katafoto, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana memperkuat pengawasan terhadap seluruh platform pelayanan kesehatan digital yang beroperasi di Indonesia. Pengaturan tersebut meliputi layanan telemedisin, pengelolaan rekam medis, perizinan praktik dokter, hingga penetapan tarif pelayanan kesehatan berbasis digital.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan perkembangan teknologi kesehatan tetap mengedepankan keamanan, transparansi, serta pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, inovasi digital di sektor kesehatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan standar pelayanan medis.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh layanan kesehatan digital berjalan sesuai ketentuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dante dalam Forum Diseminasi Capaian dan Penguatan Kolaborasi Ekosistem Inovasi Teknologi Kesehatan di Indonesia, Sandbox Kesehatan Summit 2026, di Jakarta, Selasa (10/11). Kegiatan ini sekaligus menandai tiga tahun pelaksanaan program Sandbox Kesehatan yang merupakan hasil kolaborasi Kemenkes dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
“Salah satu tugas pemerintah adalah mengatur the duty of the government is to govern yaitu memberikan regulasi bagi seluruh platform digital kesehatan yang ada di Indonesia,” tegas Wamenkes Dante.
Menurut Dante, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan berkembang semakin cepat sejak pandemi COVID-19. Berbagai inovasi bermunculan, mulai dari konsultasi dokter secara daring, telemedisin, hingga aplikasi PeduliLindungi.
Bahkan, masyarakat kini mulai menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk memperoleh informasi kesehatan dan mencari tahu gejala penyakit sebelum memutuskan berkonsultasi dengan tenaga medis.
Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko baru, terutama menyangkut keakuratan informasi medis dan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pemberian informasi maupun layanan kesehatan.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kemenkes menerbitkan buku panduan Sandbox Kesehatan sebagai pedoman dalam menguji berbagai inovasi teknologi kesehatan, termasuk telemedisin dan AI.
Melalui mekanisme pengaturan tersebut, layanan telemedisin diharapkan memiliki sistem pencatatan rekam medis yang memadai. Selain itu, informasi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat harus memiliki dasar pertanggungjawaban hukum.
Regulasi juga akan mengatur praktik dokter yang memberikan konsultasi secara digital, termasuk kewajiban memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Pemerintah turut menyiapkan pengaturan mengenai tarif layanan kesehatan digital agar penyelenggaraannya memiliki standar yang jelas.
Dante menambahkan, transformasi digital di sektor kesehatan tidak boleh membuat kesenjangan pelayanan antara masyarakat perkotaan dan daerah semakin lebar.
Sebaliknya, pemanfaatan platform digital harus menjadi sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap tenaga medis, termasuk bagi warga yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan.
Ia mencontohkan masyarakat di Papua yang diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengetahui keberadaan dokter terdekat sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masing-masing.
“Pelayanan digital justru tidak akan memperbesar kesenjangan, melainkan mendekatkan layanan kesehatan secara konkret kepada masyarakat,” tegasnya.
Sandbox Kesehatan Catat 39 Inovasi Terakreditasi
Sejalan dengan upaya memperkuat regulasi, Kemenkes juga terus mendorong pengembangan inovasi teknologi kesehatan melalui program Sandbox Kesehatan.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI, Eko Sulistijo, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sandbox Kesehatan Summit 2026 menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menguji berbagai inovasi sebelum diterapkan lebih luas dalam sistem pelayanan kesehatan.
Menurutnya, teknologi kesehatan memiliki peluang besar untuk menghadirkan solusi bagi peningkatan kualitas pelayanan, baik di fasilitas kesehatan tingkat primer maupun layanan rujukan.
“Inovasi teknologi kesehatan membuka peluang para inovator Indonesia untuk memberikan solusi peningkatan pelayanan masyarakat, mulai dari layanan primer hingga rujukan. Inovasi yang lolos uji di Sandbox akan didorong agar direkomendasikan secara regulasi maupun industrial, bergabung dengan para mitra yang memperkaya layanan,” ujar Eko.
Dukungan terhadap pengembangan ekosistem inovasi kesehatan digital juga datang dari Inggris. Head of Economics and Social Affairs British Embassy, Samuel Hayes, menyampaikan bahwa pemerintah Inggris bangga dapat mendukung Indonesia dalam mengembangkan mekanisme regulatory sandbox di bidang kesehatan sejak 2023.
Hayes mengungkapkan, jumlah inovator yang mengikuti program tersebut terus bertambah. Pada tahun pertama, tercatat hanya 15 inovator yang mendaftar. Sementara saat ini, lebih dari 60 inovasi telah mengikuti proses pengujian dan 39 di antaranya berhasil memperoleh akreditasi.
“Inggris sebenarnya menjadi negara pertama yang memperkenalkan regulatory sandbox pada 2015 melalui Financial Conduct Authority, setara OJK, untuk layanan keuangan. Kami memiliki pengalaman yang kaya untuk dibagikan kepada Indonesia,” ujar Hayes.
Ia juga menilai Inggris memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi kesehatan digital, khususnya terkait aspek keselamatan dan etika penggunaan kecerdasan buatan.
Kerja sama Indonesia dan Inggris tersebut didukung kemitraan strategis kedua negara, Nota Kesepahaman antara Kemenkes RI dan Department of Health and Social Care Inggris, serta platform kesehatan Tangguh+ yang menjadi wadah integrasi berbagai bentuk kolaborasi.
Melalui penguatan regulasi dan kerja sama internasional, Kemenkes berharap inovasi kesehatan digital dapat terus berkembang dengan tetap menjamin keamanan pasien, kualitas pelayanan, serta pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.