Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi meluncurkan Portal Satu Data Jakarta di Kementerian Keuangan, Jakarta Selasa (11/11).
Peluncuran portal tersebut juga disertai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI terkait pengembangan statistik sektoral serta implementasi Satu Data Indonesia, serta kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengenai penguatan keamanan data.
“Kerja sama ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan sekaligus keandalan data, bukan hanya milik Provinsi DKI Jakarta, tapi juga data bersama yang dikelola secara terintegrasi dengan BPS,” ujar Pramono.
Pramono menegaskan pentingnya data berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal daerah.
Ia mencontohkan, meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta mengalami pemotongan sebesar Rp15 triliun, Pemprov DKI tetap memastikan tiga program prioritas tetap berjalan: Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN.
“Selama data dimanfaatkan secara benar dan digunakan untuk kepentingan publik, saya yakin hasilnya akan memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Portal Satu Data Jakarta, menjadi instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan sekaligus memperkuat transparansi kinerja pemerintah daerah. Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada BPS dan BSSN atas sinergi yang terjalin dalam mendukung program tersebut.
Selain itu, ia membuka peluang kerja sama dengan daerah lain yang ingin mengadopsi teknologi dan sistem JAKI (Jakarta Kini). “Saat ini sudah ada beberapa daerah seperti Lampung dan Aceh yang mulai memanfaatkannya,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa pengembangan portal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Portal Satu Data Jakarta kini memuat 4.795 set data dari 53 organisasi, terdiri atas 51 OPD dan dua lembaga mitra, mencakup 30 topik strategis seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
“Seluruh data telah terintegrasi secara penuh dan rutin disalurkan ke Portal Satu Data Indonesia Nasional yang dikelola oleh Bappenas,” jelas Budi.
Tampilan baru portal tersebut menghadirkan tiga inovasi utama, yaitu:
- Visualisasi data interaktif berbasis insight;
- Pencarian semantik berbasis kecerdasan buatan (AI);
- Desain antarmuka baru yang lebih atraktif dan ramah pengguna.
Pemprov DKI juga bekerja sama dengan BPS DKI Jakarta dalam melakukan survei tematik seperti Satu Data Kelurahan dan Satu Data RW, untuk memperbarui data makro wilayah, termasuk pemetaan kawasan kumuh.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan dukungan penuh terhadap Pemprov DKI Jakarta.
“BPS berkomitmen mendukung DKI Jakarta dalam menjadikan data sebagai basis kebijakan yang akurat dan tepat sasaran,” katanya.
Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, turut mengapresiasi langkah Pemprov DKI. Menurutnya, Portal Satu Data Jakarta merupakan bagian penting dari gerakan nasional untuk membangun ekosistem data yang kolaboratif, terpercaya, dan berdaulat.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan data, mengingat ancaman terhadap akses ilegal, manipulasi, dan pencurian data semakin tinggi.
“Keamanan data harus dijaga melalui tiga pilar utama: teknologi yang mumpuni, tata kelola yang kuat, dan sumber daya manusia yang andal,” tutupnya.