katafoto, Jakarta – Pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pasalnya, sekitar 14.000 desa di Indonesia hingga kini belum memiliki taman kanak-kanak (TK). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak, khususnya di wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan usia dini.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan perluasan layanan PAUD ke desa-desa yang belum terjangkau hingga akhir 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjalankan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan pemerataan fasilitas pendidikan usia dini masih menghadapi tantangan. Sebab, persebaran TK di berbagai daerah belum merata. Bahkan, terdapat wilayah yang sudah memiliki beberapa TK dalam satu desa, sementara desa lainnya belum mempunyai fasilitas pendidikan serupa.
“Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Mu’ti dalam keterangan tertulis Senin (9/11).
Menurutnya, pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam membangun fondasi perkembangan anak sebelum memasuki sekolah dasar. Karena itu, pemerataan layanan harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas yang layak, tenaga pendidik berkualitas, serta suasana belajar yang mendukung tumbuh kembang anak.
Salah satu langkah yang dilakukan Kemendikdasmen adalah memperluas Program Revitalisasi Satuan PAUD. Pada 2026, pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau 19.940 satuan pendidikan. Jumlah itu terdiri atas 3.865 sekolah melalui jalur reguler dan 16.075 sekolah melalui alokasi biaya tambahan (ABT).
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Gogot Suharwoto, mengungkapkan bahwa kerja sama program revitalisasi telah menjangkau 17.267 satuan PAUD dengan nilai anggaran sekitar Rp10,9 triliun.
“Saat ini kita sudah PKS dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan nilai total 10,9 T,” ujar Gogot.
Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya memperluas jangkauan pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah yang membutuhkan perbaikan. Penggunaan bantuan pun diminta dilakukan sesuai ketentuan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Mu’ti mengingatkan seluruh penerima bantuan agar memanfaatkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Jika terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk akibat bencana alam, pihak sekolah diminta segera melaporkannya kepada pemerintah.
Pemerintah juga memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan pekerjaan agar proses perbaikan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Meski demikian, setiap penggunaan anggaran tetap harus mengikuti aturan administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan terhadap program tersebut dinilai penting mengingat sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia dikelola oleh masyarakat, sedangkan sisanya sekitar 5 persen merupakan sekolah negeri. Artinya, keterlibatan dan dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat menjadi faktor penting dalam pemerataan layanan.
Selain pembangunan dan perbaikan fasilitas, Kemendikdasmen turut memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik. Mulai 2026, murid TK mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan besaran bantuan Rp450.000 per tahun.
Bantuan tersebut diprioritaskan untuk 888.000 anak menjelang usia sekolah dasar. Program ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan pendidikan keluarga sekaligus mendorong lebih banyak anak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan usia dini.
Dukungan pemerintah juga menyasar peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Guru TK yang belum memiliki kualifikasi diploma empat (D4) atau sarjana (S1) diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Dalam program tersebut, pemerintah menyediakan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester. Hingga 2026, bantuan pendidikan ini telah menjangkau 12.500 guru TK.
Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembelajaran PAUD. Dengan kemampuan yang lebih baik, guru diharapkan mampu memberikan pendampingan sesuai kebutuhan dan tahapan perkembangan anak.
Di sisi lain, Mu’ti menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan usia dini tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan sarana maupun pencapaian akademis. Proses belajar di TK harus tetap memperhatikan karakteristik anak yang masih berada dalam tahap perkembangan.
Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip play as learning atau belajar melalui bermain. Pendekatan ini memungkinkan anak mengenal lingkungan, mengembangkan kreativitas, membangun interaksi sosial, serta mempelajari keterampilan dasar melalui kegiatan yang menyenangkan.
Mu’ti juga mengingatkan agar penyelenggaraan pendidikan TK tidak dibebani kegiatan seremonial secara berlebihan, termasuk wisuda menggunakan toga, apabila tidak memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.
“Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak semestinya hanya dilihat dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan sosial, emosional, kreativitas, serta kemandirian anak juga harus menjadi bagian dari penilaian kualitas pembelajaran.
Melalui revitalisasi satuan pendidikan, pemberian bantuan bagi murid, peningkatan kualifikasi guru, dan perluasan jangkauan layanan, Kemendikdasmen berupaya memastikan semakin banyak anak Indonesia memperoleh akses pendidikan sejak usia dini.