Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera melakukan pemantauan untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga sekaligus menyiapkan langkah pengendalian agar gejolak harga tidak berkepanjangan.

“Kami akan mengontrol, TPID akan mengontrol mengenai apa perubahan atau kenaikan ini. Karena yang dilihat spot pada hari ini, tentunya kami akan mengecek untuk itu. Tetapi yang jelas bahwa Pemerintah DKI Jakarta segera akan menangani ini,” ujar Pramono, Jumat (17/7).

Pramono menegaskan, kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan tidak memengaruhi kondisi inflasi Jakarta secara keseluruhan. Menurutnya, laju inflasi ibu kota masih berada dalam kondisi terkendali.

Bahkan, hingga akhir Juni 2026, Jakarta mencatat tingkat inflasi terendah dibandingkan seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan (month to month/mtm) Jakarta pada Juni 2026 mencapai 0,41 persen. Meski meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 0,44 persen.

Sementara itu, inflasi tahunan (year on year/yoy) Jakarta berada di level 2,78 persen, juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,34 persen. Capaian tersebut menjadikan Jakarta sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah di Pulau Jawa.

“Yang kedua, hal yang berkaitan dengan inflasi. Jakarta ini di semester sampai dengan bulan Juni kemarin, inflasinya itu terendah di seluruh Jawa,” kata Pramono.

Artikel Harga Sayuran Naik Akibat Kekeringan, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap di berbagai daerah mulai Juli hingga September 2026.

Menurut Ardhasena, sebanyak 83 zona musim atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia diprediksi mencapai puncak kemarau pada Juli 2026.

“Pada Agustus, mayoritas sebanyak 369 zona musim, atau 48,84 persen dari luas daratan Indonesia. Dan September, yaitu sebanyak 169 zona musim, yang mencakup 25,41 persen luas daratan wilayah Indonesia,” ujar Ardhasena dalam konferensi pers pemaparan perkembangan musim kemarau 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

BMKG memperkirakan wilayah yang mengalami puncak kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, bagian utara Sulawesi Barat, wilayah barat Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur.

Sementara itu, pada Agustus, puncak musim kemarau diprediksi terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, mayoritas wilayah Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara.

Adapun pada September, puncak kemarau diperkirakan melanda sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sejumlah wilayah Maluku, serta kawasan Pegunungan Tengah Papua.

Selain memprediksi waktu puncak kemarau, BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologis.

“Durasi musim kemarau 2026 ini kita prediksi lebih panjang, jadi masih konsisten dengan informasi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu, yaitu sebanyak 437 zona musim yang mencakup 48,77 persen luas daratan wilayah Indonesia,” kata Ardhasena.

Data BMKG menunjukkan sebanyak 70 zona musim atau sekitar 8,32 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami durasi kemarau yang sama dengan kondisi normal. Sementara itu, hanya 79 zona musim atau sekitar 9,23 persen wilayah yang diperkirakan mengalami musim kemarau lebih singkat.

Secara umum, BMKG menilai musim kemarau 2026 datang lebih awal dibandingkan rata-rata klimatologis. Curah hujan selama periode kemarau juga diperkirakan berada di bawah normal, sehingga kondisi cuaca cenderung lebih kering dari biasanya.

“Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada Agustus. Durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dari normal. Sehingga secara total kita melihat konsistensi pesan yang telah kami sampaikan sama dengan prediksi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu,” ungkapnya.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah antisipatif sejak dini.

Di sektor pertanian, BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam dengan memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, membutuhkan lebih sedikit air, dan memiliki masa tanam yang lebih singkat.

Untuk sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki sistem distribusi air, serta memastikan ketersediaan pasokan air bagi masyarakat.

Sementara di sektor energi, BMKG mengingatkan pentingnya menjaga cadangan air di bendungan guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pada sektor lingkungan dan kesehatan, diperlukan sistem respons cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara akibat meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

BMKG juga menekankan pentingnya kesiapan sektor kehutanan dan kebencanaan dalam menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan maupun potensi karhutla.

Meski demikian, musim kemarau tidak selalu berdampak negatif. BMKG menilai sektor perikanan dan produksi garam berpotensi memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Fenomena upwelling yang terjadi selama musim kemarau dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan sekaligus mendukung produktivitas tambak garam.

“BMKG juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk pada saluran resmi BMKG dalam memperoleh informasi cuaca, iklim, gempa bumi sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas keseharian,” tutup Ardhasena.

Artikel BMKG Sebut Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Panjang dari Biasanya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Mayoritas wilayah Indonesia puncak kemaraunya terjadi pada Agustus. Ada yang lebih awal di Juli, ada juga yang mundur ke September, tetapi sebagian besar berada di Agustus,” ujarnya dalam Podcast Temu Tamu BMKG di Jakarta, Selasa (5/5).

Ardhasena menambahkan, kondisi cuaca yang terasa lebih gerah belakangan ini merupakan bagian dari fase transisi musim. Meski suhu udara meningkat, karakter utama kemarau tahun ini bukan pada panas ekstrem, melainkan tingkat kekeringan yang cenderung lebih tinggi.

“Yang perlu diperhatikan adalah sifat kemaraunya yang lebih kering. Kenaikan suhu relatif masih dalam batas wajar, tidak ekstrem seperti di Eropa atau Asia Timur yang bisa mencapai di atas 45 derajat Celsius,” jelasnya.

Terkait potensi gelombang panas (heatwave), Ardhasena menilai kemungkinan terjadinya fenomena tersebut di Indonesia relatif kecil. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi perairan.

“Wilayah dengan gelombang panas ekstrem biasanya memiliki daratan luas seperti di Australia, Asia Timur, atau Afrika Utara. Di Indonesia, pergerakan udara cenderung naik sehingga sulit terjadi penumpukan panas ekstrem,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa sistem sirkulasi atmosfer di Indonesia turut menjaga kondisi tersebut. Dominasi pergerakan udara ke atas membuat potensi terbentuknya gelombang panas menjadi tidak signifikan. El Nino merupakan anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang terjadi secara periodik setiap 3 hingga 7 tahun.

“Tren kemunculan El Nino tahun ini cukup signifikan. Fenomena ini terjadi akibat perpindahan pusat panas laut dari Pasifik Barat ke Pasifik Tengah dan Timur,” jelasnya.

Perubahan tersebut menyebabkan pusat pembentukan awan dan hujan bergeser ke wilayah Pasifik Tengah hingga Amerika Latin. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami penurunan curah hujan akibat dominasi pergerakan udara turun.

“Ketika awan dan hujan bergeser ke Pasifik Tengah, wilayah Indonesia justru mengalami penurunan hujan. Inilah yang memperkuat kondisi kemarau menjadi lebih kering,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena yang melibatkan interaksi antara laut dan atmosfer dalam skala global.

“Ini fenomena yang ter-couple antara laut dan atmosfer, dengan skala ribuan kilometer dan berdampak ke banyak wilayah dunia,” tambahnya.

Dampak El Nino pun berbeda di setiap kawasan. Di Indonesia dan Australia, fenomena ini cenderung memicu kondisi lebih kering, sementara di wilayah Amerika Latin justru meningkatkan curah hujan. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan sektor pertanian.

Artikel BMKG Ungkap Puncak Kemarau 2026 Diprediksi Terjadi Agustus pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara menyeluruh.

“Tahun 2026 ini hasil koordinasi kami dengan BPBD kabupaten/ kota, sudah disiapkan 123 juta liter air. Ada 18 kabupaten/ kota yang diperkirakan akan terdampak. Sudah siap untuk didistribusikan,” ujarnya saat rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5).

Bergas menjelaskan, meskipun saat ini sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih diguyur hujan, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung pada Juni, khususnya di Pulau Jawa.

“Peristiwa di tahun 2026 ini diperkirakan hampir sama seperti di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, BPBD provinsi maupun kabupaten/ kota sudah bisa mendistribusikan 54 juta liter air,” jelasnya.

Ia menambahkan, kesiapan distribusi air bersih juga telah didukung dengan pemetaan sarana dan prasarana, termasuk armada distribusi. Namun demikian, pihaknya masih melakukan kajian terkait kebutuhan anggaran distribusi, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan menghadapi musim kemarau telah dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi juga akan menggandeng sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperkuat upaya mitigasi dampak kekeringan.

“Nanti kita koordinasikan lagi, termasuk dengan beberapa BUMD juga kita kondisikan. Ini untuk membantu agar dampak kekeringan bisa dikurangi. Tidak hanya soal kebutuhan air bersih dan air baku, tetapi juga dampaknya pada swasembada pangan,” ujarnya.

Artikel Tak Mau Kecolongan, Jateng Siapkan 123 Juta Liter Air Hadapi Kemarau pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi kering yang berisiko menimbulkan dampak luas di wilayah ibu kota.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG serta rapat lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, TNI-Polri, dan instansi terkait, fenomena El Nino tahun ini diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun 2023.

“Dampaknya ada tiga isu utama, yakni kekeringan, potensi kebakaran termasuk di kawasan perkotaan Jakarta, serta meningkatnya polusi udara,” ujar Marulitua, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan, BPBD DKI telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan alat water mist milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perangkat serupa yang tersedia di sejumlah gedung untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara.

Dilansir dari laman berita jakarta, BPBD DKI juga tengah menyusun rencana bersama BMKG terkait pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca selama musim kemarau, khususnya saat puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2024.

Menurut Marulitua, pendekatan teknologi yang digunakan berbeda dengan penanganan saat musim hujan, karena lebih difokuskan pada upaya mengurangi dampak kekeringan.

“Ini sedang kami susun bersama BMKG untuk melihat kebutuhan implementasinya agar dampak El Nino bisa diminimalisir,” katanya.

Seluruh langkah tersebut nantinya akan dirumuskan dalam Instruksi Gubernur sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering. Kebijakan itu juga mencakup pengaktifan Satgas Air Bersih serta koordinasi dengan PAM Jaya untuk memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap terpenuhi.

Sebagai langkah tambahan, BPBD DKI juga menyiapkan mobil tangki air yang dapat dikerahkan kapan saja untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih di lapangan.

Artikel Jakarta Siaga El Nino, Ini 3 Ancaman Serius yang Diwaspadai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia mengatakan dari hasil teknologi modifikasi cuaca menunjukkan terjadinya peningkatan inflow, meskipun tidak terjadi secara masif, dengan rata-rata curah hujan ringan (0,5 –20 mm/hari) di 22 bendungan dan curah hujan sedang (20 – 50 mm/hari) di 12 bendungan. 

“Inflow waduk yang terjadi selama kegiatan TMC sebesar 0 – 60,22 m3/detik. dengan volume inflow waduk bertambah sebesar 63.853.170 m3. Kegiatan TMC dapat dilaksanakan sebagai upaya mitigasi kekeringan untuk tahun-tahun mendatang dan jika diperlukan dapat juga dilakukan untuk mitigasi pada musim hujan agar tidak terjadi banjir,” ujar Bob Lombogia dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Kegiatan TMC dilaksanakan sejak tanggal 1-10 Juni 2024 di 3 posko dari 4 posko yang direncanakan, yakni Lanud Husain Sastranegara (posko 2), Lanud Adi Soemarmo (posko 3), dan Lanud Abdurraman Saleh (posko 4). Sementara posko 1 di Lanud Halim Perdanakusuma tidak dilaksanakan, karena Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian di Banten sudah dalam kondisi di atas normal (hampir melimpah).

Pelaksanaan TMC menyasar di 43 bendungan di Pulau Jawa yang memiliki layanan irigasi. Berdasarkan data pemetaan tampungan waduk pada periode sama di Pulau Jawa pada 27 Mei 2024, sebanyak 97 tampungan waduk mengalami penurunan sebesar 981.563.373 m³ atau 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, hanya 43 bendungan dengan layanan irigasi yang direkomendasikan untuk dilaksanakan TMC.     

“Selain hujan dari teknologi modifikasi cuaca turun di daerah tangkapan air waduk/bendungan, hujan hasil kegiatan TMC juga turun di beberapa areal daerah irigasi sehingga mampu mengairi area irigasi secara langsung,” imbuh Bob Lombogia.

Artikel Hadapi Musim Kemarau, 43 Bendungan di Pulau Jawa akan Dilakukan TMC pertama kali tampil pada Katafoto.id.