Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek strategis nasional yang berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dukungan tersebut semakin kuat dengan diterbitkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025, yang menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, bersamaan dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan pembangunan infrastruktur penunjang.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi dihentikan. Menurutnya, arahan dan semangat dari Presiden Prabowo menjadi landasan utama seluruh tim dalam melaksanakan pembangunan.
“Kita sudah berada pada titik tanpa jalan kembali (point of no return). Tidak ada lagi keraguan untuk membangun IKN. Semua langkah kini difokuskan untuk mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028, sesuai arahan presiden,” ujar Basuki dalam keterangan resminya via berita satu, Rabu (29/10).
Basuki menambahkan, pembangunan IKN bukan hanya sekadar proyek pembangunan kota baru, tetapi juga wujud visi besar menuju masa depan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.
“Yang kita bangun bukan sekadar kota, tapi masa depan bangsa. Dan masa depan itu sedang kita wujudkan bersama,” tegasnya.
Dalam mendukung proyek strategis tersebut, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Selain bersumber dari APBN, pembangunan IKN juga melibatkan investasi domestik dan internasional.
Hingga kini, Otorita IKN mencatat total komitmen investasi mencapai Rp 225,02 triliun, terdiri atas Rp 66,3 triliun dari sektor swasta murni, serta Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mencakup pembangunan jalan, multi-utility tunnel, dan hunian bagi ASN.