Surabaya – Provinsi Jawa Timur mencatat pencapaian signifikan dalam adopsi pembayaran digital, dengan jumlah pengguna QRIS yang mencapai hampir 7,6 juta orang. Angka ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap metode pembayaran praktis dan efisien. Namun, Komisi XI DPR RI menilai potensi digitalisasi di Jawa Timur masih belum tergarap sepenuhnya, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai.
Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansyah, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur internet untuk memperluas jangkauan digitalisasi, khususnya di daerah seperti Madura. “Masih ada kendala akses internet di beberapa wilayah yang menghambat proses digitalisasi,” ungkap Charles dikutip dari laman DRP dalam kunjungan kerja reses di Surabaya pada Senin (9/12)
Charles mendesak kolaborasi antara Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan ini.
Selain infrastruktur, digitalisasi juga berdampak pada sektor perpajakan. Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Rizki Sadig, menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih intensif tentang tata cara pelaporan pajak secara digital.
“Meskipun sistem digital sudah tersedia, banyak masyarakat yang belum memahami cara membuat laporan pajak yang benar,” ujar Sadig.
Ia mengusulkan penyederhanaan proses pelaporan pajak, seperti penerapan sistem pajak final.
“Masalahnya bukan masyarakat enggan membayar pajak, tetapi banyak yang bingung dengan proses pelaporannya. Sistem pajak final, yang cukup dibayar sekali, dapat menjadi solusi yang lebih sederhana dan mudah dipahami,” imbuhnya.
Digitalisasi pembayaran di Jawa Timur memang telah menunjukkan hasil positif. Namun, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur, kurangnya edukasi kepada masyarakat, dan rumitnya proses pelaporan pajak masih perlu diatasi.
Komisi XI DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan digitalisasi melalui dukungan regulasi yang tepat. Tujuannya adalah memastikan manfaat digitalisasi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.