katafoto, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, posisi defisit tersebut masih sesuai dengan proyeksi pemerintah. Pemerintah menargetkan defisit APBN sepanjang 2026 berada di level 2,85 persen dari PDB.
“Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11).
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga menanggapi penggunaan istilah APBN “tekor” yang belakangan digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan negara ketika pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan.
Menurutnya, istilah tekor memang menggambarkan situasi ketika pendapatan lebih kecil daripada belanja. Namun, kondisi tersebut tidak bisa disamakan dengan kerugian dalam aktivitas bisnis.
Ia menjelaskan, APBN sejak awal memang dirancang menggunakan skema defisit. Anggaran negara disusun untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan, sehingga tidak tepat jika hanya dinilai menggunakan konsep untung dan rugi.
“Saya ingin menyampaikan teman-teman media kadang-kadang ada yang suka pakai kata “APBN Tekor”, tekor artinya pendapatannya lebih rendah dari belanja, tapi memang inilah APBN kita didesain dari sejak awal karena itu kalau menggunakan kata tekor bukan berarti tekor itu rugi. APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi, APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, seluruh rakyat. APBN memang di desain defisit bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal nasional masih terkendali. Salah satu indikatornya terlihat dari keseimbangan primer APBN yang masih membukukan surplus Rp114,8 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Pendapatan Negara Tumbuh 23,9 Persen
Berdasarkan laporan Kemenkeu, realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 83 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Untuk APBN kita sampai akhir bulan Oktober pendapatan negara telah terkumpul Rp 2.618 triliun ini 83 persen dari target dan tumbuh 23,9 persen dari tahun lalu,” ujar Suahasil.
Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Angka tersebut meningkat 15,6 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Belanja negara Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, dan belanja negaranya tumbuh 15,6 persen dibandingkan tahun lalu. Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat baik pendapatan dan belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujarnya.
Besarnya realisasi belanja dibandingkan pendapatan inilah yang menyebabkan APBN mengalami defisit Rp379,3 triliun hingga Oktober 2026.
Suahasil menambahkan, penyerapan anggaran pemerintah biasanya meningkat pada November dan Desember. Hal ini berkaitan dengan penyelesaian berbagai pekerjaan dan kontrak kementerian serta lembaga yang umumnya dilakukan menjelang akhir tahun.
Sejumlah kegiatan yang telah berjalan akan memasuki tahap pembayaran pada Desember 2026. Kondisi tersebut turut memengaruhi peningkatan realisasi belanja negara pada penghujung tahun.
Di tengah defisit tersebut, keseimbangan primer APBN masih mencatatkan surplus Rp114,8 triliun. Sebagai informasi, keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.