Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 yang berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (30/12)
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti praktik mark-up anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran aparat pemerintah dalam menjaga pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas dari penyimpangan.
“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan penggunaan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, sebagai upaya untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam birokrasi. Ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif, untuk berkolaborasi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti pentingnya integritas dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia berharap Musrenbangnas menjadi momen refleksi bagi para pemimpin dan pejabat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, membenahi diri, dan membangun pemerintahan yang lebih baik,” pesan Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan dengan adil dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ia meminta agar vonis terhadap pelaku korupsi benar-benar memberikan efek jera.
“Kerugian negara yang mencapai ratusan triliun harus disikapi dengan penjatuhan vonis yang sesuai, agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan langkah-langkah ini, Presiden berharap reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas dapat mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju.