Jakarta – Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memastikan pemerintah melalui Danantara akan turun tangan menyelesaikan persoalan proyek LRT City yang mangkrak. Dana sebesar Rp456 miliar disiapkan untuk membantu menuntaskan masalah yang dialami sekitar 2.000 konsumen.
Dony mengatakan, dirinya telah bertemu dengan jajaran manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk serta anak usahanya, Adhi Commuter Properti (ADCP), yang merupakan pengembang proyek LRT City.
Menurut Dony, kebutuhan dana tersebut berkaitan dengan upaya penyelesaian hak para konsumen yang telah membayar proyek tersebut.
“Saya sudah ketemu dengan mereka, kita akan selesaikan kurang lebih untuk menyelesaikan 2.000 sekian saudara-saudara kita yang sudah membayar itu, saya membutuhkan penyelesaian itu Rp 456 miliar. Itu akan kita lakukan,” kata Dony, ditemui di sela-sela Danantara Housing Expo, di NICE PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026).
Dana Berasal dari Danantara Asset Management
Dony menjelaskan, anggaran tersebut nantinya dialokasikan melalui Danantara Asset Management (DAM). Skema pendanaan akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal atau equity injection untuk membantu penyelesaian proyek LRT City.
“Ya itu perusahaan punya saya juga. Nanti ada bentuknya equity injection untuk penyelesaian proyek (LRT City). Karena tidak boleh orang terdzolimi dengan hal-hal begitu,” ucap dia.
Ia menegaskan penyelesaian persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut konsumen yang telah mengeluarkan uang untuk mendapatkan hunian.
Dony bahkan meminta jajaran manajemen BUMN tidak mengambil keputusan yang berpotensi merugikan nasabah maupun konsumen.
“Bagi saya itu penting sekali bahwa kita tidak boleh merugikan orang, dan itu saya sampaikan kepada seluruh manajemen. Bayangkan orang menyisakan uangnya, menempatkan uangnya, itu uang tabungannya. Apalagi itu uang untuk rumah pertama. Itu dzolim namanya. Jadi teman-teman yakin lah sama saya, pasti itu akan saya bereskan,” tuturnya.
Adhi Karya Dipanggil Bahas LRT City
Sebelumnya, Dony Oskaria yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) telah memanggil jajaran direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada 11 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut membahas langkah penyelesaian berbagai persoalan yang muncul terkait proyek LRT City.
Dony meminta Adhi Karya segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan para penghuni agar persoalan tidak semakin berlarut.
“Semua keluhan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti. Komunikasi dengan penghuni juga perlu diperkuat, agar persoalan yang ada bisa segera diselesaikan,” ujar Dony.
Pemerintah Bentuk Langkah Penyelesaian
Persoalan LRT City sebelumnya juga mendapat perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara. Ia berencana memanggil kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut menyusul kabar proyek mangkrak dan keterlambatan serah terima kepada konsumen.
Maruarar mengatakan telah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengelola Investasi Danantara mengenai persoalan tersebut. Pemerintah, kata dia, akan ikut mencari jalan keluar agar masalah yang dihadapi konsumen dapat diselesaikan.
Ia juga berencana mengundang jajaran direksi Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha Adhi Karya yang menggarap proyek LRT City.
“Nanti langkah pertamanya kita sudah minta ke LRT City, itu anak perusahaan Adhi Karya ya, untuk supaya bisa diundang direksi yang lama dan yang baru, untuk membuat kronologis dan usulan solusi,” ujar dia.
Konsumen Diminta Bentuk Tim Perwakilan
Maruarar juga meminta konsumen yang terdampak membentuk tim perwakilan. Tim tersebut nantinya menyusun kronologi persoalan dari sisi masyarakat sekaligus menyampaikan usulan penyelesaian.
“Kepada konsumen juga kami sudah minta untuk paling enggak ada perwakilan ya, dibentuk tim, kemudian sama juga membentuk kronologis yang dari versi para masyarakat yang menjadi korban, kemudian juga usulan solusinya apa,” ujarnya.
Pemerintah berharap adanya perwakilan konsumen dan pihak pengembang dapat membuka ruang dialog untuk menemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.
“Tentu kita mau mencari titik temu ya daripada masalah-masalah yang ada. Karena kita tidak bisa membiarkan rakyat sendirian, negara yang harus hadir gitu untuk masalah lama seperti itu,” tegas Maruarar.