Aceh – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa skema padat karya menjadi pendekatan utama pemerintah dalam memulihkan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Strategi ini dirancang agar proses rehabilitasi tidak hanya memperbaiki lahan, tetapi juga langsung memberi penghasilan bagi petani.
Melalui pola tersebut, petani dilibatkan secara aktif untuk memperbaiki sawah milik mereka sendiri. Seluruh pembiayaan, mulai dari benih, pengolahan tanah, hingga perbaikan jaringan irigasi, ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Sawah yang terdampak diperbaiki oleh pemiliknya sendiri, sementara seluruh biayanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Benih disediakan gratis, pengolahan tanah dan irigasi juga dibantu. Ini merupakan arahan langsung Presiden,” ujar Mentan Amran saat berada di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (15/1).
Ia menjelaskan, pendekatan padat karya memastikan setiap pemilik lahan ikut terlibat dalam proses pemulihan dan memperoleh penghasilan harian yang dapat menopang kebutuhan keluarga selama masa rehabilitasi.
“Petani bekerja di sawahnya sendiri dan mendapatkan upah harian. Sementara seluruh kebutuhan teknis seperti benih, pengolahan tanah, dan irigasi disiapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Di Aceh saja, luas lahan sawah yang direhabilitasi mencapai sekitar 10.000 hektare. Kegiatan ini diperkirakan menyerap hingga 200.000 hari orang kerja (HOK) dengan sistem pembayaran harian.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menargetkan perbaikan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat dituntaskan dalam waktu maksimal tiga bulan.
“Khusus Aceh bersama Sumatra Utara dan Sumatra Barat, lahan yang rusak ringan dan sedang kami targetkan selesai paling lambat tiga bulan,” ujar Mentan Amran.
Selain melibatkan tenaga petani, Kementerian Pertanian juga memanfaatkan teknologi dalam proses rehabilitasi. Traktor disiapkan untuk pengolahan lahan, perbaikan irigasi dilakukan secara intensif, sementara penanganan lahan yang tertimbun lumpur tebal akan dibantu teknologi drone.
“Ini merupakan teknologi baru yang mulai kami terapkan,” imbuhnya.
Di tengah proses pemulihan tersebut, Mentan Amran memastikan kondisi ketahanan pangan nasional tetap aman. Saat ini, cadangan beras nasional tercatat mencapai 3,2 juta ton, yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam tiga hingga enam bulan ke depan.
“Kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana, pangan aman, baik di tiga provinsi ini maupun secara nasional,” tegasnya.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan total lahan pertanian yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai sekitar 98.000 hektare, dengan Aceh menyumbang sekitar 32.000 hektare. Mentan Amran optimistis seluruh proses rehabilitasi dapat berjalan cepat dan efektif.
“Dengan kerja bersama, kolaborasi, dan niat yang tulus, insya Allah pemulihan bisa kita tuntaskan tanpa kendala berarti,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa skema padat karya diterapkan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemilik lahan, tanpa melibatkan kontraktor besar.
“Kami ingin semua pemilik lahan terlibat langsung dan memperoleh penghasilan, bukan diserahkan ke kontraktor,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi Soeharto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi sektor pertanian pascabencana. Komisi IV DPR mendorong percepatan pemulihan sawah, tambak, dan perkebunan, serta menyatakan kesiapan mendukung tambahan anggaran jika diperlukan.
“Sepanjang untuk kepentingan daerah terdampak bencana, tentu akan kami dukung dan setujui,” ujarnya.