katafoto, Jakarta – Menteri Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat bicara mengenai namanya yang mulai diperbincangkan sebagai kandidat wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dia menegaskan tidak ingin berspekulasi mengenai peluang tersebut dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Yusril menyebut, masyarakat memiliki kebebasan untuk mengusulkan siapa pun sebagai calon wakil presiden. Namun, keputusan akhir mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo tetap menjadi kewenangan presiden.
“Saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu ya, itu masyarakat ya, publik silakan saja. Saya enggak bisa berkomentar apa-apa. Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden,” jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11).
Ia meyakini Prabowo mempunyai kebijaksanaan serta insting politik yang baik dalam menentukan sosok pendampingnya. Terlebih, wakil presiden yang nantinya terpilih akan memiliki tanggung jawab membantu presiden menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.
“Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya ee gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang,” jelas dia.
Yusril juga menjelaskan mekanisme pengusulan calon wakil presiden pengganti Gibran. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Presiden Prabowo dapat mengajukan dua nama calon kepada MPR.
Kedua kandidat tersebut harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam ee Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undang, ya,” tutur Yusril.
MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Pengganti Gibran
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden RI resmi mengalami kekosongan pada Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.
Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut melalui mekanisme pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
“Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden RI mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” kata Muzani.
Ia menambahkan, MPR akan segera menyiapkan tahapan yang diperlukan agar posisi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran dapat segera terisi.
“Sejak pak Gibran menyatakan mundur kosong, makanya kemudian MPR segara melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya.