Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah tudingan bahwa mereka melakukan intimidasi terkait pencabutan sebuah artikel opini yang sempat viral karena mengkritik penempatan sejumlah jenderal di jabatan sipil dalam pemerintahan.
“TNI tidak pernah, dan tidak akan melakukan tindakan intimidatif terhadap warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat,” tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, dalam pernyataan resmi pada Senin (26/5).
Pernyataan ini menanggapi kehebohan pencabutan artikel opini berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN” yang dipublikasikan pada 22 Mei 2025 dan dihapus sehari kemudian. Pencabutan tersebut menimbulkan spekulasi adanya tekanan dari pihak tertentu, termasuk TNI. Sejumlah pihak seperti netizen, Dewan Pers, hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam dugaan intimidasi terhadap penulis opini tersebut.
Kristomei menegaskan, TNI sepenuhnya mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah dan bisa memperkuat pembangunan bangsa.
“TNI memegang teguh prinsip netralitas dan tidak pernah mencampuri urusan politik praktis, apalagi menekan atau membungkam pendapat publik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan negara, bukan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.
Kristomei juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada pihak Kepolisian apabila mengalami tekanan, intimidasi, atau ancaman terkait kebebasan berpendapat. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengungkap siapa pelaku sebenarnya agar tidak terjadi saling tuduh tanpa dasar.
“Mari kita cari bersama siapa pelakunya, agar tidak ada lagi framing sepihak yang menyudutkan institusi tertentu,” kata Kristomei.
Ia juga menolak keras segala tuduhan tanpa bukti terhadap TNI dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap upaya provokasi maupun penggiringan opini yang menyesatkan.
“Framing yang dibuat tanpa dasar dan cenderung tendensius hanya memperkuat dugaan bahwa ada upaya untuk membangun persepsi negatif seolah-olah TNI dan pemerintah bersikap militeristik serta antidemokrasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Kristomei mengajak semua elemen bangsa untuk menjaga situasi nasional tetap kondusif, menyelesaikan perbedaan secara dewasa, dan mengedepankan dialog serta klarifikasi.
“Demokrasi akan tumbuh sehat jika kita semua menjunjung tinggi hukum, saling menghormati, dan tidak mudah melempar tuduhan yang tak berdasar. TNI akan terus berada di garis terdepan dalam pengabdian kepada bangsa dan rakyat Indonesia,” tutupnya.