Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat upaya percepatan sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Penandatanganan SEB tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah berlangsung di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jakarta, Selasa (21/7).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan kolaborasi ini bertujuan mempercepat proses pendaftaran tanah sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah memiliki rumah.
“Melalui penandatanganan SEB ini, Kementerian ATR/BPN mendukung penuh percepatan pendaftaran tanah lintas sektor bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara optimal,” kata Nusron.
Menurutnya, SEB tersebut menjadi pedoman sinergi antara ATR/BPN, Kementerian PKP, dan BPS dalam penyediaan, validasi, serta verifikasi data penerima manfaat. Dengan mekanisme tersebut, proses sertifikasi tanah diharapkan berjalan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi bersama Kantor Pertanahan kabupaten/kota akan mempercepat proses pendaftaran tanah lintas sektor di seluruh Indonesia.
Nusron menjelaskan program sertifikasi tanah bagi MBR dibagi menjadi tiga klaster, yakni Program Bantuan Pemerintah, Program Pembiayaan Perbankan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Klaster Mandiri.
Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian sertifikasi tanah berdasarkan data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) periode 2015–2024 yang mencakup sekitar 1,1 juta rumah penerima manfaat.
Selain itu, ATR/BPN juga akan melanjutkan sertifikasi terhadap 45 ribu rumah penerima BSPS tahun 2025 dan sekitar 400 ribu rumah penerima BSPS tahun 2026.
“Dari sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS periode 2015–2024 itulah yang menjadi fokus pertama. Selanjutnya kami akan menyelesaikan sertifikasi untuk 45 ribu rumah penerima BSPS tahun 2025 dan sekitar 400 ribu rumah penerima BSPS tahun 2026,” ujar Nusron.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan pentingnya akurasi data agar seluruh program bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ia menilai sinkronisasi data antarkementerian dan lembaga menjadi faktor utama dalam keberhasilan percepatan sertifikasi tanah.
“Ini merupakan kerja bersama antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, BPS, dan BRI untuk melakukan kalibrasi data sehingga penerima manfaat benar-benar tepat sasaran,” kata Maruarar.
Melalui percepatan sertifikasi tanah ini, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya. Kepastian tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses terhadap pembiayaan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kepemilikan aset yang sah.