Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti potensi dampak meningkatnya konflik antara Amerika Serikat–Israeldan Iran terhadap kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok di Ibu Kota.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan langkah antisipatif dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya yang bergerak di sektor pangan.
Pramono berharap eskalasi konflik tidak berlangsung berkepanjangan. Pasalnya, gangguan pada jalur distribusi global—terutama di Selat Hormuz—berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap kenaikan ongkos logistik internasional.
“Karena pertama supply chain-nya ini kan melalui Selat Hormuz yang di situ hampir 30 persen lebih minyak dunia itu selalu melewati selat ini, termasuk juga barang-barang yang lain,” ujar Pramono di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (2/3).
Ia menjelaskan, Jakarta telah memiliki infrastruktur pendukung serta BUMD yang menangani sektor pangan. Ia juga telah menginstruksikan jajaran BUMD pangan untuk selalu siaga dan menerapkan pola pikir tanggap krisis.
Langkah tersebut ditempuh agar Jakarta memiliki cadangan stok memadai apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan atau kelangkaan komoditas tertentu.
“Sehingga dengan demikian kalau ada kekurangan misalnya produk-produk tertentu, maka kita harus mempersiapkan untuk itu,” kata Pramono.
Sebagai contoh, ia menyebut langkah Pemprov mendatangkan sekitar 2.000 ekor sapi guna menjaga stabilitas harga daging menjelang Ramadan dan Idulfitri. Menurutnya, upaya tersebut terbukti membantu menjaga harga daging tetap terkendali di pasar-pasar Jakarta.