Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan praktik judi online telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyamarkan aktivitas ilegalnya.

Menurutnya, manipulasi di ruang digital kini semakin sulit dibedakan dari aktivitas yang sah. Kondisi tersebut membuka peluang lahirnya ekosistem kejahatan siber yang terhubung lintas negara, dengan judi online menjadi salah satu bentuk ancaman yang paling nyata.

“Praktik judi online terus berkembang dan penanganannya semakin kompleks,” ujar Friderica usai menghadiri OJK Banking Forum 2026 di Jakarta, Selasa (14/7).

Friderica mengungkapkan sedikitnya ada enam tantangan utama dalam memberantas judi online. Salah satunya adalah kemampuan pelaku yang dengan cepat berpindah atau mengganti nama domain setelah situs mereka diblokir.

Selain itu, para pelaku juga memanfaatkan rekening perantara dan berbagai instrumen pembayaran digital untuk menyamarkan aliran dana sehingga sulit ditelusuri. Tantangan lainnya berasal dari keterlibatan sindikat kejahatan lintas negara yang membutuhkan koordinasi dan kerja sama internasional.

Ia juga menyoroti belum optimalnya integrasi data antarlembaga, masih tingginya faktor sosial yang mendorong praktik perjudian, serta rendahnya literasi masyarakat terkait kejahatan keuangan digital sebagai hambatan dalam upaya pemberantasan.

Karena itu, OJK menegaskan bahwa kolaborasi antarkementerian, lembaga, industri jasa keuangan, hingga aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan tersebut, terutama aliran dana yang menopang operasional jaringan judi online.

Friderica menambahkan, penipuan dan kejahatan keuangan digital kini menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi masyarakat di berbagai negara. Oleh sebab itu, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar penanganannya berjalan lebih efektif.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat peran Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Hingga saat ini, pusat penanganan tersebut telah menerima lebih dari 608 ribu laporan masyarakat, memblokir lebih dari 557 ribu rekening, serta berhasil membantu pengembalian dana korban dengan nilai mendekati Rp200 miliar.

OJK juga mendorong industri perbankan untuk memperkuat sistem manajemen risiko teknologi informasi, meningkatkan pengawasan terhadap transaksi mencurigakan, serta memperluas edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak judi online maupun berbagai bentuk penipuan digital.

Pandangan serupa disampaikan Founder Drone Emprit sekaligus pendiri PT Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi. Menurutnya, pemberantasan judi online tidak dapat dibebankan hanya kepada Komdigi melalui pemblokiran situs.

Ia menjelaskan, promosi judi online kini banyak dilakukan melalui media sosial, baik lewat iklan maupun kolom komentar yang dijalankan menggunakan jaringan bot. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus terlibat dalam memutus rantai penyebaran konten tersebut.

Ismail menilai platform media sosial perlu bertindak lebih tegas terhadap akun dan bot penyebar promosi judi online. Di sisi lain, penyedia layanan digital harus mempercepat pemutusan akses, sistem pembayaran wajib menghentikan jalur transaksi, sedangkan aparat penegak hukum perlu membongkar jaringan pelaku hingga ke tingkat pengendali.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemberantasan judi online merupakan arahan langsung Presiden dan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berhenti pada pemblokiran situs.

Sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Komdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten yang berkaitan dengan judi online. Selain itu, kementerian juga melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terhubung dengan aktivitas tersebut kepada OJK. Dari jumlah itu, sebanyak 32.500 rekening atau sekitar 88,5 persen telah berhasil ditutup.

Meutya berharap penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) oleh industri perbankan semakin diperkuat untuk memutus aliran dana yang digunakan jaringan judi online. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, penyedia platform digital, dan aparat penegak hukum menjadi faktor utama agar pemberantasan judi online dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Artikel OJK Bongkar 6 Hambatan Besar Berantas Judi Online, Nomor 2 Paling Sulit Dilacak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut malware sebagai salah satu ancaman siber yang paling sering terjadi di Indonesia. Seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, komputasi awan (cloud computing), dan perangkat seluler, pola serangan malware pun menjadi semakin kompleks.

Pengertian Malware

Malware adalah program berbahaya yang masuk ke perangkat tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna. Setelah berhasil menginfeksi sistem, malware dapat menjalankan berbagai aksi, mulai dari mencuri data pribadi, merusak file, memata-matai aktivitas pengguna, hingga mengambil alih kendali perangkat.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan bahwa sebagian besar serangan malware memanfaatkan kelalaian pengguna, seperti mengunduh aplikasi dari sumber tidak resmi, membuka tautan mencurigakan, atau mengakses lampiran email yang berbahaya.

Serangan malware dapat menyasar berbagai perangkat, mulai dari komputer, smartphone, server, hingga jaringan perusahaan.

Jenis-Jenis Malware

Setiap malware memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Memahami karakteristik masing-masing jenis malware dapat membantu pengguna mengenali ancaman lebih dini.

1. Virus

Virus menempel pada file atau aplikasi. Ketika file tersebut dijalankan, virus akan aktif dan menyebar ke bagian lain dalam sistem sehingga berpotensi merusak atau menghapus data.

2. Worm

Berbeda dengan virus, worm mampu menyebar secara otomatis tanpa memerlukan interaksi pengguna. Malware ini memanfaatkan celah keamanan jaringan sehingga penyebarannya berlangsung sangat cepat.

3. Trojan

Trojan menyamar sebagai aplikasi yang tampak aman. Setelah diinstal, program ini membuka akses bagi peretas untuk masuk ke sistem dan mengambil informasi penting milik pengguna.

4. Ransomware

Ransomware mengenkripsi seluruh data korban sehingga tidak dapat diakses. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang tebusan agar data bisa dipulihkan. Menurut BSSN, ransomware menjadi salah satu jenis malware dengan dampak finansial terbesar.

5. Spyware

Spyware bekerja secara diam-diam dengan memantau aktivitas pengguna. Malware ini dapat mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, riwayat penelusuran, hingga data perbankan.

6. Adware

Adware menampilkan iklan secara berlebihan dan dalam beberapa kasus dapat mengumpulkan data pengguna atau menjadi pintu masuk bagi malware lainnya.

Dampak Malware terhadap Pengguna dan Organisasi

Infeksi malware tidak hanya merusak perangkat, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas bisnis dan menimbulkan kerugian besar.

Kehilangan Data: Malware dapat menghapus, merusak, atau mengenkripsi file penting sehingga pengguna kehilangan akses terhadap data yang dimiliki.

Pencurian Data Pribadi: Informasi seperti identitas, kata sandi, nomor rekening, hingga akun digital dapat dicuri dan disalahgunakan untuk tindak kejahatan siber.

Performa Perangkat Menurun: Perangkat yang terinfeksi biasanya menjadi lebih lambat, sering mengalami crash, atau menjalankan proses mencurigakan di latar belakang.

Gangguan Operasional Bisnis: Di lingkungan perusahaan, malware dapat melumpuhkan sistem, menghambat layanan digital, hingga menghentikan operasional penting.

Kerugian Finansial: Biaya pemulihan sistem, kehilangan pendapatan akibat gangguan layanan, hingga pembayaran tebusan pada serangan ransomware menjadi konsekuensi yang harus ditanggung korban.

Menurunnya Kepercayaan Publik: Kebocoran data maupun gangguan layanan dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pelanggan.

Cara Mencegah Serangan Malware

Pencegahan merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi risiko serangan malware. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:

Gunakan Antivirus yang Selalu Diperbarui: Pastikan perangkat memiliki antivirus yang aktif dan rutin diperbarui agar mampu mendeteksi ancaman terbaru.

Perbarui Sistem Operasi dan Aplikasi: Pembaruan perangkat lunak umumnya berisi perbaikan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku serangan siber.

Unduh Aplikasi dari Sumber Resmi: Hindari menggunakan aplikasi bajakan atau mengunduh file dari situs yang tidak terpercaya karena berpotensi mengandung malware.

Waspadai Email dan Tautan Mencurigakan: Jangan sembarangan membuka lampiran atau mengklik tautan dari pengirim yang tidak dikenal karena dapat menjadi media penyebaran malware.

Lakukan Backup Data Secara Berkala: Cadangkan data penting ke media penyimpanan lain atau layanan cloud agar tetap dapat dipulihkan jika terjadi serangan.

Terapkan Sistem Keamanan Berlapis: Kombinasikan penggunaan firewall, sistem pemantauan keamanan, kontrol akses, dan solusi keamanan lainnya untuk memperkuat perlindungan perangkat maupun jaringan.

Malware Semakin Canggih di Era Digital

Perkembangan teknologi seperti cloud computing, Internet of Things (IoT), dan aplikasi mobile membuat metode serangan malware semakin beragam. BSSN menilai pelaku kini tidak hanya mengeksploitasi kelemahan sistem, tetapi juga memanfaatkan kelengahan pengguna sebagai pintu masuk utama.

Karena itu, perlindungan terhadap malware tidak cukup hanya mengandalkan antivirus. Pengguna maupun organisasi perlu menerapkan strategi keamanan yang menyeluruh melalui kombinasi teknologi, edukasi keamanan siber, serta pemantauan sistem secara berkelanjutan agar risiko serangan dapat diminimalkan.

Artikel Waspada! Malware Bisa Bobol Data dan Lumpuhkan Perangkat dalam Hitungan Menit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan isu kebocoran data kerap mencuat dan perlu disikapi secara objektif berdasarkan hasil verifikasi, bukan sekadar asumsi.

Ia mencontohkan dugaan kebocoran ratusan juta data kependudukan yang sempat ramai diperbincangkan pada 2023. Menurutnya, saat itu Dukcapil langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem yang digunakan.

“Ketika muncul isu kebocoran data kependudukan pada 2023, kami tidak langsung menyatakan tidak ada kebocoran. Kami melaporkan dan melakukan audit bersama pihak terkait untuk memastikan kebenarannya. Hasilnya, tidak ditemukan kebocoran maupun anomali dalam pemadanan data kependudukan,” ujar Teguh dalam wawancara melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (3/7).

Ia menjelaskan, hasil audit tersebut menunjukkan bahwa setiap informasi mengenai dugaan kebocoran data harus terlebih dahulu diverifikasi sebelum ditarik kesimpulan. Dukcapil pun berharap tidak ada kebocoran data yang berasal dari sistem pengelolaan data kependudukan yang dikelolanya.

Dilansir dari lamam infopublik  sumber kebocoran data tidak selalu berasal dari pengelola data. Risiko juga dapat muncul dari lembaga pengguna data kependudukan maupun dari masyarakat yang kurang berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi.

Ia mengatakan Dukcapil telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pengguna data kependudukan, termasuk melalui penerapan standar keamanan informasi ISO 27001 serta ketentuan mengenai tata kelola data penduduk. Namun, kewenangan Dukcapil terhadap lembaga pengguna hanya sebatas pengelolaan akses data.

“Jika terdapat pelanggaran, Dukcapil dapat menonaktifkan akses data. Sementara sanksi perdata atau pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bukan menjadi kewenangan Dukcapil,” ujarnya.

Karena itu, Teguh menilai perlu adanya aturan pelaksana dan petunjuk teknis yang lebih rinci untuk memperjelas mekanisme perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban lembaga pengguna serta tata cara penanganan jika terjadi pelanggaran.

Selain memperkuat sistem keamanan, Dukcapil juga mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan membagikan data pribadi di ruang digital, terutama mengunggah foto kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ke media sosial maupun internet.

Menurutnya, hingga kini masih banyak gambar e-KTP yang dapat ditemukan dengan mudah melalui mesin pencari sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Teguh juga berharap lembaga maupun perusahaan tidak lagi menjadikan swafoto sambil memegang e-KTP sebagai syarat pendaftaran keanggotaan atau layanan pelanggan. Ia menilai proses verifikasi identitas perlu menggunakan mekanisme yang lebih aman untuk melindungi data masyarakat.

“Keamanan data menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat perlu menjaga data pribadinya, sedangkan lembaga pengguna harus menerapkan persyaratan dan sistem yang aman,” kata Teguh.

Untuk memperkuat perlindungan data kependudukan, Dukcapil terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital, patroli siber Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pakar teknologi informasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Teknologi pemadanan data akan terus berkembang. Karena itu, pengamanan data juga harus terus ditingkatkan dan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Artikel Dukcapil Ungkap Celah Kebocoran Data, Masyarakat Diminta Stop Unggah Foto e-KTP pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan peningkatan kasus penipuan digital menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, para pelaku kini menggunakan modus yang semakin canggih dan sulit dikenali masyarakat.

“Angka scam naik terus. Kemarin total kerugian akibat spam dan scam mencapai Rp7,5 triliun berdasarkan laporan dari Global Anti-Scam Alliance,” ungkap Nezar Patria di Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Nezar menuturkan, kelompok lanjut usia (lansia) menjadi salah satu korban yang paling rentan terhadap kejahatan digital. Bahkan, pelaku kini mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk meningkatkan efektivitas aksi penipuannya.

“Para lansia kasihan. Banyak sekali yang kena scam dan spam. Scam yang paling bahaya dengan menelepon sebagai orang lain. Sekarang makin canggih karena bisa meniru suara orang bahkan meniru suara-suara pejabat pakai AI. Dia ketik teksnya, terus tinggal diputar ulang,” jelas Nezar Patria.

Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan siber, pemerintah meminta seluruh perusahaan telekomunikasi di Indonesia memperkuat sistem perlindungan bagi pelanggan. Salah satunya melalui penerapan fitur anti-scam yang mampu menyaring potensi penipuan sebelum menjangkau pengguna.

“Pemerintah mendorong agar seluruh perusahaan telekomunikasi melindungi para konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam, baik dalam bentuk aplikasi atau bentuk lain,” lanjutnya.

Nezar menjelaskan, pemerintah tidak menetapkan satu model teknologi tertentu dalam penerapan sistem tersebut. Setiap perusahaan telekomunikasi diberikan keleluasaan untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik layanannya.

Menurutnya, masing-masing operator dapat melakukan asesmen secara mandiri guna memilih teknologi proteksi yang paling efektif diterapkan dalam sistem mereka.

Langkah tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem digital yang lebih aman dan tepercaya, sekaligus menekan kerugian masyarakat akibat maraknya kejahatan siber yang terus berkembang.

Artikel Kerugian Scam Capai Rp7,5 Triliun, Lansia Jadi Sasaran Utama pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan performa jaringan, efisiensi operasional, serta penghematan energi tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan. Solusi tersebut juga memungkinkan operator telekomunikasi memaksimalkan jaringan 5G yang telah ada sekaligus mempersiapkan transisi menuju Radio Access Network (RAN) berbasis AI.

AI in RAN menghadirkan sejumlah kemampuan baru, mulai dari model AI yang dapat bekerja secara real-time di dalam jaringan radio, sistem perangkat lunak yang terus belajar dan berkembang melalui pengolahan data dalam jumlah besar, hingga dukungan Agentic AI untuk meningkatkan otomasi dan operasional jaringan.

Bagi Indonesia, kehadiran AI in RAN dinilai dapat membantu operator mengoptimalkan investasi 5G yang telah dilakukan melalui pembaruan berbasis perangkat lunak. Berdasarkan data Global System for Mobile Association (GSMA), kebutuhan investasi pengembangan 5G di Indonesia diperkirakan mencapai 18 miliar dolar AS atau sekitar Rp324 triliun dan berpotensi meningkat hingga 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp900 triliun pada 2030.

Dengan pendekatan berbasis AI, operator dapat meningkatkan kinerja jaringan tanpa harus melakukan investasi infrastruktur secara besar-besaran.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan cakupan layanan 5G mencapai 32 persen pada 2030. Seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas berkecepatan tinggi dari pelanggan, industri, perusahaan, hingga sektor publik, optimalisasi jaringan berbasis AI dinilai mampu meningkatkan efisiensi spektrum, kualitas layanan, dan efisiensi energi.

Teknologi ini juga diharapkan mendukung agenda transformasi digital nasional serta perluasan layanan digital di berbagai wilayah Indonesia.

Presiden Direktur Ericsson Indonesia, Nora Wahby, menilai AI kini menjadi faktor utama yang mendorong inovasi di berbagai sektor dan menciptakan kebutuhan baru terhadap konektivitas serta otomasi jaringan.

“AI menjadi pendorong utama inovasi di berbagai industri, dan menciptakan kebutuhan baru untuk konektivitas, kinerja, dan otomasi. Dengan AI in RAN, Ericsson membantu penyedia layanan memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi jaringan dan relevansi jangka panjang, serta membantu operator memenuhi permintaan data yang lebih besar di tengah tantangan investasi. Kemampuan ini juga diharapkan mampu mendukung visi Indonesia Digital 2045 dengan menguatkan fondasi jaringan yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Nora Wahby.

Ericsson menjelaskan model AI yang dikembangkan mampu memproses dan mengambil keputusan dalam hitungan mikrodetik. Teknologi tersebut dirancang untuk bekerja secara stabil pada berbagai kondisi jaringan radio yang dinamis, sekaligus memanfaatkan data berkualitas tinggi untuk menghasilkan performa yang lebih optimal.

Sudah Diuji di Jaringan Komersial

AI in RAN dapat diterapkan pada solusi Ericsson 5G Advanced, baik pada jaringan berbasis perangkat keras khusus maupun Cloud RAN. Teknologi ini menjadi bagian dari visi AI for Networks yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan secara langsung.

Kemampuan tersebut didukung oleh Ericsson Silicon, yakni chip khusus yang memungkinkan pemrosesan AI dilakukan langsung pada perangkat radio dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Selain itu, teknologi ini juga memanfaatkan generasi terbaru RAN Compute yang menawarkan daya komputasi lebih tinggi serta software Cloud RAN yang fleksibel untuk berbagai platform jaringan.

Mulai kuartal kedua 2026, Ericsson akan menghadirkan sejumlah fitur awal AI in RAN, di antaranya:

• AI-native Scheduler, untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya jaringan secara otomatis.
• AI-powered Positioning, guna meningkatkan akurasi penentuan lokasi pengguna.
• AI-managed Beamforming, untuk mengoptimalkan kualitas sinyal secara dinamis.
• AI-powered Multi-layer Coordination, yang meningkatkan koordinasi antar lapisan jaringan.
• Performance Management, untuk analisis dan pemantauan performa jaringan secara lebih canggih.
• Augmented Observability, yang memberikan transparansi lebih tinggi terhadap cara AI bekerja dan mengambil keputusan.

Ericsson mengungkapkan bahwa teknologi ini telah diuji melalui lebih dari 15 implementasi dan proyek uji coba di berbagai negara. Hasilnya menunjukkan peningkatan kecepatan downlink hingga 20 persen dan efisiensi spektrum hingga 10 persen.

Selain itu, AI in RAN mampu mendukung hingga dua kali lebih banyak pengguna dengan trafik data tinggi. Teknologi ini juga menawarkan akurasi prediksi cakupan jaringan mencapai 90 hingga 95 persen serta meningkatkan ketepatan penentuan lokasi pengguna hingga lima kali lipat.

Senior Vice President & CNO SoftBank Corp., Teruyuki Oya, mengatakan teknologi tersebut menjadi langkah penting dalam menghadirkan AI lebih jauh ke dalam jaringan radio.

“Software AI in RAN Ericsson menandai langkah penting dalam menghadirkan AI lebih dalam ke dalam radio access network. Dengan memungkinkan optimasi performa radio, efisiensi spektrum, dan pengalaman pengguna secara real-time, solusi ini membantu kami mengubah inovasi AI menjadi nilai nyata pada jaringan yang sudah beroperasi. Kami juga melihat potensi yang kuat dari fondasi ini dalam mendukung layanan berbasis AI yang sedang berkembang, termasuk skenario Physical AI yang bergantung pada konektivitas latensi rendah dan keandalan tinggi, serta koordinasi cerdas antara jaringan dan sumber daya komputasi,” katanya.

Hal senada disampaikan Senior Vice President Network Technology & Operations Bell, Bruce Dean.

“Di Bell, kami terus mengembangkan jaringan kami untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap layanan berbasis AI dengan performa tinggi. Mengintegrasikan AI secara langsung ke dalam RAN merupakan langkah penting untuk menjadikan jaringan lebih cerdas dan efisien. Dengan bekerja sama dengan mitra seperti Ericsson, kami menghadirkan kapabilitas ini ke dalam jaringan kami untuk meningkatkan performa, meningkatkan efisiensi energi, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Head of Network Technology SK Telecom, Yu Takki, menilai kolaborasi dengan Ericsson akan mempercepat pengembangan jaringan berbasis AI menuju era 6G.

“Melalui kolaborasi dengan Ericsson, SK Telecom terus mengembangkan AI-RAN untuk meningkatkan performa jaringan dan efisiensi energi, sekaligus mendukung operasional yang lebih cerdas dan terotomatisasi. Dengan mengombinasikan riset, validasi di dunia nyata, serta inovasi software, kami bertujuan untuk memperkuat posisi kami dalam evolusi jaringan berbasis AI serta membantu membangun fondasi bagi jaringan AI-native 6G,” katanya.

Chief Technology Officer Rogers, Mark Kennedy, juga menilai AI in RAN dapat membantu operator mengoptimalkan performa jaringan secara real-time sekaligus menekan konsumsi energi.

“Sebagai jaringan 5G+ terbaik di Kanada, kami bangga dapat bekerja sama dengan Ericsson untuk menghadirkan teknologi 5G terbaru bagi masyarakat. AI in RAN akan membantu mengoptimalkan performa jaringan bagi pelanggan secara real-time sekaligus mengurangi konsumsi energi,” ujarnya.

Sementara itu, Principal Analyst Mobile Experts, Joe Madden, menyebut teknologi ini berpotensi menjadi salah satu investasi dengan tingkat pengembalian terbaik bagi operator seluler.

“Ini bisa menjadi ROI terbaik bagi operator seluler dalam beberapa tahun terakhir. Dengan hanya melakukan upgrade software, operator dapat memaksimalkan kapasitas, meningkatkan visibilitas jaringan, serta menghadirkan layanan berbasis lokasi yang lebih akurat dari jaringan 5G yang telah mereka miliki sebelumnya,” katanya.

Ericsson sendiri telah mengintegrasikan teknologi AI ke dalam berbagai produknya sejak era 4G. Pada 2021 perusahaan menambahkan akselerasi AI-ready pada RAN Compute, dan pada Februari 2026 memperkenalkan Neural Network Accelerators pada radio Massive MIMO yang diklaim mampu meningkatkan kemampuan inferensi AI hingga 10 kali lipat.

Artikel AI Masuk ke Jaringan Seluler, Operator Bisa Hemat Investasi Triliunan Rupiah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan cakupan jaringan telekomunikasi nasional sebenarnya sudah menjangkau sebagian besar wilayah berpenduduk di Indonesia. Namun, kualitas layanan internet dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Jaringan telekomunikasi kita sudah meng-cover 97 persen wilayah berpenduduk di Nusantara. Dari sisi lanskap sudah baik, tetapi kualitas internet kita masih harus ditingkatkan,” ujar Nezar dalam Grand Launching Ceremony Internet Rakyat di Jakarta Barat, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, tantangan utama yang kini dihadapi bukan lagi sekadar memperluas jangkauan jaringan, melainkan memastikan kualitas layanan internet tetap optimal dan terjangkau bagi masyarakat. Kebutuhan internet cepat dan stabil terus meningkat seiring percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi digital.

Ia menegaskan program Internet Rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan digital yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kalau kita bisa menyediakan internet 100 Mbps dengan harga Rp100 ribu, ini akan menjadi game changer. Ini bukan hanya soal koneksi, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses digital yang lebih setara,” tegasnya.

Pemerintah mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan penyedia layanan telekomunikasi dalam menghadapi tantangan geografis Indonesia yang cukup kompleks.

Selain memperluas akses internet, Kementerian Komunikasi dan Digital juga terus memperkuat kualitas jaringan nasional agar siap mendukung perkembangan teknologi masa depan, seperti artificial intelligence (AI), layanan cloud, dan Internet of Things (IoT).

“Ke depan, kebutuhan bandwidth kita akan semakin besar. Karena itu, kualitas internet dan keterjangkauan harga harus berjalan bersama,” kata Nezar.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap layanan internet cepat dengan harga terjangkau dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan digital, peluang usaha, hingga peningkatan daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global.

Artikel Internet Cepat Harga Murah Jadi Solusi Baru, Ini Target Pemerintah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di Asia, seiring pesatnya pertumbuhan AI, masuknya investasi infrastruktur digital global, serta penguatan kebijakan nasional di sektor tersebut.

“Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan melampaui PDB USD100 miliar pada tahun 2026 dan berpotensi mencapai antara USD220 miliar dan USD360 miliar pada tahun 2030 sehingga memposisikan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia,” ujar Nezar dalam forum diskusi bertajuk Financial Markets at the Crossroads: The Impact of AI and Geopolitical Risk di Jakarta Selatan, Kamis (21/5).

Ia menegaskan bahwa Kemkomdigi tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai akselerator sekaligus pelindung dalam pengembangan ekosistem AI nasional.

Nezar menjelaskan terdapat tiga pilar utama kebijakan AI nasional yang tengah disiapkan pemerintah. Pilar pertama adalah penyusunan regulasi yang menyeimbangkan inovasi dan perlindungan, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keamanan, serta keselarasan dengan nilai budaya Indonesia.

“Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan dua instrumen kebijakan penting, yaitu peta jalan AI nasional dan peraturan presiden tentang etika AI. Prinsipnya sederhana namun tegas. Platform AI harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keamanan sambil tetap selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia,” jelasnya.

Pilar kedua adalah penguatan infrastruktur digital nasional melalui investasi pusat data dan layanan komputasi awan (cloud infrastructure). Saat ini, Indonesia memiliki 185 pusat data dengan total kapasitas 274 megawatt (MW), dan ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 2.000 MW pada 2029.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan teknologi global telah berinvestasi di Indonesia, termasuk Microsoft yang berkomitmen membangun infrastruktur cloud senilai USD1,7 miliar. Selain itu, NVIDIA dan Amazon turut menegaskan komitmen investasi digital mereka di Indonesia.

Pilar ketiga adalah pengembangan talenta digital yang inklusif untuk mendukung pertumbuhan industri AI nasional. Nezar menegaskan bahwa tanpa sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal.

“Infrastruktur kelas dunia tidak akan banyak nilainya tanpa sumber daya manusia yang mumpuni. Indonesia saat ini menghadapi kesenjangan talenta digital sekitar 3 juta orang, sebuah urgensi yang tidak dapat diabaikan,” pungkasnya.

Artikel Microsoft hingga Amazon Serbu Indonesia, Ekonomi AI Diprediksi Melejit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Nezar Patria, etika saja tidak cukup untuk mengatur perkembangan teknologi tanpa adanya aturan yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. 

“Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” ujar Nezar Patria dalam audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Selama ini belum semua perusahaan teknologi menjadikan aspek etika sebagai bagian penting dalam pengembangan produk digital. Namun, menurutnya, kesadaran terhadap pentingnya mitigasi risiko etis mulai berkembang di industri teknologi global.

Nezar menyebut perubahan tersebut terlihat dari mulai banyaknya perusahaan teknologi yang merekrut lulusan bidang humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi produk yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. 

“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” katanya.

Menurut Nezar Patria, aspek etika menjadi semakin krusial dalam pengembangan teknologi baru seperti AI karena berpotensi menimbulkan benturan nilai, norma, hingga visi di tengah masyarakat. “Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sebagian besar model AI generatif berbasis Large Language Model (LLM) saat ini dikembangkan oleh negara-negara Barat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan perbedaan nilai dengan budaya dan karakter masyarakat Indonesia. 

“Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara Barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” jelasnya.

Artikel AI Makin Canggih, Wamenkomdigi Ingatkan Bahaya Konflik Nilai dan Norma pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pengujian dilakukan di Gateway Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 23–24 April 2026. Keberhasilan tersebut menjadi tahapan penting sebelum Satelit N5 mulai memberikan layanan komersial kepada masyarakat.

Dengan kapasitas mencapai 160 Gbps, Satelit N5 digadang-gadang menjadi salah satu satelit berkapasitas terbesar di Asia yang akan memperkuat konektivitas digital nasional, terutama di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

ULO dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Layanan Telekomunikasi Komdigi untuk memastikan seluruh infrastruktur telekomunikasi satelit memenuhi standar keamanan, keandalan, serta ketentuan operasional sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Pengujian meliputi validasi jaringan tetap tertutup berbasis satelit dan VSAT guna memastikan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap regulasi spektrum frekuensi di Indonesia.

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso, mengatakan kelulusan ULO menjadi fase krusial sebelum Satelit N5 beroperasi secara komersial.

Menurutnya, satelit tersebut dipersiapkan untuk menghadirkan layanan internet berkualitas tinggi bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau akses digital memadai.

“Kami bersyukur Satelit Nusantara Lima telah berhasil melewati tahapan Uji Laik Operasi oleh tim evaluator dan kini telah mendapatkan izin JARTUPSAT serta VSAT dari Komdigi. Ini adalah bukti komitmen kami dalam menghadirkan infrastruktur satelit yang tidak hanya tercanggih secara teknologi, tetapi juga sepenuhnya patuh pada standar regulasi nasional. Kami siap menjalankan misi besar selanjutnya sekaligus mendukung terwujudnya program Asta Cita untuk mengakselerasi pemerataan konektivitas dan mengeliminasi kesenjangan akses internet di pelosok Nusantara,” kata Adi.

Pelaksanaan ULO di Gateway Banjarbaru juga dipantau langsung jajaran pimpinan Komdigi, di antaranya Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah, Ir. Geryantika Kurnia, serta Ketua Kelompok Kerja Layanan Telekomunikasi Falatehan.

Lokasi Gateway Banjarbaru dipilih karena memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi kapasitas bandwidth untuk kawasan Indonesia bagian tengah dan timur.

Edwin Hidayat Abdullah menilai kehadiran Satelit N5 menjadi aset penting dalam memperkuat ekosistem digital nasional sekaligus mendukung target percepatan internet nasional yang dicanangkan pemerintah.

“Pemerintah terus mendorong percepatan pemerataan konektivitas di seluruh Indonesia. Kelulusan ULO Satelit N5 ini membuktikan infrastruktur ini telah siap secara teknis untuk mendukung agenda besar transformasi digital nasional. Kami berharap kehadiran kapasitas sebesar 160 Gbps ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat layanan publik di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses digital,” ujar Edwin.

Sementara itu, Falatehan menyebut seluruh proses pengujian dilakukan secara ketat dan transparan sesuai standar regulasi yang berlaku.

“Proses pemeriksaan yang kami lakukan di Gateway Banjarbaru ini mencakup berbagai parameter kritikal, mulai dari keandalan transmisi hingga keamanan jaringan VSAT sesuai dengan standar dan ketentuan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem Satelit N5 memiliki performa yang laik untuk dioperasikan secara komersial. Kepastian kelayakan ini sangat penting demi melindungi hak-hak pengguna jasa telekomunikasi di masa depan agar mendapatkan layanan yang berkualitas dan andal,” jelasnya.

Satelit N5 menggunakan platform Boeing 702MP dengan 101 spot beam Ka-band yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia hingga sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina.

Satelit tersebut diluncurkan dari Florida, Amerika Serikat, pada September 2025 dan kemudian menjalani fase Electric Orbit Raising (EOR) sebelum menempati slot orbit 113 derajat Bujur Timur pada Januari 2026.

Keberhasilan ULO juga memastikan seluruh infrastruktur ruas bumi, termasuk tujuh stasiun bumi yang tersebar dari Aceh hingga Tarakan, telah terintegrasi dengan segmen luar angkasa secara optimal.

Dengan masa operasional lebih dari 15 tahun, Satelit N5 diharapkan mampu menghadirkan layanan internet berkecepatan tinggi yang andal untuk masyarakat, pelaku usaha, hingga mendukung sektor keamanan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Artikel Satelit N5 Resmi Kantongi Izin, Daerah Terpencil Bakal Nikmati Internet Cepat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Bantuan tersebut diberikan untuk memastikan masyarakat di wilayah terluar Indonesia dapat menikmati akses komunikasi dan terhubung dengan ekosistem digital nasional.

Penyaluran perangkat telekomunikasi itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Pulau Miangas yang dikenal sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia di kawasan utara Nusantara.

Selain membagikan perangkat komunikasi, pemerintah juga memperkuat infrastruktur jaringan agar layanan telekomunikasi di kawasan tersebut dapat berjalan lebih optimal.

“Kami memperkuat jaringan supaya ponsel bisa beroperasi di sini. Menkomdigi memberikan Starlink dan ponsel untuk semua kepala keluarga,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, penguatan infrastruktur telekomunikasi dan pemanfaatan teknologi satelit menjadi langkah penting untuk menghubungkan wilayah terpencil dengan sistem ekonomi digital nasional.

Ia menilai kehadiran negara di kawasan perbatasan juga menjadi simbol transformasi digital agar masyarakat di wilayah terluar tidak lagi mengalami keterisolasian akses informasi dan komunikasi.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan program perluasan akses internet tersebut merupakan bentuk nyata pemerataan konektivitas digital di daerah 3T.

Program itu dijalankan melalui kerja sama antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dan Telkomsel untuk memperkuat sinyal Base Transceiver Station (BTS) di Pulau Miangas.

“Pelaku usaha kecil di wilayah ini juga harus mampu mengembangkan pasarnya ke ranah yang lebih luas melalui ekosistem digital,” tutur Meutya.

Ia menambahkan, pemerataan akses internet menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesempatan ekonomi, pendidikan, dan layanan publik yang lebih setara bagi masyarakat di daerah pelosok.

Pemerintah menargetkan sebanyak 2.500 desa yang saat ini masih masuk kategori blank spot atau belum terjangkau layanan internet dapat memperoleh akses telekomunikasi hingga akhir 2026.

Melalui program percepatan pembangunan Indonesia Digital, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengembangan infrastruktur komunikasi nasional.

Artikel Hore, Warga Miangas Dapat Ponsel Gratis dan Perangkat Internet Starlink pertama kali tampil pada Katafoto.id.