Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mempersiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau 2026. Sebanyak 123 juta liter air bersih telah disiapkan oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi potensi kekeringan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara menyeluruh.
“Tahun 2026 ini hasil koordinasi kami dengan BPBD kabupaten/ kota, sudah disiapkan 123 juta liter air. Ada 18 kabupaten/ kota yang diperkirakan akan terdampak. Sudah siap untuk didistribusikan,” ujarnya saat rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5).
Bergas menjelaskan, meskipun saat ini sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih diguyur hujan, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung pada Juni, khususnya di Pulau Jawa.
“Peristiwa di tahun 2026 ini diperkirakan hampir sama seperti di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, BPBD provinsi maupun kabupaten/ kota sudah bisa mendistribusikan 54 juta liter air,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesiapan distribusi air bersih juga telah didukung dengan pemetaan sarana dan prasarana, termasuk armada distribusi. Namun demikian, pihaknya masih melakukan kajian terkait kebutuhan anggaran distribusi, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan menghadapi musim kemarau telah dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi juga akan menggandeng sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperkuat upaya mitigasi dampak kekeringan.
“Nanti kita koordinasikan lagi, termasuk dengan beberapa BUMD juga kita kondisikan. Ini untuk membantu agar dampak kekeringan bisa dikurangi. Tidak hanya soal kebutuhan air bersih dan air baku, tetapi juga dampaknya pada swasembada pangan,” ujarnya.