katafoto, Aceh – Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Bali. Aktivasi yang dipusatkan di Aceh Besar, Aceh, pada Rabu (14/10) ini menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Aktivasi tersebut merupakan kelanjutan dari program serupa yang dilaksanakan pada pekan sebelumnya. Saat itu, BGN telah mengaktifkan 480 SPPG di kawasan Indonesia bagian timur, khususnya wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan aktivasi kali ini mencakup wilayah yang lebih luas dengan jumlah SPPG hampir dua kali lipat dibandingkan tahap sebelumnya.
“Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan Hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 Provinsi, pusatnya disini di Aceh Besar di Provinsi Aceh,” ungkap Sudaryono.
Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 unit berada di wilayah Sumatra. Sementara itu, 289 unit lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.
Seluruh unit tersebut ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah 3T dan daerah yang masih menghadapi prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
BGN Tegaskan Aktivasi SPPG Tidak Melalui Calo
Di tengah pelaksanaan program tersebut, Sudaryono mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses aktivasi SPPG dengan meminta imbalan uang.
Ia menegaskan, seluruh proses aktivasi dilakukan melalui sistem dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan BGN. Menurutnya, tidak ada pihak yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai perantara atau mewakili BGN dalam proses tersebut.
“Kami tidak Mengotorisasi siapapun kami tidak memerintahkan siapapun semuanya dilaksanakan by system tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau mengatasnamakan BGN Pusat yang kemudian menjajakan Jasa dan meminta imbalan. Tidak ada!” tegas Kepala BGN.
Sudaryono mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan mengenai sejumlah oknum yang diduga meminta uang dengan menjanjikan bantuan untuk memperlancar aktivasi SPPG.
Ia menyebut dugaan praktik tersebut ditemukan di Cilacap dan sejumlah wilayah lainnya. Modus yang dilaporkan berupa permintaan uang dalam jumlah besar kepada pihak yang berkepentingan dengan proses aktivasi.
“Kami sudah ada menemukan beberapa oknum di Cilacap, di beberapa wilayah yang lain, itu kemudian minta uang 100 juta, 200 juta 150 juta. Saya minta, jika ada segera foto, anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib,” tegas Sudaryono.
BGN meminta masyarakat yang menemukan dugaan praktik percaloan tersebut untuk mengumpulkan bukti yang relevan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Langkah itu diharapkan dapat membantu proses penelusuran dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan nama BGN untuk memperoleh keuntungan pribadi. Masyarakat juga diimbau tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengklaim memiliki akses khusus atau dapat menjamin aktivasi SPPG dengan imbalan tertentu.