Pemerintah daerah menilai adanya kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan bantuan sebagai tantangan utama dalam penanganan rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.

“Kurang lebih ada sekitar 4.000 lebih rumah tangga yang belum memiliki rumah layak,” kata Vera saat meninjau kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Boneoge, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan, dari total 200 unit BSPS yang dialokasikan, sebanyak 53 unit diprioritaskan untuk Kelurahan Boneoge yang dinilai membutuhkan penanganan segera.

“Kami juga kaget karena yang tersedia hanya sekitar 200 unit, sementara kebutuhan jauh lebih besar,” ujarnya.

Vera menambahkan, peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) sangat penting dalam memastikan pembangunan maupun rehabilitasi rumah berjalan sesuai standar.

“Mereka bertugas memastikan kualitas pembangunan maupun rehabilitasi rumah sesuai standar kelayakan, keamanan, dan kesehatan,” jelasnya.

Selain fokus pada perbaikan fisik hunian, pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat penerima bantuan agar menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.

“Kalau rumah sudah bagus, jangan lagi kumuh. Jaga kebersihan, jangan menjemur pakaian sembarangan, dan tidak membuang sampah sembarangan,” ungkapnya.

Program BSPS sendiri merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah daerah berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki taraf hidup warga secara bertahap dan berkelanjutan.

Artikel Bupati Donggala Kaget, 4.000 Rumah Tidak Layak Huni tapi Bantuan hanya 200 Unit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, dalam keterangan tertulis via berita satu di Banda Aceh, Rabu (3/12), mengungkapkan salah satu ruas yang terdampak parah adalah Jalan Banda Aceh–Medan. Akses pada jalur ini terputus akibat runtuhnya oprit Jembatan Krueng Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya. Penanganan darurat telah berjalan dan ditargetkan akses bisa pulih kembali pada 12 Desember 2025.

Ruas kedua di jalur Banda Aceh–Medan juga terputus setelah satu bentang Jembatan Krueng Tingkeum atau Kuta Blang, Bireuen, runtuh. Untuk sementara, arus lalu lintas dialihkan melalui jembatan di Awe Geutah, yang saat ini sedang dipasang jembatan bailey dengan target selesai 16 Desember 2025.

Kerusakan serupa terjadi di Jalan Bireuen–Takengon. Oprit Jembatan Teupin Mane runtuh, membuat jalur tersebut lumpuh total. Proses penimbunan dan pemasangan jembatan bailey kini dikebut dan ditargetkan rampung 10 Desember 2025. Pemulihan jalur Bireuen–Takengon baru dapat dilakukan setelah jembatan ini berfungsi kembali, disusul mobilisasi bailey tambahan pada 11 Desember 2025 karena masih terdapat lima jembatan lain yang putus serta longsor di beberapa segmen jalan.

Jalur Gayo Lues–Kutacane juga masih terputus akibat kerusakan dua jembatan dan longsoran badan jalan. Upaya penimbunan oprit telah dilakukan, sementara pengiriman jembatan bailey diperkirakan tiba dari Medan pada 8 Desember 2025.

Masalah serupa juga terjadi di ruas Aceh Tengah–Nagan Raya atau Lhok Seumot–Jeuram, yang masih belum bisa dilalui karena Jembatan Krueng Beutong putus dan badan jalan longsor. Akses darurat melalui jalan kebun kini dibuka untuk menghubungkan jalur pendekat ke oprit jembatan, dengan target penyelesaian 17 Desember 2025.

Meski enam ruas jalan nasional masih terisolasi, BPJN Aceh menyatakan beberapa akses darat lainnya sudah kembali bisa dilewati. Jalur Banda Aceh menuju Meureudu sudah kembali terhubung, begitu pula jalur Lhokseumawe–Langsa dan Langsa–Kuala Simpang setelah dilakukan pembersihan sedimen yang ditargetkan selesai pada 10 Desember 2025.

Akses Kuala Simpang menuju perbatasan Sumatera Utara juga telah dibuka kembali. Dengan surutnya ketinggian air, kendaraan berat termasuk truk kini dapat melintas. Proses pembersihan terus dilakukan menggunakan tiga unit backhoe dan dua loader dengan target selesai 10 Desember 2025.

Sementara itu, jalur Simpang Uning (batas Takengon)–Uwaq (KM 379)–batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejeren sudah dapat dilewati sepeda motor. Pembukaan jalur bagi kendaraan roda empat ditargetkan tuntas 15 Desember 2025. “Ruas Jalan Kota Kutacane–perbatasan Sumatera Utara sudah dapat dilalui,” terang Heri.

Ruas Genting Gerbang–Celala–batas Aceh Tengah dan Nagan Raya juga kembali terhubung, meski sementara ini hanya bisa dilewati kendaraan roda dua. Akses dari arah Nagan Raya masih dikerjakan, terutama penghubung menuju Jembatan Krueng Beutong, yang ditargetkan selesai 17 Desember 2025.

Artikel BPJN Ungkap Banjir Bandang Rusak 6 Ruas Jalan Nasional di Aceh pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Pramono, dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI untuk mempercepat proses lelang APBD 2026 agar dapat dimulai lebih awal, bahkan sebelum tahun anggaran berjalan.

“Saya sudah sampaikan sejak awal di Balai Kota bahwa untuk APBD tahun 2026, proses lelangnya harus bisa dimulai sejak dini, bahkan sebelum tahun anggaran dimulai,” ujarnya di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10).

Ia menambahkan, pola percepatan ini pernah diterapkan oleh pemerintah pusat, di mana proses tender dilakukan lebih awal untuk mendorong efektivitas belanja negara. Dengan langkah tersebut, diharapkan proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas warga di akhir tahun.

“Seperti dulu saat saya di pemerintahan pusat bersama Pak Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR, sistem percepatan lelang sudah terbukti efektif. Jadi saya ingin menerapkan hal serupa di DKI agar tidak ada lagi proyek yang menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.

Pramono juga mengakui bahwa selama ini penyerapan APBD DKI sering menumpuk menjelang akhir tahun, sehingga banyak proyek fisik dan pekerjaan infrastruktur dikebut di penghujung waktu.

“Saya harus akui secara jujur, pola pemanfaatan APBD kita masih seperti kejar setoran di akhir tahun,” ucapnya.

Ia mencontohkan sejumlah proyek yang saat ini tengah berjalan, seperti pekerjaan penataan kawasan Fatmawati dan proyek infrastruktur lain di beberapa titik Jakarta. Menurutnya, proyek-proyek tersebut telah melalui proses perencanaan panjang dan bukan keputusan mendadak.

“Termasuk proyek cable trap di Fatmawati yang sekarang banyak dibicarakan publik, itu sudah direncanakan sejak lama, bukan proyek baru,” tegasnya.

Artikel Proyek Tak Lagi Numpuk, Pramono Ubah Strategi Pengelolaan APBD 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kesepakatan ini ditandai dengan penyerahan Serat Kekancingan oleh Sultan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Selasa (15/7), bertempat di Kraton Kilen, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

“Kurang lebih Rp160 miliar untuk 320.000 meter persegi selama masa konsesi,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar saat konferensi pers di Jakarta, dikutip dari laman berita satu pada Senin (21/7).

Roy menjelaskan, biaya sewa lahan ditanggung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang menjadi pelaksana proyek, yaitu PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) dan PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ). “Biaya tersebut termasuk dalam skema investasi BUJT,” tambahnya.

Secara rinci, proyek Tol Yogyakarta–Bawen akan memanfaatkan lahan seluas 75.440,75 meter persegi yang terdiri atas 90 bidang tanah desa dan delapan bidang Sultan Ground. Sementara itu, proyek Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo akan menggunakan lahan seluas 245.302 meter persegi, yang meliputi 177 bidang tanah desa dan 17 bidang Sultan Ground.

Saat ini, proses konstruksi kedua proyek tol tersebut sudah berjalan di lapangan. Pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya.

Artikel Sultan HB X Sewakan Lahan Keraton Rp160 Miliar untuk Pembangunan Tol di DIY pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Namun, realisasi proyek tersebut hingga kini masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembebasan lahan. Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan bahwa tekanan anggaran daerah akibat defisit membuat APBD belum mampu sepenuhnya menanggung biaya ganti rugi lahan.

“Karena keterbatasan anggaran daerah akibat defisit, kami mengajukan agar pembiayaan pembebasan lahan dan konstruksi fisik flyover ini bisa didukung oleh APBN. Kami berharap proyek ini tetap berjalan meski anggaran daerah terbatas,” jelas Wahid dalam pernyataannya dikutip dari laman infopublik pada  Senin (30/6).

Meski terganjal pendanaan, Gubernur memastikan bahwa proyek flyover Simpang Panam tetap menjadi prioritas utama, mengingat dampak kemacetan yang dirasakan masyarakat setiap harinya, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja.

“Kemacetan di sana sudah sangat parah. Bahkan bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Karena itu, pembangunan flyover ini sudah menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.

Simpang Panam merupakan jalur vital yang menghubungkan pusat Kota Pekanbaru dengan wilayah pinggiran, sehingga lalu lintas di area tersebut sangat padat, terutama pada waktu-waktu sibuk.

Menanggapi situasi ini, Pemprov Riau telah mengajukan usulan pembangunan flyover kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Harapannya, pembangunan bisa segera dimulai setelah proses pembebasan lahan selesai.

Pemprov Riau juga terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat agar proyek infrastruktur ini bisa segera terwujud dan masyarakat merasakan manfaatnya. Diharapkan, keberadaan flyover dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan Panam.

Artikel Terkendala Pembebasan Lahan, Pemprov Riau Minta Bantuan APBN pertama kali tampil pada Katafoto.id.