Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (03/02) Dalam keterangannya setelah pertemuan, Raja Juli mengatakan bahwa diskusi berfokus pada upaya menyeimbangkan pelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi komponen, tiga komponen ini harus kita susun secara baik, sehingga kita tetap bisa menjaga hutan kita sebagai paru-paru dunia. Pembangunan tetap harus berjalan, tidak boleh berhenti. Dan tujuan akhir dari kepemilikan kita terhadap hutan itu, penguasaan kita terhadap hutan adalah kesejahteraan masyarakat,” ujar Raja Juli.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Raja Juli mengumumkan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bagi 18 perusahaan yang tidak mengoptimalkan pemanfaatan lahan hutan yang telah diberikan.
“Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebanyak 18 perusahaan dari Aceh sampai Papua ada. Luasnya total 526.144 hektare, setengah juta hektare, di mana ada pihak swasta yang telah diberi izin untuk memanfaatkan hutan, namun tidak dimaksimalkan. Presiden juga memerintahkan agar fungsi hutan dimaksimalkan tadi untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Raja Juli juga menekankan pentingnya penerapan program agroforestri sebagai solusi bagi lahan hutan yang telah terdegradasi serta sebagai langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Saya mengatakan ada potensi, ada 26,7 juta hektare hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah gundul, yang sudah bekas kebakaran. Kita maksimalkan fungsinya dengan agroforestri, dengan tumpang sari, untuk swasembada pangan. Ini namanya hutan cadangan pangan energi dan air,” jelasnya.
Lebih lanjut, Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan upaya reboisasi untuk menjaga kelestarian hutan, sembari menanam tanaman produktif yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.