Surakarta – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 yang diperkirakan memicu lonjakan pergerakan masyarakat, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan sejumlah langkah pengendalian dan manajemen lalu lintas di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa strategi tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan angkutan Nataru sebelumnya, terutama pada titik rawan kemacetan dan kawasan wisata yang kerap dipadati pengunjung.
Aan menuturkan bahwa kapasitas beberapa ruas jalan tidak lagi mampu menampung lonjakan kendaraan saat masa liburan. Karena itu, berbagai skema pengaturan lalu lintas berbasis pembatasan kendaraan akan kembali diterapkan.
“Untuk menambah kapasitas ruas, kita dapat menerapkan one way, contra flow, atau ganjil-genap, khususnya menuju destinasi wisata. Ini membutuhkan koordinasi semua pihak agar kemacetan tidak berulang di titik-titik padat,” jelasnya saat membuka Rakor Kesiapan Angkutan Nataru 2025/2026 di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (14/11).
Ia juga meminta pemerintah daerah, balai wilayah, serta kepolisian memperkuat sinergi selama puncak arus liburan, terutama di akses menuju daerah wisata di Solo Raya dan DIY.
Berdasarkan evaluasi tahun lalu, perlambatan arus di jalan tol banyak dipicu pergerakan truk besar. Untuk itu, pembatasan operasional kendaraan barang dengan sumbu tiga ke atas akan kembali diberlakukan.
“Demi menjaga kelancaran dan keselamatan, pembatasan kendaraan barang tetap menjadi opsi utama. Draf aturannya sudah kami siapkan,” ujar Aan.
Selain itu, Ditjen Hubdat menyiapkan opsi delaying system, yakni skema rekayasa lalu lintas dengan memperlambat atau mengalihkan kendaraan ketika potensi kemacetan mulai terbentuk di titik-titik krusial. Aan menekankan bahwa penerapannya harus dihitung secara cermat agar tidak memindahkan kepadatan ke ruas lain.
Tantangan Nataru tahun ini juga bertambah dengan prediksi puncak musim hujan dari BMKG, di mana sejumlah wilayah di Jawa Tengah masuk dalam zona rawan banjir dan longsor. “Mitigasi perlu disiapkan sejak awal. Posko terpadu, alat berat di lapangan, hingga integrasi layanan harus dipastikan siap,” ungkapnya.
Aan meminta BPTD, balai jalan nasional, BPBD, dan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem tersebut.
Dirjen Hubdat menegaskan bahwa kolaborasi menjadi faktor kunci kelancaran angkutan Nataru. “Kita harus mengutamakan Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi atau K3I. Posko terpadu, integrasi data aplikasi lintas instansi, dan penyampaian informasi secara real-time sangat diperlukan,” tutupnya.