Garut – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dalam menindak praktik premanisme yang marak terjadi di kawasan industri dan pabrik di wilayah tersebut.
“Banyak keluhan dari kawasan industri mengenai aksi premanisme di sekitar pabrik. Kami berharap kebijakan yang diterapkan di Jawa Barat ini bisa menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Immanuel usai meresmikan PT Ultimate Noble Indonesia di Garut, Senin (3/3).
Selain itu, ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah gubernur dalam memberantas praktik percaloan tenaga kerja. “Kami akan memastikan bahwa perusahaan outsourcing tidak membebankan biaya tambahan yang tidak resmi kepada para calon pekerja,” tegasnya.
Immanuel menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Ketika industri dapat beroperasi tanpa gangguan di luar urusan operasional mereka, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri,” tuturnya dikutip dalam keterangan tertulis.
10 Ribu Lapangan Kerja Baru di Sektor Sepatu dan Sandal
PT Ultimate Noble Indonesia diproyeksikan membuka sekitar 10 ribu lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal. Acara peresmian perusahaan ini dihadiri oleh Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Bupati Garut, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memastikan lingkungan industri bebas dari aksi premanisme. “Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jawa Barat agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa segala bentuk pemungutan dana yang tidak sesuai dengan aturan akan ditertibkan. “Perusahaan sudah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada pungutan tambahan yang bersifat ilegal,” tegasnya.
Dedi juga menyoroti anggapan keliru yang berkembang di masyarakat bahwa pabrik dapat dijadikan sumber dana tanpa batas. “Tidak semua permintaan dari pihak tertentu bisa dipenuhi dalam anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” tandasnya.
Pemerintah Provinsi Jabar Bangun Lebih Banyak BLK
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen untuk membangun lebih banyak Balai Latihan Kerja (BLK). “Kami ingin memastikan bahwa pabrik-pabrik tidak perlu lagi membangun BLK sendiri, karena nantinya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah,” jelasnya.