katafoto, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan distribusi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasang label pada wadah makanan. Label tersebut memuat informasi waktu memasak, batas konsumsi, kandungan gizi, hingga larangan membawa pulang makanan.
Juru Bicara BGN, Tissa Noveny, mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari sistem baru untuk meningkatkan pengawasan terhadap makanan yang diterima para penerima manfaat. Langkah tersebut diterapkan setelah sejumlah kasus keracunan makanan menjadi perhatian publik.
“Dengan adanya kasus yang ramai dibicarakan di publik (keracunan makanan), maka kita membuat sistem baru bahwa di setiap SPPG mereka wajib menaruh label di setiap ompreng,” ucap Tissa Noveny, dikutip dari program Beritasatu Spesial bertajuk Prabowo Gibran 2 Tahun: Janji & Realisasi, Selasa (20/10).
Tissa menjelaskan, terdapat empat informasi utama yang wajib dicantumkan pada label wadah makanan MBG. Informasi itu meliputi waktu selesainya proses memasak, batas waktu makanan layak dikonsumsi, kandungan nilai gizi, serta keterangan bahwa makanan tidak boleh dibawa pulang.
“Adapun label tersebut terdapat, pertama harus dicantumkan proses memasak selesai jam berapa, kedua layak konsumsi sampai jam berapa, ketiga kandungan nilai gizi, keempat bahwa makanan tersebut tidak boleh dibawa pulang,” tuturnya.
BGN Atur Jadwal Memasak dan Batas Konsumsi MBG
Selain mewajibkan label, BGN mengatur waktu pengolahan dan distribusi makanan untuk menjaga kualitasnya. Menurut Tissa, suhu dan lamanya penyimpanan menjadi faktor penting karena makanan yang dibiarkan terlalu lama berisiko mengalami penurunan kualitas.
“Makanan pada suhu tertentu dalam kondisi golden time kalau sudah berjam-jam maka kualitas makanan turun. Kebanyakan kejadian bahwa keluarga yang terkena, padahal niat mereka baik untuk berbagi,” tambahnya.
Tissa menyebut proses memasak makanan MBG dijadwalkan dimulai pukul 02.00 WIB. Pengaturan ini dilakukan agar makanan siap didistribusikan pada pukul 10.00 WIB.
Untuk memastikan proses pengolahan berlangsung sesuai jadwal, BGN juga menyesuaikan jam kerja kepala SPPG. Mereka diwajibkan berada di dapur sejak dini hari untuk mengawasi persiapan hingga proses memasak.
“Proses pemasakan harus dilakukan pada pukul 02.00 WIB dini hari, karena makanan harus didistribusikan pada pukul 10.00 WIB. Oleh karenanya kami juga menetapkan jam kerja kepala SPPG karena, ketahuan bahwa kepala tersebut kerap tidak ada di dapurnya. Jadi, kita mengubah jam kerja dan mereka harus sudah ada di dapur dari pukul 02.00 WIB dini hari hingga pukul 08.00 WIB,” tuturnya.
Kepala SPPG juga diwajibkan kembali bekerja pada sore hari, mulai pukul 17.00 WIB hingga 19.30 WIB. Jadwal tersebut ditetapkan untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk persiapan dan proses memasak makanan.
“Kenapa kita berikan waktu tersebut, karena di waktu itulah mereka melakukan operasi atau melakukan proses persiapan dan memasak makanan. Lalu di jam berikutnya mereka akan bekerja di sore hari karena mereka harus bekerja dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 19.30 WIB,” tutupnya.
Melalui kebijakan pelabelan dan pengaturan jadwal kerja tersebut, BGN berupaya memperketat pengawasan terhadap proses penyediaan makanan MBG. Informasi pada label juga diharapkan menjadi pedoman bagi penerima manfaat agar makanan dikonsumsi sesuai batas waktu yang ditetapkan dan tidak dibawa pulang.