Instrumen tersebut dirancang untuk membantu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) memetakan tingkat kesiapan mahasiswa calon guru dalam menggunakan teknologi AI secara efektif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip etika dalam proses pembelajaran.

Riset berjudul “AI Readiness Assessment for Pre-Service Teacher Education: Development and Validation”dipaparkan Suherman dalam sesi parallel paper. Penelitian ini berfokus pada penyusunan alat ukur yang mampu menilai pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri calon guru dalam mengintegrasikan AI ke dalam kegiatan belajar mengajar.

Penelitian melibatkan 297 mahasiswa calon guru dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan metode Rasch Modeling untuk menguji validitas, reliabilitas, kesesuaian setiap butir instrumen, potensi bias, serta efektivitas penggunaan skala Likert.

Suherman menjelaskan hasil analisis menunjukkan instrumen yang dikembangkan memenuhi standar kualitas psikometrik. Selain memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik, instrumen juga memenuhi aspek unidimensionalitas sehingga layak digunakan untuk mengukur kesiapan AI pada responden yang menjadi sasaran penelitian.

Penelitian tersebut juga memberikan gambaran mengenai tingkat kesiapan AI para mahasiswa calon guru. Mayoritas responden berada pada kategori kesiapan tinggi hingga sangat tinggi dalam memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung pembelajaran. Sementara itu, perbedaan tingkat kesiapan berdasarkan gender dinilai relatif kecil.

Menurut Suherman, instrumen ini dapat dimanfaatkan oleh LPTK sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui aspek kompetensi mahasiswa yang masih perlu diperkuat. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun program pengembangan yang lebih tepat sasaran, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun kepercayaan diri calon guru dalam menggunakan AI.

Ia menambahkan, penguatan kompetensi tersebut tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis memanfaatkan AI, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai tanggung jawab serta etika penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan.

JURE Conference 2026 yang telah diselenggarakan pada 6–10 Juli 2026 di University of Tartu, Estonia, dengan mengangkat tema “Learning in Transition: Science, Society and the Challenges of Tomorrow”. Konferensi tahunan yang digelar European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) ini mempertemukan peneliti muda, akademisi, dan mahasiswa doktoral dari berbagai negara yang menaruh perhatian pada bidang pendidikan dan pembelajaran.

Konferensi yang diikuti ratusan peserta dari lebih dari 40 negara mengangkat isu strategis mulai dari pemanfaatan AI dalam pendidikan, asesmen pembelajaran, teknologi pendidikan, pengembangan profesional guru, hingga tantangan transformasi dunia pendidikan di masa depan.

Melalui pengembangan instrumen kesiapan AI ini, lembaga pendidikan diharapkan memiliki acuan yang lebih terukur dalam menilai kesiapan calon guru menghadapi perkembangan teknologi. Hasil pengukuran tersebut juga dapat menjadi dasar penyusunan strategi penguatan kompetensi agar calon pendidik mampu memanfaatkan AI secara optimal, bertanggung jawab, dan beretika dalam kegiatan pembelajaran.

Artikel Dosen UIN Ciptakan Instrumen Ukur Kesiapan AI Calon Guru di Forum Internasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan transformasi digital di dunia pendidikan tidak hanya sebatas menghadirkan perangkat teknologi modern, seperti interactive flat panel (IFP), ke ruang kelas. Menurutnya, penggunaan teknologi harus dilakukan secara bijak agar tetap mendukung perkembangan kognitif siswa.

Fajar mengingatkan bahwa kemajuan teknologi jangan sampai membuat siswa menjadi pasif ataupun mengurangi peran guru sebagai pengarah utama dalam proses pembelajaran.

“Jangan sampai murid kehilangan daya kreativitas dan guru kehilangan inovasinya. Jika hal itu terjadi, artinya teknologi telah menggantikan peran-peran pedagogis guru, dan itu merupakan sebuah musibah,” kata Fajar dalam acara yang digelar di BBPPMPV BOE Malang, Jawa Timur, Minggu (21/6).

Dilansir dari laman berita satu, ia menilai perkembangan teknologi yang begitu cepat turut menghadirkan berbagai tantangan baru di sektor pendidikan. Beberapa di antaranya adalah menurunnya kemampuan fokus belajar, meningkatnya tingkat kecemasan, hingga munculnya fenomena brain rot akibat penggunaan gawai secara berlebihan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendikdasmen mendorong penerapan transformasi pedagogis melalui pendekatan deep learning. Metode ini menempatkan pengalaman belajar siswa sebagai fokus utama dalam proses pendidikan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Selain itu, Kemendikdasmen tetap mempertahankan kebiasaan menulis secara manual menggunakan buku tulis. Langkah ini dinilai penting untuk membantu mengembangkan kemampuan motorik halus sekaligus melatih kemampuan berpikir mendalam para siswa.

Implementasi kebijakan tersebut mulai memberikan dampak positif bagi para tenaga pendidik, salah satunya melalui program pelatihan digitalisasi pembelajaran yang diselenggarakan pemerintah.

Ari, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Desain Komunikasi Visual, serta Informatika di SMK Industri Mojokerto, mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru terkait pemanfaatan perangkat digital yang tersedia di sekolah.

“Hal barunya adalah optimalisasi fitur-fitur yang sebelumnya tersembunyi, seperti pengaturan manual untuk memaksimalkan kualitas kamera hingga resolusi 4K,” ungkap Ari.

Menurutnya, pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis guru dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga mendorong budaya berbagi pengetahuan di lingkungan sekolah.

“Kami di sini hadir sebagai perwakilan sekolah. Tujuan utama dari bimbingan teknis ini adalah pengimbasan. Jadi, sepulang dari sini kami diharapkan bisa menularkan ilmu ini kepada guru-guru lain, minimal satu orang,” pungkasnya.

Kemendikdasmen menegaskan transformasi pendidikan yang sedang dijalankan bertumpu pada kolaborasi dan peningkatan kapasitas guru. Dengan demikian, teknologi di ruang kelas diharapkan berfungsi sebagai alat pendukung pembelajaran yang dimanfaatkan secara tepat, bijak, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Artikel Wamendikdasmen: Jangan Sampai Teknologi Gantikan Peran Guru di Kelas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran bukan menjadi tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan nasional.

“Revitalisasi dan digitalisasi itu bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari usaha kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kualitas layanan pendidikan itu kita harapkan dapat ditingkatkan mutu pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, cerdas, terampil, mandiri, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen terhadap masa depan dan kemajuan bangsa dan negara,” ujar Mu’ti di SMK Negeri 1 Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (17/5).

Pemerintah pada 2025 mengalokasikan bantuan revitalisasi untuk 531 sekolah di NTB dengan total anggaran mencapai Rp527,5 miliar. Bantuan tersebut mencakup 69 PAUD, 227 SD, 107 SMP, 60 SMA, 37 SMK, 20 SLB, serta 11 PKBM/SKB.

Khusus di Kabupaten Lombok Timur, bantuan revitalisasi diberikan kepada 87 sekolah dengan total nilai Rp105,9 miliar. Rinciannya terdiri atas 7 PAUD, 36 SD, 19 SMP, 9 SMA, 12 SMK, dan 4 SLB.

Sementara itu, Kabupaten Sumbawa menerima bantuan revitalisasi untuk 37 sekolah dengan total anggaran Rp38,1 miliar yang mencakup 6 PAUD, 9 SD, 10 SMP, 7 SMA, 4 SMK, dan 1 SLB.

Selain revitalisasi fisik sekolah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menjalankan program digitalisasi pembelajaran di NTB melalui distribusi 7.080 perangkat Interactive Flat Panel (IFP) untuk 7.080 sekolah dengan total anggaran Rp236,1 miliar.

Untuk Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 1.739 perangkat IFP telah disalurkan dengan nilai mencapai Rp47,1 miliar.

Adapun di Kabupaten Sumbawa, program digitalisasi pembelajaran 2025 mendapat alokasi anggaran Rp24,3 miliar untuk 730 sekolah. Sekolah penerima terdiri atas 182 PAUD, 378 SD, 43 SMP, 27 SMA, 17 SMK, 3 SLB, serta 7 PKBM/SKB.

Mu’ti mengatakan program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses pembelajaran berbasis teknologi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Ini merupakan wujud misi yang lurus bahwa setiap anak berhak belajar dengan teknologi modern. Visi Kemendikdasmen adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Kami berharap sarana prasarana yang sudah diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk perangkat digitalisasi pembelajaran yang telah diberikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, Nurul Wathoni, menyampaikan pihaknya terus mengawal pembaruan data sekolah melalui sistem Dapodik agar bantuan revitalisasi dapat tersalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas program revitalisasi dan digitalisasi yang dilakukan pemerintah melalui Kemendikdasmen. Kami terus mengawal agar sekolah-sekolah dapat mengupdate data sesuai realitas yang ada di Dapodik sehingga ke depan bisa mendapatkan bantuan revitalisasi,” ujarnya.

Artikel Ratusan Sekolah di NTB Direvitalisasi, Pembelajaran Digital Mulai Diperluas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penandatanganan kebijakan yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, bersama sejumlah menteri terkait, Kamis (12/3)

SKB tersebut menjadi panduan nasional dalam pemanfaatan teknologi digital dan AI pada berbagai jalur pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Pedoman ini juga mencakup proses pembelajaran yang berlangsung di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Penandatanganan kebijakan tersebut melibatkan tujuh kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta BKKBNbersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menjelaskan bahwa pedoman tersebut disusun agar pemanfaatan teknologi digital dan AI memberikan manfaat optimal dalam proses pembelajaran sekaligus meminimalkan potensi risiko bagi perkembangan peserta didik.

Ia menambahkan bahwa penggunaan teknologi juga mempertimbangkan kesiapan peserta didik di setiap jenjang pendidikan.

“Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar pula ruang pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan secara lebih luas dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran,” ujar Pratikno.

Kebijakan ini juga menegaskan komitmen pemerintah agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya secara produktif dan bertanggung jawab.

Bagi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat transformasi pendidikan tinggi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menegaskan bahwa perguruan tinggi didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab guna mendukung inovasi pembelajaran, penguatan riset, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Artikel Tujuh Kementerian Sepakati Pedoman Pemanfaatan AI di Pendidikan Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Fajar Riza meninjau sejumlah sekolah penerima program digitalisasi pembelajaran di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (3/1).

Fajar Riza menekankan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara adil, mencakup sekolah negeri maupun swasta, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah.

“Kami ingin memastikan perangkat ini benar-benar digunakan secara maksimal dalam proses pembelajaran. Ke depan, jumlah bantuan papan interaktif digital akan terus ditingkatkan agar sekolah tidak hanya menerima satu unit saja,” ujarnya dikutip dari laman infopublik. 

Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Presiden Prabowo atas perhatian terhadap pengembangan pendidikan di daerahnya. Ia menilai, bantuan papan interaktif digital sangat membantu sekolah dan telah dimanfaatkan secara aktif oleh para guru.

“Syukur alhamdulillah, kebutuhan sekolah-sekolah di Blora, khususnya sarana pembelajaran berbasis digital, kini sudah terealisasi dan digunakan dengan baik,” ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Budhe Rini.

Pada kesempatan tersebut, Sri Setyorini juga mengusulkan bantuan renovasi bangunan sekolah kepada Wamendikdasmen, terutama bagi sejumlah sekolah swasta yang kondisinya sudah memerlukan perbaikan, seperti SD Katolik dan SMP Kristen di Kabupaten Blora.

Kepala Sekolah SD Katolik Krida Dharma Blora, Sr. Imaculata Rahayu Widoningsih, mengungkapkan bahwa kehadiran papan interaktif digital memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses belajar siswa.

Menurutnya, siswa menjadi lebih fokus, bersemangat, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran karena dapat berinteraksi langsung dengan materi melalui layar sentuh.

“Pembelajaran menjadi lebih variatif dan mudah diakses. Guru bisa menampilkan video, animasi, e-book, hingga berbagai sumber belajar lainnya. Hal ini membuat suasana kelas lebih menyenangkan, efektif, dan mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa,” jelasnya.

Artikel Papan Interaktif Digital Hadir di Sekolah Blora, Belajar Kini Lebih Menyenangkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Pelatihan ini tidak sekadar meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga merupakan revolusi pola pikir,” ujar Wamen Fajar dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat (16/5).

Ia menekankan pentingnya nilai etis, tanggung jawab, dan keamanan digital dalam pembelajaran teknologi. Menurutnya, AI bagaikan pisau bermata dua—berpotensi membawa manfaat besar, namun juga dapat berbahaya jika tidak dibarengi kesadaran kemanusiaan.

“Tujuan kita bukan hanya mencetak anak-anak yang mahir membuat aplikasi atau gim, tapi juga yang memahami dampak sosial teknologi dan memiliki kecakapan lunak (soft skills) yang kuat,” katanya.

Mengutip riset dari Stanford University, Fajar menyebut bahwa masyarakat Indonesia termasuk yang paling optimistis terhadap perkembangan AI. Namun ia memberi catatan penting: optimisme harus dibarengi dengan kontrol nilai dan kesadaran akan risiko.

Untuk itu, konsep Digital Citizenship (Kewargaan Digital) menjadi sangat penting dalam pembelajaran. Ini mencakup aspek etika digital, tanggung jawab saat online, dan keamanan dalam berinteraksi di dunia maya.

Sementara itu, Direktur Guru Pendidikan Dasar Kemendikdasmen, Rachmadi Widiharto, menjelaskan bahwa ToT ini menargetkan 59.546 guru dari seluruh Indonesia selama tahun 2025.

“Program ini tidak hanya membahas aspek teknologi, tapi juga mengintegrasikan strategi kolaboratif, pendekatan pedagogi orang dewasa, dan keterampilan fasilitasi. Harapannya, peserta menjadi pendidik yang inspiratif dan adaptif,” kata Rachmadi.

Pelatihan ini melibatkan 90 lembaga pelatihan terakreditasi, dan diikuti oleh guru, akademisi, serta praktisi pendidikan. Metode yang digunakan mencakup problem-based learning, project-based learning, dan simulasi pengajaran nyata.

Setiap sesi ditutup dengan refleksi, agar peserta mampu menghubungkan teori dengan tantangan aktual di ruang kelas.

“Refleksi bukan sekadar formalitas, tapi proses penting dalam membentuk sosok guru transformatif,” tambahnya.

Wamen Fajar juga menegaskan bahwa pelatihan ini sejalan dengan visi Presiden RI dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.

“Kalau kita tidak mulai transformasi digital dari sekarang, kita akan tertinggal. Perubahan besar ini harus dimulai dari kelas,” tegas Fajar.

Melalui ToT ini, pemerintah ingin menciptakan generasi muda yang tak hanya melek teknologi, tetapi juga kaya nilai dan tangguh dalam menghadapi masa depan.

Artikel Program ToT Nasional Siapkan 59 Ribu Guru Koding dan AI Berbasis Nilai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Salah satu kebijakan utama yang akan segera dijalankan adalah pemasangan layar televisi digital di seluruh sekolah di Indonesia. Fasilitas ini dirancang untuk menunjang sistem pembelajaran berbasis teknologi, khususnya di daerah yang mengalami keterbatasan dalam hal tenaga pendidik atau akses terhadap materi ajar berkualitas.

“Kita ingin menghadirkan materi pembelajaran terbaik kepada semua sekolah, terutama di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar yang kerap kesulitan mengakses guru ahli di bidang-bidang tertentu,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 dan peluncuran PHTC di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 2 Mei 2025.

Program ini ditargetkan mulai berjalan dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah telah terpasang perangkat layar digital pada pertengahan 2026. Presiden juga menekankan bahwa keberadaan teknologi ini akan sangat membantu para guru dan sekolah dalam menyampaikan materi secara lebih efektif dan menyeluruh.

“Ini adalah bentuk dukungan nyata untuk para guru dan lembaga pendidikan di seluruh penjuru tanah air,” lanjutnya.

Melalui digitalisasi pembelajaran dan peningkatan infrastruktur pendidikan, Presiden berharap tercipta pemerataan kualitas pendidikan nasional serta percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendidik yang telah berkontribusi tanpa pamrih.

“Guru adalah pahlawan sejati. Meski sering tanpa tanda jasa, peran mereka sangat besar bagi masa depan bangsa. Karena itu, mari kita terus bersatu dan bekerja sama membangun negeri ini,” tutup Presiden Prabowo.

Artikel PHTC: Program Transformasi Pendidikan Digital Menuju Indonesia Merata pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Prof. Nyanyu Khodijah, menjelaskan di Jakarta pada Kamis (16/01) bahwa penggunaan RDM telah mencapai tingkat adopsi yang sangat tinggi pada semester ganjil Tahun Ajaran 2024/2025.

Menurutnya, sampai semester ganjil Tahun Ajaran 2024/2025, RDM sudah digunakan oleh 25.139 MI (93,82%), 18.405 MTs (92,86%) dan 9.446 MA (93,28%).

“Ini artinya bahwa rata-rata sekitar 93,32% Madrasah pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kementerian Agama telah memanfaatkan aplikasi RDM ini,” ujar Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang seperti dikutip dari laman kemenag.

Digitalisasi Pendidikan Madrasah

Prof. Nyanyu, yang juga Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang, menambahkan bahwa aplikasi RDM telah digunakan selama lima tahun terakhir. Setiap tahun, jumlah madrasah yang mengadopsi aplikasi ini terus meningkat.

“Saya berharap di 2025 seluruh madrasah dari Raudlatul Athfal (RA), MI, MTs, dan MA dapat menggunakan aplikasi Rapor Digital madrasah (RDM) ini”, ujarnya.

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pelaporan hasil belajar siswa. Guru tidak lagi harus mencatat nilai secara manual di buku rapor, tetapi cukup memasukkannya ke dalam aplikasi digital.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan, sejalan dengan visi digitalisasi madrasah di Kementerian Agama,” tambah Prof. Nyanyu.

Pengembangan RDM untuk Raudlatul Athfal

Selain mendukung MI, MTs, dan MA, Direktorat KSKK Madrasah juga sedang mengembangkan RDM khusus untuk jenjang Raudlatul Athfal (RA). Uji coba aplikasi ini telah dilakukan pada semester ganjil Tahun Ajaran 2024/2025 sebagai langkah penyempurnaan.

Prof. Nyanyu juga menyoroti manfaat besar dari penggunaan RDM, terutama dalam meningkatkan akses ke jalur pendidikan tinggi.

“Melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memberikan tambahan kuota eligible sebesar 5% untuk satuan pendidikan yang menggunakan e-rapor. Hal ini menjadi keuntungan bagi madrasah, karena lebih dari 93% Madrasah Aliyah (MA) telah mengimplementasikan RDM,” tutupnya.

Artikel Lebih dari 55 Ribu Madrasah di Indonesia Telah Gunakan Aplikasi Rapor Digital pertama kali tampil pada Katafoto.id.