Dony menjelaskan, persoalan yang dihadapi KAI dan WIKA merupakan masalah yang telah ada sebelum Danantara dibentuk. Karena itu, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan banyaknya persoalan yang masih harus dibenahi di lingkungan BUMN.

“Kami yang sekarang ini sebenarnya sedang menyelesaikan problem-problem yang ada. Problem-problem ini kan sudah ada sebelumnya. Dengan dimensi yang luar biasa besarnya kan. Nah tentu energinya juga terbatas, satu-satu harus diberesin, ini belum selesai,” ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7).

Ia menegaskan, Danantara tidak hanya berfokus menangani persoalan yang dihadapi KAI dan WIKA, tetapi juga berbagai masalah di sejumlah BUMN lain yang memerlukan penanganan secara bertahap.

Menurut Dony, berbagai persoalan tersebut merupakan warisan yang kini harus diselesaikan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya.

“Satu-satu harus diberesin. Ini belum selesai, masih banyak. Tentu kemarin juga lihat Pos (PT Pos), masih punya problem. Kemarin problem Adhi Properti. Itu masih satu-satu diberesin. Itu kan peninggalan-peninggalan yang harus dibereskan pada saat ini,” katanya.

Menanggapi beban keuangan yang masih membebani WIKA akibat keterlibatannya dalam proyek KCIC, Dony mengakui kondisi tersebut masih menjadi tantangan bagi perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan membiarkan persoalan itu berlarut-larut. Danantara, kata dia, berkomitmen menyelesaikan berbagai permasalahan secara bertahap agar kondisi keuangan dan tata kelola perusahaan menjadi lebih sehat.

“Ini menjadi beban buat mereka, tapi kan pada akhirnya harus kita selesaikan, enggak mungkin kita diamkan. Jadi saya hanya berupaya menyelesaikan satu per satu. Bagaimana kemudian ini semuanya menjadi proper dan benar,” pungkas Dony.

Artikel Proyek KCIC Dibenahi, Danantara Janji Selesaikan Beban WIKA dan KAI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Salah satu poin utama dalam aturan baru ini adalah perubahan susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar menyesuaikan struktur kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan tugas komite dalam mengawal pengembangan proyek KCJB.

Berdasarkan Perpres yang dikutip pada Jumat (29/5/2026), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sementara jabatan Wakil Ketua dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Keanggotaan komite juga melibatkan sejumlah pejabat penting pemerintah, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Selain melakukan penyesuaian struktur organisasi, Perpres Nomor 29 Tahun 2026 juga memperjelas tugas dan kewenangan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam Perpres tersebut, komite diberi kewenangan untuk menyepakati dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi kenaikan biaya atau pembengkakan anggaran (cost overrun) dalam pelaksanaan proyek KCJB.

Kewenangan tersebut mencakup pembahasan mengenai perubahan porsi kepemilikan pada perusahaan patungan yang mengelola proyek, termasuk penyesuaian syarat maupun jumlah pinjaman yang diterima perusahaan tersebut.

Komite juga memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan guna membantu perusahaan patungan memenuhi kewajibannya apabila terjadi peningkatan biaya proyek.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di tengah berbagai tantangan pembiayaan maupun potensi kenaikan biaya pembangunan.

Dalam Perpres tersebut, pemerintah juga membuka peluang pemberian dukungan tambahan apabila diperlukan. Salah satunya melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek KCJB.

Selain PMN, pemerintah juga dapat memberikan jaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan proyek apabila kondisi tersebut diperlukan.

Regulasi terbaru ini juga menegaskan peran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2026, pemerintah berharap pengelolaan proyek KCJB dapat berjalan lebih efektif melalui penguatan koordinasi antarinstansi, penyesuaian struktur komite, serta tersedianya mekanisme yang lebih jelas dalam menghadapi potensi pembengkakan biaya pada masa mendatang.

Artikel Perpres Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit, Pemerintah Siapkan Antisipasi Cost Overrun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Tingginya minat perjalanan terlihat dari keberangkatan Stasiun Halim, di mana tiket pada jadwal pagi hingga jelang siang, tepatnya pukul 07.00–12.25 WIB, telah ludes terjual. Sementara itu, untuk perjalanan hingga sore hari, tingkat keterisian kursi rata-rata telah mencapai sekitar 70 persen per rangkaian dan diprediksi terus bertambah.

Seiring meningkatnya volume penumpang, program promo tiket Whoosh selama libur Isra Miraj juga mendapat respons positif dari masyarakat. Sejak diluncurkan pada 14 Januari 2026, tiket promo yang terjual telah mencapai kurang lebih 4.000 lembar dan masih berpotensi bertambah hingga berakhirnya periode libur.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menyampaikan bahwa tingginya animo masyarakat terhadap layanan kereta cepat dipengaruhi oleh kemudahan akses, waktu tempuh yang singkat, serta penawaran harga khusus pada momen libur nasional.

“Minat masyarakat terhadap perjalanan Whoosh pada libur Isra Miraj tahun ini sangat tinggi. Kami mengimbau calon penumpang untuk segera melakukan pemesanan karena kuota tiket promo terbatas,” ujar Eva.

Dalam program promo Isra Miraj 2026, KCIC menawarkan tarif mulai dari Rp200.000 untuk rute Bandung–Jakarta dan Rp225.000 untuk rute Jakarta–Bandung. Harga tersebut memberikan potongan hingga sekitar 43 persen dibandingkan tarif normal. Promo berlaku untuk periode perjalanan 16–18 Januari 2026 dengan total 47 jadwal perjalanan Whoosh di kelas Premium Economy.

KCIC mengingatkan masyarakat untuk melakukan pembelian tiket secara daring agar mendapatkan kepastian tempat duduk. Tiket Whoosh tersedia melalui Aplikasi Whoosh, situs resmi ticket.kcic.co.id, serta berbagai aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, dan Traveloka.

Sebagai perbandingan, pada Kamis, 15 Januari 2026, penjualan tiket Whoosh tercatat mencapai 20.865 tiket untuk berbagai tujuan. Mayoritas penumpang memilih rute menuju Padalarang dan Bandung, dengan volume keberangkatan tertinggi berasal dari Stasiun Halim.

Artikel Promo Isra Miraj Diserbu, Kereta Whoosh Dipadati Penumpang dari Halim pertama kali tampil pada Katafoto.id.