Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi mengerahkan sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatra.
Penugasan tersebut difokuskan pada upaya mengembalikan fungsi pemerintahan di kabupaten yang mengalami dampak paling berat, khususnya Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Praja IPDN diharapkan dapat membantu memastikan pelayanan publik kembali berjalan di tingkat desa.
Pemberangkatan tahap pertama dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu (3/12). Tito menyampaikan bahwa para praja akan disambut dengan upacara bersama pemerintah daerah setempat saat tiba di lokasi penugasan.
Ia merinci, pada hari pertama diberangkatkan sebanyak 413 personel, disusul 414 personel pada tahap kedua, dan 179 personel pada tahap ketiga. Selain itu, telah lebih dulu diterjunkan tim pendahulu (advance team) sebanyak 132 personel. Secara keseluruhan, jumlah praja IPDN yang ditugaskan mencapai 1.138 orang.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, bencana tersebut menyebabkan hilangnya 22 desa, yang terdiri atas 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatra Utara, dan satu desa di Sumatra Barat. Dampak yang lebih serius juga terlihat pada terganggunya layanan pemerintahan desa.
Tercatat sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi terdampak mengalami kerusakan, sehingga aktivitas pelayanan publik terhenti. Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar, yakni 1.455 kantor desa rusak, disusul Sumatra Utara dengan 93 kantor desa, dan Sumatra Barat sebanyak 32 kantor desa.
Meski sebagian wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, sejumlah daerah masih membutuhkan penanganan intensif. Di Aceh, dari total 18 kabupaten terdampak, sebanyak 11 kabupaten telah berangsur pulih. Sementara tujuh kabupaten lainnya, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, masih menjadi fokus utama pemulihan.
Adapun di Sumatra Utara, perhatian pemerintah difokuskan pada wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.
Selama masa penugasan yang direncanakan berlangsung selama satu bulan, para praja IPDN bersama para pengasuh akan menjalankan dua peran utama. Pertama, terlibat langsung dalam kegiatan fisik berupa pembersihan dan penanganan pascabencana. Kedua, membantu pemulihan serta pengaktifan kembali fungsi pemerintahan desa.
Para praja ditugaskan untuk mendukung berjalannya kembali layanan dasar kepada masyarakat, seperti administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya yang sempat terhenti akibat kerusakan infrastruktur pemerintahan.