katafoto, Jakarta – Nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso kembali menjadi perhatian publik. Sosok yang dikenal luas karena kejujuran dan integritasnya selama berkarier di kepolisian tersebut masuk dalam daftar tokoh yang diusulkan pemerintah untuk menerima gelar Pahlawan Nasional 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dia mengungkapkan, nama Hoegeng menjadi salah satu dari 18 calon Pahlawan Nasional yang telah diajukan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).
“Jenderal Hoegeng termasuk yang kami usulkan. Kemudian juga ada beberapa nama lain, nanti ditunggu saja, tetapi (Hoegeng) termasuk yang kami usulkan. Intinya semua yang kami usulkan telah mempunyai syarat,” kata Gus Ipul.
Hoegeng Iman Santoso merupakan Kapolri yang menjabat pada periode 1968 hingga 1971. Selama mengemban tugas tersebut, ia dikenal sebagai figur kepolisian yang konsisten menjunjung kejujuran, integritas, serta ketegasan dalam memberantas korupsi.
Keteladanan Hoegeng dalam menjalankan tugas membuat namanya tetap dikenang masyarakat, bahkan setelah meninggal dunia di Jakarta pada 14 Juli 2004 dalam usia 82 tahun.
Gus Ipul menjelaskan, 18 nama yang diajukan Kemensos merupakan hasil proses seleksi dari berbagai usulan masyarakat dan pemerintah daerah. Setiap calon telah melewati tahapan penelitian dan pengkajian untuk memastikan seluruh persyaratan pemberian gelar terpenuhi.
Proses penilaian tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk kalangan akademisi, sejarawan, serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kemensos. Tokoh yang dinyatakan memenuhi kriteria selanjutnya diteruskan kepada Dewan GTK untuk menjalani tahapan berikutnya.
Selain Hoegeng, salah satu nama yang turut diusulkan adalah Raden Mas Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Gus Ipul, aspirasi agar Margono mendapatkan gelar Pahlawan Nasional sebenarnya telah disampaikan masyarakat sejak tahun lalu. Usulan tersebut datang dari sejumlah daerah, di antaranya Banyumas, Surabaya, dan Jakarta.
Aspirasi masyarakat itu kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme pengusulan di tingkat pemerintahan daerah hingga diteruskan ke pemerintah pusat.
“Lalu (usulan) juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, diproses di sana, lalu diteruskan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial melalui tim meneruskan ke Dewan Gelar,” ucap Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan, penetapan tokoh yang berhak menerima gelar Pahlawan Nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, seluruh nama yang telah diusulkan masih harus menunggu keputusan akhir dari kepala negara.
Masuknya nama Hoegeng dalam daftar usulan tersebut kembali mengangkat sosok mantan Kapolri yang selama ini dikenal sebagai simbol kejujuran dan integritas dalam institusi kepolisian. Namun, keputusan mengenai penganugerahan gelar kehormatan tersebut tetap menunggu penetapan resmi Presiden.