katafoto, Jakarta – Perusahaan yang menghadapi tekanan bisnis atau persoalan operasional tidak bisa langsung mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Ada sejumlah tahapan yang wajib diupayakan terlebih dahulu untuk mempertahankan hubungan kerja sebelum perusahaan memutuskan melakukan PHK.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 228. Dalam aturan itu, pemberi kerja, pekerja atau buruh, serikat pekerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah diwajibkan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya PHK.
Mengutip ketentuan tersebut, Senin (9/11/2026), terdapat 10 langkah yang dapat ditempuh perusahaan sebagai bagian dari upaya menghindari pemutusan hubungan kerja.
Tahapan pertama dilakukan dengan mengurangi pekerjaan lembur, baik pada hari libur maupun lembur harian. Perusahaan juga dapat mengurangi jumlah sif kerja serta memangkas jam kerja atau hari kerja karyawan.
Langkah berikutnya adalah tidak memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bagi pekerja yang masa kontraknya telah berakhir. Selain itu, perusahaan dapat tidak mengganti karyawan yang memasuki usia pensiun.
Penyesuaian juga bisa dilakukan terhadap upah dan fasilitas bagi pekerja di tingkat manajerial. Perusahaan selanjutnya dapat menerapkan kebijakan merumahkan pekerja tetap untuk sementara waktu atau secara bergiliran.
Adapun langkah lainnya adalah menawarkan program pensiun dini secara sukarela serta program pensiun bagi pekerja yang telah memenuhi persyaratan.
Jika seluruh upaya pencegahan tersebut sudah ditempuh tetapi PHK tetap tidak dapat dihindari, perusahaan wajib terlebih dahulu melakukan perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja. Proses perundingan harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
Perundingan bipartit tersebut dibatasi paling lama 30 hari kerja sejak proses dimulai. Apabila kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui ketentuan ini, pemerintah menempatkan pencegahan PHK sebagai prioritas dalam hubungan industrial. Perusahaan diwajibkan mengupayakan berbagai alternatif terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan.