Jakarta – Kebijakan tarif perdagangan yang akan diterapkan Amerika Serikat (AS) menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan aktivitas ekspor-impor Indonesia. Rencana penerapan tarif impor sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025 diperkirakan akan menyulitkan produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar Negeri Paman Sam.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, menyampaikan bahwa keputusan tersebut bisa berdampak signifikan terhadap minat beli para mitra dagang dari AS. Produk Indonesia dikhawatirkan akan kalah bersaing karena harga jual menjadi tidak kompetitif.
“Kebijakan tarif ini tentu menjadi tantangan baru. Para pembeli pasti akan meninjau kembali apakah masih layak membeli dari Indonesia atau justru mengalihkan pesanan ke negara lain,” ujar Benny dalam program Investor Market Today, Rabu (9/7).
Menurutnya, sektor padat karya seperti pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur akan menjadi kelompok yang paling terdampak. Hal ini disebabkan AS selama ini mengandalkan negara-negara seperti Indonesia untuk memasok kebutuhan produk yang memerlukan banyak tenaga kerja, karena mereka sendiri memiliki keterbatasan akibat tingginya biaya upah.
Benny menegaskan, selama ini AS menjadi pasar strategis untuk ekspor sektor padat karya. Namun, dengan tarif baru tersebut, para pelaku usaha perlu segera beradaptasi dan mencari pasar alternatif.
Dominasi AS dan Produk Ekspor Terbesar
Melansir dari laman berita satu, berdasarkan data Januari–Mei 2025, nilai total ekspor Indonesia mencapai US$ 111,98 miliar. China tercatat sebagai negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$ 24,25 miliar, disusul oleh AS sebesar US$ 12,11 miliar.
Komoditas ekspor utama Indonesia ke AS antara lain pakaian jadi dari tekstil yang mencapai US$ 1,27 miliar, diikuti oleh sepatu olahraga, minyak kelapa sawit, pakaian rajutan, serta aneka produk alas kaki.
Meski pemerintah dan pelaku usaha telah mulai menjajaki pasar alternatif seperti Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika, Benny mengakui masih banyak tantangan yang harus diatasi. Infrastruktur keuangan yang belum memadai dan biaya logistik yang tinggi menjadi hambatan utama untuk masuk secara agresif ke wilayah-wilayah tersebut.
“Amerika Serikat memiliki ekosistem logistik dan keuangan yang sangat terintegrasi. Ini membuatnya tetap menjadi tujuan ekspor yang sangat penting meskipun tarifnya naik,” ungkapnya.
GPEI terus mendorong pemerintah agar mempercepat pembukaan akses ke pasar non-tradisional serta memperkuat dukungan logistik dan fasilitas ekspor. Dialog intensif juga dilakukan dengan para mitra dagang untuk mencari solusi bersama menghadapi tekanan tarif ini.
Upaya Negosiasi dan Peluang Baru
Salah satu langkah strategis yang sedang dijalankan adalah penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Meski berpotensi besar, Benny menilai bahwa penetrasi ke pasar Eropa bukan perkara mudah karena membutuhkan proses dan relasi dagang yang terbangun dalam jangka panjang.
Di sisi lain, keanggotaan Indonesia di BRICS juga dianggap membuka peluang kerja sama ekonomi baru. Namun, sistem keuangan di negara-negara BRICS dinilai belum sekuat dan seefisien seperti yang dimiliki AS.
“Bank Indonesia sudah mulai menerapkan skema Local Currency Settlement (LCS) seperti dengan China, yang memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan dalam mata uang lokal. Ini bisa diperluas ke negara lain,” jelas Benny.
Benny menyampaikan bahwa kebijakan tarif dari AS seharusnya menjadi momentum refleksi bagi Indonesia. Pemerintah didorong untuk mempercepat reformasi di sektor ekspor, mulai dari penyederhanaan birokrasi, efisiensi dokumentasi, hingga perbaikan sistem pelaporan.
“Ini adalah wake-up call. Jika kita tidak segera berbenah, sektor padat karya bisa terpukul keras, bahkan memicu gelombang PHK karena permintaan dari AS menurun tajam,” tutupnya.