Jakarta – Sektor pariwisata diprediksi akan menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% pada tahun 2029. Selain itu, sektor ini juga diharapkan mampu menciptakan perekonomian yang lebih tangguh. Pengembangan industri pariwisata membutuhkan kerja sama dan sinergi lintas sektor agar dampaknya lebih optimal.
“Pariwisata merupakan sektor dengan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian. Setelah pandemi Covid-19, sektor ini terus mengalami pemulihan. Pada tahun 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB mencapai 4%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,9%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya di acara Indonesia Tourism Development Project (ITDP) National Forum, Jakarta, Kamis (13/3).
Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Dunia atas dukungan yang diberikan terhadap enam destinasi wisata di Indonesia. Ia berharap program tersebut dapat diperluas ke lebih banyak destinasi. “Menurut laporan dari Menteri Bappenas, terdapat dua dari empat destinasi yang masih belum memenuhi target. Ini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Pemerintah telah membangun infrastruktur seperti terminal dan bandara, tetapi pemanfaatannya masih belum maksimal,” tambahnya.
Seiring pemulihan pascapandemi, jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata juga mengalami peningkatan, mencapai 25,01 juta orang pada tahun 2024. Kinerja sektor ini juga tercermin dalam berbagai indikator, seperti peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 13,74 juta, pergerakan wisatawan domestik yang naik menjadi 1,02 miliar perjalanan, serta perbaikan peringkat Indonesia dalam Travel Tourism Development Index (TTDI) ke posisi 22. Selain itu, devisa dari sektor pariwisata meningkat menjadi USD 16,7 miliar.
Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan pariwisata. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan konektivitas, kualitas SDM, kenyamanan dan keamanan wisatawan, promosi yang masih kurang masif, serta keberlanjutan lingkungan di destinasi wisata.
Untuk memperkuat sektor ini, diperlukan sinergi dengan berbagai bidang lain, seperti teknologi dan digitalisasi pariwisata (aplikasi booking, virtual tour), perdagangan dan suvenir (pasar tradisional, pusat oleh-oleh, e-commerce), ekonomi kreatif (kerajinan, fesyen, seni pertunjukan, film, dan musik), serta industri MICE. Selain itu, sektor pendukung seperti akomodasi (hotel, resor, vila, homestay), transportasi (termasuk layanan ride-sharing), kuliner, atraksi wisata (alam, budaya, sejarah, hiburan), jasa wisata (tour operator, travel agent, pemandu wisata), serta wisata khusus (spa, wellness tourism, wisata medis, dan industri) juga berperan penting.
Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai strategi dalam mendukung sektor pariwisata. Fokus utama diarahkan pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif. Program kerja yang dilakukan mencakup peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, perbaikan tata kelola destinasi, penguatan ekosistem pariwisata (SDM, perizinan, atraksi, amenitas), serta kebijakan pendanaan untuk pengembangan pariwisata.
Selain itu, pemerintah juga mengelola sembilan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Hingga tahun 2024, investasi kumulatif di KEK sektor pariwisata telah mencapai Rp 21,31 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 35.622 orang dari total 86 pelaku usaha.
“Jika dibandingkan dengan KEK di sektor manufaktur dan industri lainnya, KEK pariwisata masih tertinggal. Namun, ini adalah peluang besar karena pemerintah telah memberikan berbagai insentif, termasuk pembebasan bea dan kemudahan investasi. Salah satu aspek yang masih perlu diperbaiki adalah konektivitas udara dan aksesibilitas, yang menjadi perhatian bagi negara-negara mitra yang siap mendukung industri penerbangan kita,” jelas Airlangga.
Menko Airlangga berharap proyek Indonesia Tourism Development Project (ITDP) dapat terus dikembangkan untuk menghasilkan solusi konkret dalam memajukan sektor pariwisata dan perekonomian nasional.
“Dengan selesainya program yang didukung oleh Bank Dunia ini, kita dapat melanjutkan berbagai inisiatif lain, termasuk mendorong sektor swasta untuk lebih banyak berpartisipasi melalui KEK,” pungkasnya.