Guru kelas 4D, Ida Sekar Molina, mengungkapkan metode baru ini berhasil menghilangkan anggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang menakutkan.
“Pendekatannya membuat siswa lebih cepat memahami materi. Mereka tidak lagi melihat matematika sebagai pelajaran yang menyeramkan, tapi sebagai aktivitas bermain yang menyenangkan,” ujarnya, Kamis (20/11).

Ida menjelaskan bahwa sebagian besar siswanya memiliki gaya belajar kinestetik. Karena itu, ia mengadaptasi pembelajaran berbasis aktivitas, mulai dari permainan menggunakan bola, media biji kacang merah, hingga platform digital seperti pattern games.

“Dengan bergerak, bermain, dan menemukan pola sendiri, anak-anak jauh lebih cepat menangkap konsep. Respons mereka sangat positif. Bahkan sering menanyakan jadwal matematika selanjutnya,” katanya dikutip dari laman infopublik.

Matematika untuk kelas 4 berlangsung tiga kali seminggu. Menurut Ida, kerja berpasangan dan kelompok kecil membuat komunikasi, pemahaman, serta kemampuan memecahkan masalah meningkat signifikan. Pendekatan praktik juga diterapkan pada mata pelajaran lain, misalnya melalui pembuatan LKPD bertema rambu lalu lintas, yang mendorong siswa belajar langsung dari lingkungan sekolah.

Pengalaman serupa dialami Muhammad Arief, guru kelas 1B yang mengikuti pelatihan Matematika Gembira IN-1 dan IN-2 pada Oktober 2025. Ia menyebut pelatihan itu meluruskan miskonsepsi lama bahwa konsep harus diajarkan sebelum pengalaman konkret.

“Selama ini anak sudah takut duluan karena dipaksa memahami konsep abstrak. Dalam metode baru, mereka mengalami dulu, barulah masuk ke konsep. Hasilnya, anak lebih rileks dan menikmati pelajaran,” jelasnya.

Dengan karakteristik siswa kelas 1 yang masih dominan bermain—sekitar 60 persen—Arief memulai kegiatan belajar dari luar kelas, seperti mengamati bentuk geometri, mengukur benda, hingga mencari objek untuk operasi hitung.

“Hampir 75 persen pembelajaran saya lakukan di luar kelas. Setelah eksplorasi, mereka kembali untuk mempresentasikan apa yang ditemukan. Belajarnya jadi hidup dan lebih mudah dipahami,” ujarnya.

Pendekatan eksploratif ini juga ia terapkan di mata pelajaran lain, seperti Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, hingga Seni Rupa, melalui kegiatan lapangan, diskusi kelompok, dan presentasi sederhana sesuai perkembangan siswa.

Praktik yang dilakukan para guru di SDN Pojokusuman 1 menunjukkan bahwa transformasi cara mengajar matematika memberi pengaruh besar terhadap motivasi dan keaktifan siswa. Sejalan dengan kebijakan Kemendikdasmen, pendekatan ini diharapkan terus diperluas serta diperkuat dengan pelatihan tambahan, termasuk bagi guru umum yang menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Implementasi “Matematika Gembira” bukan hanya pergantian metode, tetapi perubahan paradigma: dari sekadar mengajar konsep menuju menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna.

Artikel Matematika Tak Lagi Menakutkan, Guru SD Ini Ubah Metode Jadi Permainan Seru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kemajuan pendidikan tidak bisa dibangun hanya dengan idealisme administratif. Harus ada pijakan nyata di lapangan,” ujar Unifah, Kamis (26/6).

Melansir dari laman berita satu, Unifah menuturkan dalam semangat memperkuat peran strategis guru dalam transformasi pendidikan nasional, berikut enam isu yang menjadi sorotan PGRI:

1. Penjurusan di SMA Perlu Dikembalikan

PGRI mendukung kembalinya sistem penjurusan di tingkat SMA. Menurut Unifah, kebijakan penghapusan penjurusan tidak diimbangi dengan kesiapan kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana. PGRI mengusulkan asesmen minat dan bakat yang kredibel, didampingi guru bimbingan konseling (BK), sebagai dasar pemilihan jurusan oleh siswa.

“PGRI mendukung kembalinya penjurusan di SMA dan siswa dapat memilih jurusan melalui asesmen minat dan bakat yang kredibel, didampingi guru bimbingan konseling, dengan tetap menjaga struktur pembelajaran yang logis dan terarah,” ujar Unifah.

2. Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) Harus Adil dan Transparan

PGRI mendorong reformasi sistem penerimaan siswa baru agar lebih adil, transparan, dan berbasis pada pemerataan kualitas pendidikan, bukan sekadar redistribusi siswa. Ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah, termasuk antara sekolah negeri dan swasta, juga menjadi perhatian serius.

“Kami menekankan pentingnya meminimalkan disparitas akses antardaerah, serta memastikan bahwa sistem seleksi tidak hanya mengandalkan satu pendekatan kognitif, tetapi juga mempertimbangkan potensi, minat, dan kemampuan belajar siswa secara holistik,” ujarnya.

3. Pembelajaran Mendalam Masih Belum Tersentuh Secara Menyeluruh

PGRI mendukung pendekatan pembelajaran bermakna atau deep learning, namun menilai implementasinya masih belum merata. Banyak guru masih terjebak pada tugas administratif dan konten kurikulum yang terlalu padat.

“Filosofi deep learning belum diterjemahkan secara sistemik ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), asesmen, dan pelatihan guru. Pembelajaran mendalam sering berhenti di jargon, sementara di ruang kelas guru tetap terjebak pada target administratif dan konten yang tumpang tindih,” ucap Unifah.

“Kita butuh pelatihan guru yang terstruktur, kurikulum yang lebih ramping, dan suasana belajar yang mendukung inovasi,” tambahnya.

4. Integrasi Koding dan AI Butuh Persiapan Matang

PGRI menyambut baik rencana integrasi coding dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum. Namun, mereka menegaskan bahwa keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada pelatihan guru, kesiapan infrastruktur TIK, serta pengembangan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

5. Tes Kompetensi Akademik

PGRI mengingatkan bahwa tes kompetensi seharusnya mendorong semangat belajar, bukan menjadi momok seleksi. Tes perlu dirancang agar mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh.

“Evaluasi kompetensi perlu dirancang untuk mendorong peningkatan mutu pembelajaran, bukan sebagai alat seleksi semata,” kata Unifah.

6. Pendidikan Dasar Gratis Harus Merata

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan dasar gratis, PGRI mendorong pemerintah untuk tidak hanya memperkuat sekolah negeri, tetapi juga meningkatkan kualitas sekolah swasta, terutama dalam aspek tenaga pendidik dan sarana prasarana. Pengawasan publik dari DPR, DPD, DPRD, dan masyarakat sipil pun dinilai penting agar implementasinya benar-benar merata dan adil.

Artikel PGRI Soroti 6 Isu Pendidikan Nasional dari Penjurusan SMA, SPMB hingga Kurikulum Digital pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kenapa kepala daerah perlu segera mengingatkan semua institusi pendidikan? Karena KPK masih menemukan dan mengidentifikasi adanya celah-celah korupsi, terutama dalam bentuk gratifikasi, yang kerap terjadi pada masa PPDB,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/6).

Dilansir dari laman berita satu, Budi menjelaskan bahwa angka 28 persen tersebut menunjukkan tren kenaikan dibanding survei tahun sebelumnya, di mana pada 2023 tingkat pungli di sektor pendidikan tercatat sebesar 24,65 persen. Bahkan, pada tingkat pendidikan tinggi, praktik koruptif ditemukan di lebih dari setengah institusi, yakni mencapai 51,32 persen.

Sebagai langkah konkret, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi mendorong kepala daerah untuk segera menetapkan regulasi atau menerbitkan surat edaran khusus terkait pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025/2026. Mengingat proses PPDB berlangsung pada bulan Juni hingga Juli, upaya ini perlu dilakukan secepat mungkin.

Tak hanya itu, KPK juga merekomendasikan agar kepala daerah segera menetapkan Surat Keputusan (SK) terkait zonasi wilayah dan kapasitas daya tampung siswa baru, serta SK pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik.

“KPK berkomitmen terus mengawal dan memberikan pendampingan jika masih ditemukan kendala, baik dari sisi regulasi di daerah maupun teknis pelaksanaannya di sekolah dan perguruan tinggi,” tutup Budi.

Artikel KPK Ungkap 28 Persen PPDB Sarat Pungli, Kepala Daerah Diminta Bertindak pertama kali tampil pada Katafoto.id.