Sulawesi – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses digital di wilayah perbatasan Indonesia. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 203 unit ponsel pintar dan perangkat internet satelit Starlink kepada masyarakat Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5).
Bantuan tersebut diberikan untuk memastikan masyarakat di wilayah terluar Indonesia dapat menikmati akses komunikasi dan terhubung dengan ekosistem digital nasional.
Penyaluran perangkat telekomunikasi itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Pulau Miangas yang dikenal sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia di kawasan utara Nusantara.
Selain membagikan perangkat komunikasi, pemerintah juga memperkuat infrastruktur jaringan agar layanan telekomunikasi di kawasan tersebut dapat berjalan lebih optimal.
“Kami memperkuat jaringan supaya ponsel bisa beroperasi di sini. Menkomdigi memberikan Starlink dan ponsel untuk semua kepala keluarga,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, penguatan infrastruktur telekomunikasi dan pemanfaatan teknologi satelit menjadi langkah penting untuk menghubungkan wilayah terpencil dengan sistem ekonomi digital nasional.
Ia menilai kehadiran negara di kawasan perbatasan juga menjadi simbol transformasi digital agar masyarakat di wilayah terluar tidak lagi mengalami keterisolasian akses informasi dan komunikasi.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan program perluasan akses internet tersebut merupakan bentuk nyata pemerataan konektivitas digital di daerah 3T.
Program itu dijalankan melalui kerja sama antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dan Telkomsel untuk memperkuat sinyal Base Transceiver Station (BTS) di Pulau Miangas.
“Pelaku usaha kecil di wilayah ini juga harus mampu mengembangkan pasarnya ke ranah yang lebih luas melalui ekosistem digital,” tutur Meutya.
Ia menambahkan, pemerataan akses internet menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesempatan ekonomi, pendidikan, dan layanan publik yang lebih setara bagi masyarakat di daerah pelosok.
Pemerintah menargetkan sebanyak 2.500 desa yang saat ini masih masuk kategori blank spot atau belum terjangkau layanan internet dapat memperoleh akses telekomunikasi hingga akhir 2026.
Melalui program percepatan pembangunan Indonesia Digital, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengembangan infrastruktur komunikasi nasional.