katafoto, Jakarta – Transparansi latar belakang pendidikan anggota DPR RI tengah menjadi sorotan masyarakat. Desakan agar seluruh wakil rakyat membuka dokumen ijazah dan menjalani pemeriksaan keabsahannya mengemuka melalui tiga petisi yang beredar di platform Change.org.
Ketiga petisi tersebut memiliki tuntutan serupa, yakni mendorong keterbukaan dokumen pendidikan seluruh anggota DPR tanpa pengecualian. Masyarakat juga meminta adanya proses verifikasi independen untuk memastikan keaslian ijazah yang digunakan para legislator.
Salah satu petisi berjudul Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!tercatat telah mengumpulkan 28.448 tanda tangan sejak diluncurkan pada 12 November 2026.
Penggagas petisi, Farida Octavia, menilai keterbukaan riwayat pendidikan merupakan bagian penting dari tanggung jawab anggota DPR kepada masyarakat. Terlebih, para legislator memiliki mandat konstitusional sebagai wakil rakyat sekaligus kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.
“Integritas, kredibilitas, dan rekam jejak akademis anggota DPR dinilai harus dapat diketahui masyarakat secara terbuka,” tulis Farida melalui akun Change.org.
Farida mengajukan tiga tuntutan utama dalam petisi tersebut.
Pertama, meminta pimpinan DPR mewajibkan seluruh anggota membuka dokumen ijazah pendidikan, mulai dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dimiliki.
Kedua, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama kementerian terkait memfasilitasi audit atau pemeriksaan ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif. Proses verifikasi diharapkan dilakukan secara independen dan transparan sehingga hasilnya bisa diketahui masyarakat.
Ketiga, mengajak seluruh anggota DPR secara sukarela memublikasikan dokumen pendidikan masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya memulihkan kepercayaan publik.
Petisi Kedua Minta Seluruh Ijazah Anggota DPR Diperiksa
Desakan serupa juga muncul melalui petisi berjudul Periksa Semua Ijazah Anggota DPR Tanpa Kecuali. Petisi yang digagas Devi Mardianti sejak 14 November 2026 tersebut telah memperoleh 1.670 tanda tangan.
Dalam keterangannya, Devi menyoroti persoalan keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Dia menilai berbagai isu dugaan pemalsuan ijazah di kalangan pejabat tinggi negara telah memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Devi turut menyinggung polemik ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya ikut memicu perdebatan mengenai latar belakang pendidikan pejabat negara.
Melalui petisi tersebut, dia mendorong pemeriksaan dokumen pendidikan seluruh anggota DPR tanpa pengecualian. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak memiliki keraguan terhadap kualifikasi akademis para wakil rakyat.
Petisi Ketiga Kumpulkan Lebih dari 10 Ribu Tanda Tangan
Selain dua petisi tersebut, desakan pemeriksaan ijazah anggota DPR juga disampaikan Zul Fitra Wassahia melalui petisi bertajuk Periksa Semua Ijazah Anggota DPR RI.
Petisi yang diluncurkan pada 13 November 2026 itu telah mengumpulkan 10.906 tanda tangan.
Dalam penjelasannya, Zul Fitra menyoroti pentingnya mekanisme pemeriksaan dokumen pendidikan bagi pejabat publik sebelum menduduki jabatan pemerintahan.
Dia menyebut data yang dicantumkan dalam petisinya menunjukkan sekitar 15% kasus penipuan yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan pemalsuan dokumen, termasuk ijazah palsu.
Zul Fitra juga menilai mekanisme verifikasi keaslian ijazah pejabat publik masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan kredibilitas di kemudian hari.
Selain itu, dia mengaitkan transparansi pemeriksaan kualifikasi pejabat dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara.
Munculnya tiga petisi tersebut memperlihatkan adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan transparansi lebih besar mengenai rekam jejak pendidikan para anggota DPR RI.
Melalui tuntutan pembukaan dokumen dan verifikasi independen, para penggagas petisi berharap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dapat diperkuat.

