Jakarta – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sylvana Maria, memaparkan sejumlah catatan krusial terkait pemenuhan hak sipil serta partisipasi anak di Indonesia sepanjang 2025. Dalam Laporan Akhir Tahun KPAI, perhatian khusus diarahkan pada persoalan kepemilikan identitas anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta perlunya peningkatan perlindungan anak dalam konteks keterlibatan pada aksi publik.
Menurut Sylvana, pemenuhan hak sipil anak di daerah tertinggal masih menghadapi tantangan serius, terutama di Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianalisis KPAI, tingkat kepemilikan akta kelahiran anak di wilayah tersebut baru mencapai 45,19 persen. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers Laporan Akhir Tahun KPAI 2025 di Jakarta, Kamis (15/1).
Ia menegaskan, keterbatasan kepemilikan dokumen kependudukan berdampak langsung pada akses anak terhadap berbagai layanan dasar. Tanpa identitas resmi, anak berisiko mengalami hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, sehingga diperlukan langkah kebijakan yang lebih terpadu dan percepatan lintas sektor.
Selain hak sipil, KPAI juga menyoroti aspek partisipasi anak yang aman. Dalam rangkaian aksi unjuk rasa pada akhir Agustus hingga awal September 2025 yang sempat berujung kericuhan, KPAI mencatat masih adanya anak yang terlibat dalam proses penanganan aparat keamanan.
Hasil pendalaman melalui wawancara langsung terhadap hampir 50 anak menunjukkan adanya pengalaman perlakuan yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak, baik saat penangkapan maupun pemeriksaan. Temuan tersebut memperkuat urgensi penguatan mekanisme perlindungan anak di setiap tahapan proses hukum.
Sepanjang 2025, KPAI juga mencatat tantangan pemenuhan hak anak dari kelompok minoritas. Terdapat empat kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak minoritas agama dengan jumlah korban mencapai 225 anak. Salah satu kasus terjadi di Garut, Jawa Barat, di mana sekitar 198 siswa SMP dan SMA negeri belum mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai keyakinannya, kondisi yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan jaminan konstitusional atas kebebasan beribadah.
Di sisi lain, KPAI masih menemukan hambatan struktural dan kultural di sejumlah wilayah terpencil, seperti Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara), Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), serta kawasan Wamena dan Papua Pegunungan. Laporan yang masuk didominasi kasus perundungan, termasuk di ruang digital yang berkaitan dengan identitas seksual dan warna kulit, serta kekerasan seksual oleh orang terdekat yang berdampak pada kehamilan anak dan putus sekolah.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, KPAI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah. Di antaranya percepatan layanan penerbitan akta kelahiran melalui fasilitas kesehatan dan satuan pendidikan, penyusunan standar operasional pengamanan aksi publik oleh Polri dan Satpol PP yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap pihak-pihak yang merugikan anak, termasuk pelibatan anak dalam aksi anarkis.
KPAI juga mendorong penguatan literasi digital dan perlindungan bagi anak minoritas melalui edukasi publik dan jaminan keamanan dari praktik intoleransi, serta peningkatan pengawasan lintas sektor dengan peran lembaga kepresidenan guna mempercepat peningkatan Indeks Perlindungan Anak, terutama di wilayah tertinggal.
“Laporan ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi demi memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasarnya secara adil dan tanpa diskriminasi,” tutup Sylvana Maria.