katafoto, Jakarta – Peralihan musim kemarau menuju musim hujan pada akhir 2026 menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat bersiap menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat edukasi kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah.
BMKG menjelaskan, fenomena El Nino turut memengaruhi kondisi musim kemarau 2026 yang berlangsung lebih panjang dan relatif lebih kering. Menghadapi perubahan pola musim tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah diminta mempersiapkan langkah mitigasi agar dampak bencana dapat diminimalkan ketika curah hujan meningkat.
Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, mengatakan masyarakat perlu mulai mengantisipasi perubahan ancaman bencana. Menurutnya, upaya penanganan kekeringan yang sedang berlangsung harus diikuti dengan persiapan menghadapi musim hujan.
“Saat ini kita semua sedang menangani dampak bencana kekeringan. Namun, dalam waktu dekat kita tentunya juga harus bersiap menghadapi bencana hidrometeorologi saat musim basah tiba,” ucap Teguh pada Minggu (18/10).
BMKG memprediksi sekitar 61,08 persen wilayah daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan kondisi normal. Meski awal musim hujan diperkirakan datang lebih lambat di sebagian besar wilayah, puncak musim hujan diproyeksikan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari.
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachry Radjab, mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap mundurnya awal musim hujan sebagai alasan untuk mengurangi kewaspadaan.
“Satu hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa awal musim hujan datangnya mundur, tapi puncaknya sama. Artinya puncak musim hujan akan tetap terjadi di Desember, Januari, Februari, tetapi perlu waspada ketika musim hujan langsung puncak,” ujar Fachry.
Kondisi tersebut membuat kesiapan menghadapi bencana perlu dilakukan sejak dini. Pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan diminta memperhatikan perkembangan informasi cuaca serta menyiapkan langkah antisipasi sesuai potensi risiko di masing-masing daerah.
BNPB Perkuat Edukasi Mitigasi Bencana di Sekolah
Selain mengantisipasi banjir dan longsor, BNPB mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman lain, seperti gempa bumi, potensi gempa megathrust, dan erupsi gunung api.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, menekankan bahwa pendidikan kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, pengetahuan dan keterampilan menghadapi situasi darurat harus dibangun melalui pembelajaran serta latihan yang dilakukan secara rutin.
“Penguatan kapasitas menyangkut pelatihan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan tidak boleh dianggap sebagai agenda sekilas, melainkan proses pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup,” jelas Abdul Muhari.
BNPB mendorong penerapan tiga pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di lingkungan sekolah. Ketiga pilar tersebut meliputi penyediaan fasilitas sekolah yang aman, penyusunan prosedur evakuasi yang jelas, serta integrasi pendidikan kebencanaan dalam kegiatan pembelajaran.
Simulasi bencana secara berkala juga dinilai penting, terutama bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Melalui latihan langsung, siswa diharapkan memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.
“Melalui pendekatan latihan yang terstruktur dan rutin, para siswa diharapkan mampu membentuk memori jangka panjang sehingga dapat mengambil keputusan dan bertindak cepat saat menghadapi situasi darurat yang sebenarnya,” kata Muhari.
Penguatan mitigasi di sekolah diharapkan dapat membangun budaya sadar bencana sejak dini. Dengan pengetahuan yang memadai dan latihan terarah, siswa, guru, serta tenaga kependidikan diharapkan mampu merespons situasi darurat dengan lebih cepat dan tepat.
Di tengah perubahan pola musim dan beragam potensi bencana di Indonesia, kesiapsiagaan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta pendidikan kebencanaan menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko dan melindungi keselamatan warga.