Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sekaligus berfungsi sebagai penyangga (shock absorber) menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, pengelolaan APBN terus diperkuat agar tetap sehat dan berkelanjutan.
“Saya selalu katakan bahwa APBN itu benar-benar ada dan hadir dalam banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa APBN terus sehat dan andal sehingga mereka akan terus memainkan peran yang sangat penting,” ujar Menkeu dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, Selasa (11/2).
Strategi Pengelolaan APBN: Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan Inovatif
Menurut Menkeu, APBN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung kesejahteraan rakyat melalui tiga pendekatan utama, yaitu:
- Peningkatan penerimaan negara
- Pengelolaan belanja yang lebih berkualitas
- Mendorong pembiayaan yang inovatif
Di bidang penerimaan, Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi, termasuk investasi pada sistem perpajakan berbasis teknologi seperti Coretax dan CEISA. Meskipun masih ada kendala dalam implementasinya, Menkeu menegaskan bahwa pengembangan sistem ini akan terus ditingkatkan demi menciptakan mekanisme pemungutan pajak yang lebih transparan, efisien, serta mendukung kepatuhan wajib pajak.
“Kami sekarang berinvestasi di beberapa sistem, seperti Coretax, CEISA. Saya tahu beberapa dari Anda masih mengeluh tentang Coretax. Kami akan terus meningkatkannya. Membangun sistem serumit Coretax dengan lebih dari 8 miliar transaksi tidaklah mudah. Namun, ini bukan alasan. Kami akan terus meningkatkannya agar Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak yang digital, tetapi juga lebih andal dalam pencatatan dan juga menyediakan fasilitas bagi wajib pajak untuk mematuhi hukum,”ungkapnya dikutip dalam laman kemenkeu.
Selain itu, Menkeu menyoroti arahan Presiden terkait optimalisasi penerimaan pajak melalui pemberantasan kebocoran, penggelapan, dan penghindaran pajak. Langkah strategis yang diambil meliputi integrasi pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk menciptakan ekosistem yang lebih terkoordinasi dan efisien.
“Dengan sistem yang terintegrasi, wajib pajak akan memiliki data yang lebih konsisten, layanan menjadi lebih baik, serta mengurangi pengulangan data yang dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan,” jelasnya.
Efisiensi Belanja dan Pembiayaan Berbasis Kemitraan
Dalam aspek pengeluaran negara, Menkeu mengungkapkan bahwa kementerian dan lembaga sedang melakukan evaluasi anggaran guna memastikan belanja negara lebih efektif dan tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Di sisi lain, pembiayaan inovatif menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Menkeu menyoroti pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Presiden Prabowo memiliki target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Untuk mencapainya, kita tidak bisa hanya mengandalkan instrumen tertentu, tetapi harus meningkatkan produktivitas secara menyeluruh,” tegas Menkeu.
Sebagai negara dengan aspirasi menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal dapat mendukung pertumbuhan berkualitas, pemerataan kesejahteraan, serta mengakomodasi prioritas nasional, termasuk komitmen terhadap perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan.
“Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, kami optimistis APBN akan terus berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.