Jakarta – Tim Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang tergabung dalam Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan fokus mengawal aspek teknis dalam penerapan Government Technology Artificial Intelligence (GovTech AI).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, yang juga menjabat Wakil Ketua II Komite, menegaskan keberadaan komite yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 menjadi langkah penting untuk mempercepat transformasi digital nasional. Dukungan lintas sektor, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pengadaan, hingga implementasi, dinilai akan semakin memperkuat langkah tersebut.
“Tim kami di Komite akan mengawal detail teknis, termasuk pemilihan teknologi yang paling tepat di tengah pesatnya perkembangan digital,” ujar Meutya seusai menghadiri Rapat Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8).
Rapat perdana itu dipimpin langsung Ketua Komite sekaligus Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, serta dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Sosial, Kepala BPS, Kepala Bappenas, Bupati Banyuwangi, serta Menteri PANRB Rini Widyantini yang juga menjabat Wakil Ketua I Komite.
Dalam struktur Komite, Kemkomdigi mendapat mandat mengelola infrastruktur digital, aplikasi pemerintahan, integrasi data, serta koordinasi keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah ini ditujukan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.
Pada kesempatan yang sama, Luhut menegaskan bahwa komite akan menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat digitalisasi layanan publik dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Ia menyebut penunjukan Menkomdigi dan Menteri PANRB sebagai Wakil Ketua I dan II merupakan strategi untuk memastikan program berjalan optimal.
“Dalam Perpres ini saya ditunjuk sebagai Ketua Komite, didampingi dua wakil, Ibu Menteri PANRB dan Ibu Menteri Komdigi. Kedua srikandi ini akan mengawal agar program benar-benar terlaksana,” kata Luhut.
Lebih lanjut, ia memperkirakan penerapan GovTech berbasis AI mampu menekan biaya birokrasi dan meningkatkan efisiensi anggaran negara. “Potensi penghematan diproyeksikan mencapai Rp350–400 triliun, yang akan membantu pemerintah menurunkan defisit anggaran hingga 2026,” ujarnya.