Jakarta – Pemerintah daerah dari berbagai penjuru Indonesia menunjukkan komitmen tinggi untuk menyukseskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan klarifikasi dan pembahasan usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersama pemerintah daerah dan perguruan tinggi, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Senin (21/4).
Salah satu dukungan datang dari Bupati Solok, Sumatera Barat, Jon Firman Pandu, yang menyatakan kesiapannya melaksanakan program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa proses belajar-mengajar akan dimulai pada Juli 2025 dengan jenjang pendidikan SMP sebagai tahap awal.
“Empat kelas akan dibuka, dua untuk siswa perempuan dan dua untuk laki-laki, masing-masing berkapasitas 25 siswa. Artinya, akan ada 100 siswa yang mengikuti program di tahap awal,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Solok telah menyiapkan lahan seluas 68 hektare untuk pengembangan fasilitas pendidikan secara menyeluruh. “Prosesnya berjalan sesuai panduan Kementerian Sosial. Program ini sangat penting untuk membantu anak-anak kurang mampu meningkatkan kualitas hidup, serta mempercepat kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah,” ujarnya dikutip dari laman Kemensos.
Dukungan serupa disampaikan oleh Bupati Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Agas Andreas. Pemerintah daerah telah menyiapkan dua lokasi potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat, satu di wilayah selatan yang dekat pusat kota, dan satu lagi di wilayah utara yang menjangkau daerah terpencil.
“Saat ini kita fokus dulu di wilayah selatan, dan selanjutnya kami akan cari lokasi di utara yang lebih jauh dari pusat kota, karena di sanalah banyak keluarga miskin tinggal,” jelas Agas.
Ia mengapresiasi inisiatif Sekolah Rakyat karena dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang terhadap akar persoalan kemiskinan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan.
“Banyak kepala keluarga hanya lulusan SD. Kalau pola ini terus berlangsung, maka kemiskinan akan sulit diberantas,” tambahnya. Ia juga mencatat bahwa tingkat partisipasi pendidikan di Manggarai Timur sering kali menurun setelah tingkat SD, terutama karena hambatan ekonomi.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu. Menurutnya, Sekolah Rakyat sejalan dengan visi daerah, yaitu “Humba Cerdas”, yang menitikberatkan pada peningkatan mutu sumber daya manusia.
“Program ini membuka ruang bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan, sekaligus menjadi langkah konkret untuk mengatasi krisis pendidikan di wilayah kami,” kata Umbu.
Ia juga menyampaikan bahwa selain menyiapkan lahan dan dokumen administrasi, Pemkab Sumba Timur aktif berkoordinasi dengan berbagai kementerian, terutama dalam penyelesaian sertifikat dan status lahan. Ia pun mengapresiasi keterlibatan aktif Kementerian Sosial dalam mendampingi proses ini secara menyeluruh.
Desk Sekolah Rakyat sendiri dibuka selama lima hari, yakni Rabu–Kamis (16–17 April 2025) dan Senin–Rabu (21–23 April 2025). Melalui desk ini, pemerintah daerah mendapatkan dukungan teknis dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kemendidasmen, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.