu faktor yang menopang optimisme pasar. Menurutnya, berbagai langkah transformasi yang dilakukan pemerintah mulai mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional.

“Paling tidak kami melihat bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah menuju ke arah yang benar atau on track. Hal itu juga terbukti dengan S&P yang mempertahankan kredit Indonesia di BBB dengan outlook stabil,” ujar Djoko.

Dengan dukungan fundamental perusahaan yang dinilai semakin kuat, stabilitas kebijakan pemerintah, serta penilaian positif dari lembaga pemeringkat global, DBS tetap optimistis IHSG memiliki peluang mencapai target 8.000 pada penghujung tahun, meski risiko eksternal masih perlu terus diantisipasi.

Artikel IHSG Diprediksi Melesat ke Level 8.000, DBS Ungkap Alasan Optimistis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kinerja positif tersebut tercermin dari pertumbuhan laba bersih sebesar 59,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan konsolidasi meningkat 29,8 persen menjadi Rp3,66 triliun, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia.

Lonjakan pendapatan didorong oleh rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham yang mencapai Rp18,1 triliun. Kondisi tersebut membuat pendapatan dari jasa transaksi efek naik 41 persen, sedangkan pendapatan jasa kliring tumbuh 41,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi neraca keuangan, total aset BEI hingga akhir 2025 meningkat 32 persen menjadi Rp14,78 triliun. Adapun nilai ekuitas tercatat mencapai Rp9,45 triliun.

Meski sempat menghadapi tekanan pada semester pertama 2025 akibat perang dagang, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tingginya volatilitas pasar global yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyentuh level 5.996 pada April 2025, kondisi pasar berhasil pulih secara bertahap pada paruh kedua tahun tersebut.

Pemulihan pasar didukung berbagai langkah stabilisasi yang dilakukan BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO). Kebijakan tersebut antara lain berupa relaksasi buyback saham tanpa persetujuan RUPS serta penyesuaian batas Auto Rejection Bawah (ARB) guna menjaga stabilitas perdagangan.

Berbagai kebijakan tersebut berdampak positif terhadap kinerja pasar modal. IHSG berhasil mencetak 24 kali rekor tertinggi sepanjang masa (all time high) hingga mencapai level 8.711. Sementara itu, kapitalisasi pasar BEI juga menembus rekor baru sebesar Rp16.004 triliun pada 8 Desember 2025.

Dari sisi penghimpunan dana, sepanjang 2025 BEI berhasil mengantarkan 26 perusahaan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp18,1 triliun atau meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor basic materials, keuangan, dan infrastruktur menjadi penyumbang terbesar aktivitas IPO sepanjang 2025. Di saat yang sama, jumlah investor ritel juga terus bertambah hingga mencapai 20,3 juta single investor identification (SID), meningkat 37 persen dibandingkan akhir 2024.

Selain mengesahkan laporan keuangan, RUPST juga menetapkan susunan direksi baru setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Jeffrey Hendrik resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia untuk periode 2026-2030.

Dalam kesempatan tersebut, Jeffrey menegaskan komitmennya untuk melanjutkan transformasi pasar modal Indonesia agar semakin modern, transparan, dan mampu bersaing di tingkat global.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan daya saing, serta mempercepat digitalisasi demi mendorong inklusi pasar modal Indonesia yang lebih luas,” ujar Jeffrey Hendrik.

Berikut susunan Direksi PT Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030:

• Direktur Utama: Jeffrey Hendrik
• Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin
• Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy
• Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono
• Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim
• Direktur Pengembangan: Iding Pardi
• Direktur Keuangan, SDM, dan Umum: Umi Kulsum

Dengan kepengurusan baru tersebut, BEI menargetkan transformasi pasar modal Indonesia terus berlanjut melalui penguatan tata kelola perusahaan, percepatan digitalisasi layanan, peningkatan likuiditas pasar, serta perluasan basis investor domestik maupun global.

Artikel BEI Cetak Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus Rp1,07 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Perubahan penilaian itu didasarkan pada masih adanya persoalan transparansi terkait kepemilikan saham dan aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia yang dinilai menjadi perhatian investor global.

Dalam laporan yang dirilis pada Jumat (19/6)dini hari, MSCI menyebut keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan saham masih belum memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat proses pembentukan harga saham yang mencerminkan kondisi pasar sebenarnya serta menyulitkan investor dalam menghitung jumlah saham beredar bebas (free float) suatu perusahaan.

“Ketidaktransparanan dalam data kepemilikan dan aktivitas pasar merusak pembentukan harga yang tepat serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar bebas yang sebenarnya,” tulis MSCI dalam laporannya.

Selain isu transparansi kepemilikan saham, MSCI juga kembali menyoroti akses investor terhadap pasar valuta asing (valas) di Indonesia yang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala.

Menurut MSCI, belum tersedianya pasar valuta asing luar negeri (offshore foreign exchange market) yang efisien serta berbagai hambatan di pasar valas domestik menjadi faktor yang memengaruhi tingkat aksesibilitas pasar Indonesia bagi investor internasional.

“Tidak ada pasar valuta asing offshore foreign exchange market yang efisien dan terdapat kendala pada pasar valuta asing domestik di Indonesia,” kata MSCI.

Lembaga penyedia indeks global tersebut juga menilai tingkat liberalisasi pasar valuta asing Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Di tengah sorotan tersebut, MSCI mencatat pasar saham Indonesia mengalami tekanan sepanjang 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat telah terkoreksi lebih dari 27 persen sejak awal tahun, sementara investor asing membukukan aksi jual bersih saham Indonesia sekitar US$3,76 miliar.

Sebelumnya, MSCI telah menyampaikan kekhawatiran terkait transparansi pasar modal Indonesia pada Januari 2026. Kemudian pada April 2026, lembaga tersebut memperpanjang proses peninjauan terhadap aksesibilitas pasar Indonesia. Selanjutnya pada Mei 2026, MSCI mengeluarkan enam emiten Indonesia dari indeks yang dikelolanya.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, MSCI tidak mengubah status klasifikasi pasar Indonesia dalam laporan terbarunya. Laporan tersebut lebih menitikberatkan pada perkembangan aksesibilitas pasar, termasuk isu transparansi kepemilikan saham dan hambatan transaksi valuta asing yang masih menjadi perhatian investor global.

Artikel MSCI Ungkap Masalah Transparansi di Pasar Modal Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Meski demikian, Pemerintah menegaskan bahwa fondasi perekonomian nasional masih berada dalam kondisi solid. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, sementara kinerja dunia usaha secara umum masih menunjukkan daya tahan yang baik. Tekanan terhadap IHSG dinilai bersifat sementara dan tidak mencerminkan kualitas fundamental ekonomi maupun emiten secara keseluruhan.

“Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui serangkaian langkah strategis dan terukur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Wisma Danantara, Jumat (30/1).

Sebagai bagian dari upaya penguatan pasar modal, Pemerintah mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan target penyelesaian regulasi melalui Peraturan Pemerintah pada kuartal pertama 2026. Transformasi ini akan mengubah struktur BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan terbatas, sehingga meningkatkan independensi, profesionalisme, serta tata kelola bursa, sekaligus mengurangi potensi konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI juga memperkuat aspek tata kelola dan transparansi pasar. Salah satu langkah yang disiapkan adalah rencana peningkatan batas minimum free float bagi emiten berkapitalisasi besar dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas dan kualitas pembentukan harga, sekaligus merespons perhatian investor global terhadap aksesibilitas pasar Indonesia. 

Penguatan tersebut akan dibarengi peningkatan keterbukaan informasi guna mencegah praktik perdagangan terkoordinasi yang berpotensi mengganggu mekanisme harga yang wajar. Sebagai perbandingan, sejumlah bursa utama dunia menetapkan batas free float pada kisaran 10–25 persen, seperti Malaysia dan Hong Kong sebesar 25 persen, Jepang 25 persen, Thailand 15 persen, Singapura 10 persen, Filipina 10 persen, serta London Stock Exchange 10 persen.

Selain itu, Pemerintah mendorong perluasan peran investor domestik melalui peningkatan batas penempatan investasi saham oleh dana pensiun dan perusahaan asuransi dari 10 persen menjadi 20 persen, khususnya pada saham-saham yang likuid dan berkualitas tinggi, termasuk yang tergabung dalam indeks LQ45. Kebijakan ini diharapkan mampu memperdalam pasar keuangan nasional sekaligus meningkatkan imbal hasil bagi peserta dana pensiun dan pemegang polis, sejalan dengan praktik di negara-negara OECD yang memberikan fleksibilitas lebih luas dalam investasi pada saham unggulan.

Seluruh agenda reformasi tersebut juga selaras dengan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Demutualisasi bursa, peningkatan free float, penguatan transparansi kepemilikan, serta perbaikan tata kelola pasar merupakan bagian dari praktik terbaik internasional yang terus diadopsi Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, efisien, dan berintegritas.

“Pemerintah menghimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan melihat kondisi ini sebagai momentum penyesuaian menuju pasar yang lebih sehat,” kata Airlangga.

Perkembangan ini juga menjadi pengingat bagi emiten dan perusahaan tercatat untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi serta memperkuat komunikasi dengan investor. Transparansi di tingkat korporasi dinilai menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan pasar. Oleh karena itu, emiten diharapkan lebih proaktif dalam menyampaikan informasi material, memperbaiki praktik hubungan investor, serta memastikan penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu.

Dengan tenggat hingga Mei 2026 yang diberikan MSCI untuk perbaikan aspek transparansi dan likuiditas, Pemerintah memandang situasi ini sebagai pendorong percepatan reformasi struktural yang telah dirancang sejak lama. Dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia berkomitmen menunjukkan transformasi yang tidak hanya memenuhi standar MSCI, tetapi juga memperkuat daya saing pasar modal nasional di tingkat global.

“Kepercayaan investor adalah aset paling berharga. Mari kita jaga melalui transparansi dan komitmen terhadap standar internasional,” pungkas Menko Airlangga.

Artikel IHSG Terkoreksi, Airlangga Ungkap Jurus Pemerintah Jaga Kredibilitas Pasar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Fakhrul, nilai tukar rupiah mulai menunjukkan penguatan seiring meredanya tekanan eksternal, seperti ketegangan perdagangan global. Faktor ini membuka peluang bagi BI untuk mulai memangkas suku bunga guna mendorong pertumbuhan.

“Bank Indonesia sebelumnya sudah memberi sinyal bahwa mereka melihat adanya ruang untuk menurunkan suku bunga, asalkan stabilitas nilai tukar dan inflasi tetap terjaga. Langkah ini penting untuk mendukung pemulihan ekonomi,” ujar Fakhrul, Senin (19/5), dilansir dalam laman InfoPublik.

Ia juga menyoroti bahwa prospek ekonomi global yang cenderung melambat menambah urgensi bagi Indonesia untuk segera memberi stimulus. Penurunan suku bunga dinilai bisa menjadi langkah strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan.

Selain kebijakan suku bunga, Fakhrul menilai instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, strategi BI dalam pengelolaan SRBI harus disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini, terutama setelah menguatnya nilai tukar.

“Jika BI mulai menurunkan imbal hasil SRBI serta menyesuaikan volume lelang yang diserap, likuiditas di pasar uang bisa membaik. Ini akan memperkuat dampak dari kebijakan pelonggaran yang dijalankan,” jelasnya.

Ia juga mendorong agar BI terus memperluas pelonggaran kebijakan makroprudensial, terutama untuk mendorong penyaluran kredit dan meningkatkan permintaan domestik, yang saat ini masih tumbuh moderat.

Dari sisi pasar modal, Fakhrul optimistis bahwa kondisi global yang stabil serta sentimen positif di dalam negeri bisa mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ia memperkirakan, jika suku bunga dipangkas, indeks bisa menembus level 7.300 dalam waktu dekat.

“Sektor perbankan kemungkinan besar akan menjadi penopang utama kenaikan indeks, terutama jika arus dana asing terus masuk ke pasar domestik,” tambahnya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pelaku pasar tetap perlu berhati-hati terhadap potensi aksi ambil untung (profit taking), terutama jika terjadi lonjakan ketegangan geopolitik.

Di luar kebijakan moneter, Fakhrul juga menekankan pentingnya peran fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut bahwa pelaku pasar akan mencermati dengan seksama realisasi belanja pemerintah, khususnya pada periode April–Mei.

“Realisasi belanja negara lewat APBN dan jumlah penerbitan obligasi akan jadi indikator penting. Kalau eksekusi anggarannya tepat waktu, kita punya peluang besar untuk rebound di semester kedua,” pungkasnya.

Menurutnya, meskipun gejolak jangka pendek mulai mereda, arah pemulihan ekonomi nasional akan sangat ditentukan oleh kombinasi antara kebijakan moneter yang akomodatif dan belanja pemerintah yang tepat sasaran.

Artikel BI Dinilai Punya Momentum Turunkan Suku Bunga untuk Dorong Pemulihan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, seperti daging, ikan, telur, gula konsumsi, jasa pendidikan, dan transportasi umum, tetap dibebaskan dari PPN.

Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai bahwa penerapan PPN 12% berpotensi memberikan dampak terhadap pasar modal Indonesia, terutama bagi sektor konsumer dan sektor terkait lainnya.

“Wacana kenaikan PPN 12% memang sempat membuat IHSG mengalami tekanan. Namun, kebijakan pemerintah yang menanggung PPN untuk barang pokok menjadi sentimen positif bagi pasar,” ujar Nafan, dikutip dari laman Beritasatu, Senin (16/12).

Nafan menambahkan bahwa pelaku pasar menyambut baik kebijakan ini karena kenaikan PPN hanya diterapkan pada barang mewah.

“Beruntung PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah, sehingga barang kebutuhan pokok yang ditanggung pemerintah akan memberikan sentimen positif bagi pasar saham ke depan,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa sektor saham yang berpotensi diuntungkan dengan kebijakan ini adalah sektor konsumer. “Peningkatan PPN ini akan menjadi katalis positif bagi sektor-sektor yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat,” ujar Nafan.

Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan efek domino ke sektor lainnya, seperti keuangan, kesehatan, dan sektor-sektor yang mendukung kebutuhan konsumen. “Dengan kebijakan ini, ada potensi peningkatan daya beli masyarakat yang turut mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, meskipun PPN untuk bahan pokok dibebaskan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I, Senin (16/12/2024), masih bergerak di zona merah. IHSG tercatat melemah 65,32 poin atau 0,89% ke level 7.259,4, dengan pergerakan di kisaran 7.204 hingga 7.329. Total volume transaksi mencapai 12,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 5,6 triliun dari 654.840 kali transaksi.

Dengan kebijakan ini, diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan sektor konsumsi, dan memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Artikel Dampak PPN 12% ke IHSG dan Sektor Konsumer, Simak Penjelasannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.