Petugas mengendarai sepeda motor yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Deretan sepeda motor yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Deretan kendaraan roda empat yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Deretan kendaraan roda empat yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Deretan kendaraan roda empat yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Deretan kendaraan roda empat yang diduga milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, IBM (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025), HS (Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025), GAH (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang) yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (katafoto/Dodi)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 22 kendaraan mewah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, pada Kamis (21/8) dini hari.

Puluhan kendaraan itu diduga merupakan bagian dari barang bukti tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap sejumlah pengusaha dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Juru bicara KPK mengungkapkan, dari total 22 kendaraan yang diamankan, 15 di antaranya merupakan mobil mewah dan tujuh sisanya motor gede. KPK menduga aset tersebut kuat terkait praktik pemerasan yang dilakukan Noel bersama sejumlah pihak di lingkungan Kemenaker.

Rinciannya, sebanyak 12 mobil diamankan dari tangan IBM, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 periode 2022–2025. Sementara satu mobil disita dari SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 periode 2020–2025. Sedangkan satu unit lainnya berasal dari Noel.

Untuk kendaraan roda dua, sebanyak enam motor disita dari IBM, dan satu unit motor mewah lainnya diamankan dari Immanuel Ebenezer sendiri.

Penyitaan ini merupakan bagian dari langkah lanjutan KPK setelah OTT yang menjerat sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sertifikasi K3. Lembaga antirasuah itu masih mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Artikel KPK Bongkar 22 Kendaraan Mewah Hasil Pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Banyak keluhan dari kawasan industri mengenai aksi premanisme di sekitar pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jawa Barat ini bisa menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Immanuel usai meresmikan PT Ultimate Noble Indonesia di Garut, Senin (3/3).

Selain itu, ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah gubernur dalam memberantas praktik percaloan tenaga kerja. “Kami akan memastikan bahwa perusahaan outsourcing tidak membebankan biaya tambahan yang tidak resmi kepada para calon pekerja,” tegasnya.

Immanuel menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Ketika industri dapat beroperasi tanpa gangguan di luar urusan operasional mereka, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri,” tuturnya dikutip dalam keterangan tertulis.

10 Ribu Lapangan Kerja Baru di Sektor Sepatu dan Sandal

PT Ultimate Noble Indonesia diproyeksikan membuka sekitar 10 ribu lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal. Acara peresmian perusahaan ini dihadiri oleh Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Bupati Garut, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memastikan lingkungan industri bebas dari aksi premanisme. “Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jawa Barat agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa segala bentuk pemungutan dana yang tidak sesuai dengan aturan akan ditertibkan. “Perusahaan sudah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada pungutan tambahan yang bersifat ilegal,” tegasnya.

Dedi juga menyoroti anggapan keliru yang berkembang di masyarakat bahwa pabrik dapat dijadikan sumber dana tanpa batas. “Tidak semua permintaan dari pihak tertentu bisa dipenuhi dalam anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi Jabar Bangun Lebih Banyak BLK

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK). “Kami ingin memastikan bahwa pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri, karena nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Artikel Pemprov Jabar Bakal Tindak Premanisme di Kawasan Industri, Ini Tanggapan Wamenaker pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.