Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menimbulkan dampak serius, tidak hanya terhadap fasilitas publik, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi nasional serta psikologis masyarakat.
“Kerusuhan pada periode tersebut berdampak langsung pada situasi kamtibmas dan perekonomian nasional,” ujar Kapolri dalam sambutannya saat diskusi publik di PTIK, Jakarta, Senin (29/9).
Menurutnya, aksi anarkis itu menyebabkan kerugian besar, termasuk perusakan gedung DPR, markas Polri di beberapa daerah, serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Selain korban jiwa, kerugian imateriil berupa rasa takut, kekhawatiran, hingga trauma juga dirasakan masyarakat.
Listyo menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.
Meski begitu, Kapolri menegaskan bahwa demokrasi tetap harus berjalan sesuai aturan. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun penyampaiannya perlu dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.
“Demokrasi jangan sampai dijadikan celah untuk tindakan yang justru menghambat kemajuan bangsa,” tegasnya.
Kapolri memastikan Polri tidak bermaksud membatasi hak warga dalam menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, pihaknya berkomitmen menjamin keamanan dan ketertiban umum dengan mengedepankan pendekatan humanis.
“Kewajiban dalam menyampaikan pendapat tetap harus dipahami agar tidak melanggar hukum maupun merugikan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.