Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin edar produk tersebut serta melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), yang meliputi proses produksi, distribusi, hingga importasi produk terkait.

“Kami juga telah melakukan penertiban langsung ke fasilitas produksi, distribusi, dan ritel melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia,” ujar Taruna dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (1/8).

Produk Kosmetik Berbahaya Diproduksi Pihak Tidak Berwenang

Lebih lanjut, BPOM tengah melakukan investigasi lanjutan terhadap aktivitas produksi dan distribusi kosmetik yang terbukti mengandung zat terlarang, terutama yang diproduksi oleh pihak tidak sah atau tidak memiliki izin resmi.

Apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka proses akan dilanjutkan melalui jalur pro-justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM.

Taruna menegaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.

Kosmetik Berbahaya Didominasi Produk Kontrak Produksi

Dari total 34 produk yang ditemukan mengandung bahan berbahaya, 28 di antaranya merupakan hasil kontrak produksi, dua item adalah produk lokal, dan empat lainnya merupakan produk impor.

Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa seluruh produk tersebut positif mengandung zat berbahaya dan dilarang, seperti merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, pewarna kuning metanil, serta steroid, yang berpotensi menyebabkan dampak serius bagi kesehatan konsumen.

BPOM kembali menegaskan pelaku usaha diminta untuk menjalankan bisnis sesuai ketentuan perundang-undangan, sementara masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam memilih produk kosmetik yang aman.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan produk-produk yang terbukti mengandung bahan berbahaya, baik yang tercantum dalam lampiran siaran pers maupun yang telah diumumkan sebelumnya oleh BPOM,” pungkas Taruna.

Lampiran. Daftar Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang Hasil Intensifikasi Pengawasan Triwulan II Tahun 2025

Artikel BPOM Temukan 34 Kosmetik Berbahaya, Izin Edar Dicabut pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“(Beleid tersebut) tidak sejalan dengan amanat Pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” ujar Abdul Fikri dikutip dari keterangan tertulis laman dpr di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Menurutnya, penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa sekolah sama saja membolehkan budaya seks bebas kepada pelajar.

“Alih-alih menyosialisasikan resiko perilaku seks bebas kepada usia remaja, malah menyediakan alatnya, ini nalarnya kemana?” imbuhnya.

Abdul Fikri menambahkan semangat dan amanat pendidikan nasional adalah menjunjung budi pekerti yang luhur dilandasi norma-norma agama yang telah diprakarsai oleh para founding father bangsa ini.

“Salah langkah kalau kita malah mengkhianati tujuan besar pendidikan nasional yang sudah kita cita-citakan bersama,” ujar mantan kepala sekolah di SMK Tegal ini.

Ia justru menekankan pentingnya pendampingan (konseling) bagi siswa dan remaja, khususnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi melalui pendekatan norma agama dan nilai pekerti luhur yang dianut budaya ketimuran di nusantara.

“Tradisi yang telah diajarkan secara turun temurun oleh para orangtua kita adalah bagaimana mematuhi perintah agama dalam hal menjaga hubungan dengan lawan jenis, dan resiko penyakit menular yang menyertainya,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). PP 28/2024 itu mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Aturan itu diteken Presiden Jokowi pada Jumat pekan lalu, 26 Juli 2024.  Dalam Pasal 103 ayat (1) beleid tersebut berbunyi, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Kemudian, ayat (4)nya menyatakan: pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Artikel DPR Mengecam Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Siswa Sekolah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) saat menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (11/07/2023). (katafoto/str) 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) menerima berkas pengesahan RUU Kesehatan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan, Emanuel Melkiades Laka Lena (kiri) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (11/07/2023). (katafoto/str)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPR Puan Maharani saat menyerahkan pandangan akhir pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (11/07/2023). (katafoto/str)

Ketua DPR Puan Maharani (tengah),Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (11/07/2023). (katafoto/str)

Suasana Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa (11/07/2023). (katafoto/str)

DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU). Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel.

UU Kesehatan diketahui bersifat komprehensif dan transformatif untuk mengatur upaya kesehatan di Indonesia dari hulu ke hilir dengan mengedepankan penguatan sistem kesehatan nasional. Tujuannya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Omnibus Law UU Kesehatan disebut akan menghadirkan solusi terhadap berbagai permasalahan di bidang Kesehatan. Seperti pelayanan kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi Sumber Daya Kesehatan (SDM), kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan.

Pengesahan RUU Kesehatan tersebut juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satu isi poinnya terkait dengan Surat Tanda Registrasi (STR)

Artikel Tok ! RUU Kesehatan Sah Menjadi UU pertama kali tampil pada Katafoto.id.