Jakarta, Diskursus mengenai program hilirisasi mineral dan batubara (minerba) di Indonesia masih banyak direlasikan dengan persoalan politik serta kebijakan makro pemerintah. Diskursus ini masih terjadi kesenjangan narasi isu hilirisasi antara pemerintah dan masyarakat.
Penelitian PraxiSurvey IV bertajuk “Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Hilirisasi Minerba di Indonesia Tahun 2024” yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus kata kunci (keyword) hilirisasi yang berasal dari percakapan warganet pada platform Twitter (X), Facebook (Fanpage), Youtube, Instagram, dan TikTok selama rentang waktu 1 Januari – 30 Juni 2024.
Director of Public Affairs Praxis PR, Sofyan Herbowo mengatakan penelitian ini dilakukan untuk memotret sejauh mana persepsi publik terhadap narasi kebijakan hilirisasi minerba di Indonesia selama tahun 2024. Terdapat 26.142 percakapan dengan dominasi percakapan bersentimen negatif dalam survei ini.
“Hilirisasi adalah salah satu lema yang populer di publik, merujuk pada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil alam melalui berbagai langkah turunan,” ungkap Sofyan Herbowo di Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Ditemukan adanya kesenjangan narasi yang mengakibatkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat terhadap program hilirisasi minerba. Dalam sosialisasinya, pemerintah masih mengedepankan isu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan nilai tambah ekonomi sebagai manfaat dari program hilirisasi. Sedangkan narasi yang muncul dari masyarakat sipil terkait hilirisasi adalah persoalan-persoalan yang menyangkut ruang hidup, lingkungan-sosial, dan eksistensi masyarakat adat.
“Kami memahami bahwa hilirisasi memiliki manfaat jangka panjang, yang dinarasikan masyarakat sipil saat ini adalah dampak negatif yang sedang dirasakan. Artinya, memang ada kesenjangan yang cukup besar antara narasi pemerintah dan masyarakat sipil yang menyuarakan keluhan dari masyarakat terdampak,” imbuh Sofyan.
Sofyan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, industri maupun kelompok masyarakat sipil. Perlu disusun dan dibangun narasi tentang hilirisasi minerba yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tapi harus memperhatikan biaya eksternalitas serta dampak hilirisasi seperti lingkungan, sosial, dan lain-lain.
Perlunya dibuka ruang dialog dengan para aktor dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini cukup kritis dengan kebijakan hilirisasi minerba.
“Kami juga merekomendasikan untuk mendorong para pelaku usaha pertambangan atau industri ekstraktif melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial untuk menghindari kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat praktik bisnis,” ujarnya.
Pakar Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi mengatakan kesenjangan informasi timbul karena belum adanya pemahaman yang solid dari pemerintah mengenai konsep hilirisasi. Masing-masing kementerian, mempunyai definisi sendiri dan berbeda tentang hilirisasi. Hal itu yang membuat terjadi kesenjangan narasi hilirisasi antara pemerintah dan publik.
“Kesenjangan narasi harus dijembatani dengan strategi komunikasi yang komprehensif dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang ada,” ungkap Fahmy.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia mengatakan bahwa pihaknya mendukung agenda kebijakan hilirisasi pemerintah, akan tetapi masih terdapat kesenjangan pemahaman makna hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara.
“Publik melihatnya hilirisasi itu sebagai sesuatu yang disamaratakan, padahal karakteristik dari masing-masing mineral dan bahkan batu bara berbeda dan akan berpengaruh terhadap keekonomian. Publik juga cenderung melihat keberlangsungan dari hilirisasi mineral itu semata-mata peran dari industri pertambangan. Padahal, sejatinya keberhasilan proses hilirisasi itu juga dipengaruhi ketersediaan industri domestik yang bisa menyerap produk hilirisasi. Maka, kesenjangan pemahaman mengenai hilirisasi itu sendiri yang perlu dikaji kembali,” ungkap Hendra.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti turut mengapresiasi upaya Praxis PR dalam memetakan persepsi publik terhadap kebijakan hilirisasi minerba.
“Hilirisasi meningkatkan investasi dan kapasitas ekonomi yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai investasi dan produk domestik bruto, tetapi belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi,” terang Esther.
Secara umum, dari survei ini percakapan mayoritas terjadi pada platform X sebesar 40,45% dengan didominasi percakapan bersentimen negatif. Percakapan lainnya terjadi juga di YouTube (28,76%), Instagram (21,20%), Fanpage Facebook (5,6%), dan TikTok (3,91%). Percakapan didominasi oleh kelompok pria dari generasi milenial atau Y. Dalam percakapan isu hilirisasi, akun unique mendominasi percakapan sebesar 39% dan akun cyborg serta robot masing-masing 35% dan 26%.