katafoto, Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo menyiapkan investasi sebesar Rp225 triliun untuk mengembangkan 26 proyek hilirisasi dalam dua tahun pertama pemerintahan. Program tersebut diperkirakan mampu membuka 37.833 lapangan kerja di berbagai sektor industri.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, mengatakan hilirisasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional.
“Hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja,” kata Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu (18/10).
Dalam pelaksanaannya, Danantara membagi 26 proyek hilirisasi tersebut ke dalam dua fase. Keseluruhan proyek itu memiliki nilai investasi yang ditargetkan mencapai Rp225 triliun.
Ekspor Batu Bara hingga Sawit Diperketat
Selain menggenjot investasi di sektor hilirisasi, pemerintah memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu. Kebijakan yang dijalankan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 untuk tiga komoditas, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi.
Dilansir dari laman beritasatu, ketiga komoditas itu memiliki nilai ekspor gabungan mencapai US$66,13 miliar pada 2025. Angka tersebut setara dengan 23,4 persen dari total ekspor nasional.
Penerapan sistem ekspor satu pintu dilakukan secara bertahap untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor. Kebijakan ini juga ditujukan untuk mencegah praktik under-invoicing, yakni pelaporan nilai transaksi ekspor lebih rendah daripada nilai sebenarnya.
Selain meningkatkan transparansi perdagangan, pemerintah berharap sistem tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor agar memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.
Pemerintah Tutup 328 BUMN, Target Hemat Rp70 Triliun
Pembenahan juga dilakukan terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah melakukan penataan dan konsolidasi perusahaan pelat merah untuk menyederhanakan struktur organisasi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
Dalam proses tersebut, sebanyak 328 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari restrukturisasi terhadap 1.074 entitas BUMN beserta anak dan cucu perusahaan yang sebelumnya terdata.
Menurut Kurnia, langkah konsolidasi tersebut menghasilkan penghematan biaya operasional atau overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan berasal dari sejumlah pos pengeluaran, antara lain biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas.
“Pemerintah menargetkan penghematan biaya tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp 70 triliun hingga akhir 2026,” ujarnya.
Bursa Mineral Indonesia Ditargetkan Beroperasi 2027
Untuk memperkuat transparansi perdagangan mineral dan komoditas strategis, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia pada 12 Juni 2026.
Pemerintah menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Lembaga tersebut direncanakan berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kehadiran bursa ini diharapkan menciptakan sistem perdagangan komoditas yang lebih terbuka dan menyediakan harga referensi domestik. Selain itu, mekanisme perdagangan melalui bursa ditujukan untuk mempersempit peluang manipulasi nilai ekspor melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan efisiensi perusahaan negara, dan memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis.
Pemerintah berharap berbagai langkah itu dapat memperbesar nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat daya saing industri nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.