Bogor – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi melantik 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Lapangan Panahan Stadion Pakansari, Cibinong, pada Jumat (14/11). Jumlah tersebut menjadikan pelantikan ini sebagai yang terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Acara pelantikan turut dihadiri Kepala Kanreg III BKN Bandung, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, para kepala perangkat daerah, direktur RSUD, serta para camat.
Dalam sambutannya, Rudy menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas terselenggaranya pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai yang baru dikukuhkan merupakan bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Bogor.
“Sebanyak 9.687 pegawai telah resmi dilantik, dan ini menjadi pelantikan pegawai paruh waktu terbesar di Indonesia pada level kabupaten/kota,” ujar Rudy.
Rudy juga menyampaikan terima kasih kepada para pegawai yang telah dilantik, sekaligus memastikan bahwa proses penetapan bagi pegawai lainnya akan segera dilanjutkan. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan melupakan kontribusi para pegawai yang telah bekerja untuk kemajuan daerah.
“Kami berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan seluruh pegawai yang telah mengabdikan diri bagi pembangunan Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pelantikan ini menjadi langkah awal menuju implementasi kebijakan nasional pada 2026. Sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pegawai paruh waktu akan diangkat menjadi ASN dengan status PPPK.
“Untuk tahap pertama di tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat kuota 4.500 pegawai,” jelas Rudy.
Meskipun demikian, Rudy menuturkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kesiapan anggaran kepada BKN jika seluruh pegawai paruh waktu diminta untuk diangkat sekaligus.
“Selamat bergabung. Mari kita mengabdi bersama untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Dari Bogor untuk Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kanreg III BKN Bandung, Wahyu, menyampaikan selamat kepada para pegawai yang baru dilantik dan menegaskan bahwa mereka kini telah berstatus Aparatur Sipil Negara. Nomor Induk PPPK juga telah diterbitkan dan tercatat dalam sistem ASN Digital BKN.
“Status ASN harus dibuktikan dengan etos kerja, integritas, dan pelayanan terbaik. Bangun jiwa melayani, jadilah ASN yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berintegritas,” ujarnya.
Wahyu juga menyebut Kabupaten Bogor sebagai salah satu dari 13 instansi di Jawa Barat yang telah menjalankan Manajemen Talenta ASN secara nyata dan menjadi rujukan bagi daerah lain. Ia mengajak seluruh ASN baru menjaga citra positif daerah dengan meningkatkan kolaborasi serta pelayanan publik.
“Gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Bangun branding institusi Kabupaten Bogor. Perkuat komunikasi antar-OPD agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tuturnya.