29.4 C
Jakarta
Sabtu, November 21, 2026
BerandaKATA BERITANASIONALUU Perampasan Aset Disahkan Setelah 18 Tahun, Ini Harta yang Bisa Diambil...

UU Perampasan Aset Disahkan Setelah 18 Tahun, Ini Harta yang Bisa Diambil Negara

katafoto, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11). Melalui regulasi ini, negara memiliki mekanisme untuk merampas berbagai jenis harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk aset yang telah dialihkan kepada pihak lain atau diubah bentuknya.

Pengesahan aturan tersebut mengakhiri proses panjang selama 18 tahun. Usulan mengenai UU Perampasan Aset pertama kali disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, regulasi tersebut terdiri dari 74 pasal yang mengatur 13 pokok tindak pidana. Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga investasi bodong hingga terorisme.

Melalui aturan ini, aset yang berasal dari kejahatan diharapkan dapat dikembalikan kepada korban tindak pidana.

“Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, UU Perampasan Aset menyediakan dua mekanisme, yakni perampasan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap serta perampasan tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Ruang lingkupnya juga mencakup sejumlah kejahatan lain, seperti narkotika, perdagangan orang, terorisme, hingga penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Lantas, jenis harta kekayaan apa saja yang bisa dirampas negara berdasarkan UU tersebut?

Merujuk Bab III Pasal 5 UU Perampasan Aset, terdapat lima kategori aset yang dapat menjadi objek perampasan negara.

1. Aset Hasil Tindak Pidana

Pasal 5 ayat (1) huruf a mengatur bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara.

Ketentuan ini juga berlaku terhadap aset yang sudah dialihkan kepada orang lain atau diubah menjadi bentuk kekayaan lainnya. Termasuk di dalamnya modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi yang berasal dari aset hasil kejahatan.

Dengan demikian, pelaku tidak bisa begitu saja menghindari perampasan hanya dengan memindahkan kepemilikan atau mengubah bentuk hartanya.

2. Aset yang Digunakan untuk Melakukan Kejahatan

Harta kekayaan yang dipakai sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana juga masuk dalam objek perampasan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. Ketentuannya mencakup benda bergerak dan berwujud yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan tindak pidana.

Artinya, barang yang digunakan untuk mendukung aktivitas kejahatan juga dapat dikenai perampasan sesuai ketentuan undang-undang.

3. Aset Temuan yang Berasal dari Tindak Pidana

Kategori berikutnya adalah aset yang ditemukan dan diketahui berasal dari tindak pidana.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c. Artinya, harta kekayaan yang ditemukan tetap dapat dirampas apabila asal-usulnya berkaitan dengan tindak pidana, meskipun tidak ditemukan secara langsung dalam penguasaan pelaku.

4. Aset Sah Milik Pelaku untuk Menutup Kekurangan Nilai Aset

UU Perampasan Aset juga memungkinkan negara merampas harta lain yang diperoleh secara sah oleh pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf d, langkah tersebut dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara.

Meski demikian, pelaksanaannya memiliki batasan. Pasal 5 ayat (2) mengharuskan penghitungan nilai aset memperhatikan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan jumlah kekurangan atau ketidaksesuaian nilai aset.

Sementara itu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa perampasan terhadap aset lain yang diperoleh secara sah harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Aset yang Telah Menjadi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Regulasi ini turut mengatur aset yang telah dialihkan atau digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti fasilitas sosial, tempat ibadah, dan fasilitas umum.

Dalam Pasal 5 ayat (4), ditegaskan bahwa perampasan terhadap aset tersebut tidak boleh mengubah fungsi penggunaannya.

Dengan ketentuan itu, fasilitas yang telah dimanfaatkan masyarakat tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya meskipun asetnya menjadi objek perampasan negara.

Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Salah satu ketentuan penting dalam UU Perampasan Aset adalah dimungkinkannya penyitaan harta kekayaan tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku.

Pasal 6 ayat (1) mengatur mekanisme tersebut dapat diterapkan terhadap aset milik pihak-pihak berikut:

  1. Tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia.
  2. Tersangka atau terdakwa yang melarikan diri.
  3. Tersangka atau terdakwa yang mengalami sakit permanen.
  4. Pelaku tindak pidana yang tidak diketahui identitasnya.
  5. Pelaku tindak pidana yang tidak diketahui keberadaannya.

Namun, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana tersebut memiliki ketentuan nilai minimum. Pasal 6 ayat (2) menetapkan aset yang dapat menjadi objek perampasan harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar.

Adapun perubahan batas nilai minimum tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3).

Selain itu, Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Daftar Tindak Pidana yang Menjadi Sasaran Perampasan Aset

Tidak hanya tindak pidana korupsi, UU Perampasan Aset juga memperluas jenis kejahatan yang dapat dikenai mekanisme perampasan harta kekayaan.

Mengacu Pasal 4 ayat (3), terdapat sejumlah tindak pidana yang masuk dalam cakupan aturan tersebut, yaitu:

  1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  3. Tindak pidana penyelundupan manusia.
  4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  5. Tindak pidana perdagangan orang.
  6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) secara khusus menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset, baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana, juga berlaku untuk tindak pidana korupsi.

UU tersebut turut mengatur ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta peraturan terkait lainnya.

Baca Juga

LPS Dorong Fatwa Kripto Syariah, Investor Muslim Bakal Lebih Nyaman?

katafoto, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong hadirnya...

BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6 Persen, Kredit Perbankan Tumbuh

katafoto, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku...

Puluhan Ribu Orang Teken Petisi Buka Semua Ijazah Anggota DPR

katafoto, Jakarta - Transparansi latar belakang pendidikan anggota DPR...

Jambore Canter Mania Diserbu 1.500 Peserta, Mitsubishi Fuso Bawa Promo Menggiurkan

katafoto, Jakarta - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors...

Jangan Minder Cuma Lulusan Paket C, Ijazahnya Bisa Dipakai Daftar Kuliah

katafoto, Jakarta - Kesempatan mengenyam pendidikan tinggi kini semakin...

Ikuti kami

- Notifikasi berita terupdate

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini