katafoto, IKN – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur tidak menghambat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia juga menyatakan belum ada indikasi keterlibatan korporasi yang sengaja membakar lahan di sekitar kawasan IKN.
Basuki menjelaskan, sejumlah titik kebakaran berada cukup jauh dari area pembangunan IKN. Salah satunya berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sehingga dampaknya terhadap aktivitas pembangunan dinilai minim.
“Enggak (terdampak), itu di Bukit Soeharto. Jadi jaraknya jauh, jauh,” ungkap Basuki, dikutip Kamis (22/10).
Ia mengatakan, jumlah titik api di Kalimantan Timur dan sekitar IKN tidak terlalu banyak. Berdasarkan data yang disampaikannya, total lahan yang terdampak karhutla mencapai sekitar 1.600 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 900 hektare berada di kawasan Bukit Soeharto, sedangkan sisanya berada di area perkebunan kelapa sawit.
Menurut Basuki, upaya pemadaman sejauh ini berjalan efektif. Luas area yang terbakar dinilai masih memungkinkan untuk ditangani melalui pemadaman langsung di darat tanpa perlu mengerahkan pesawat untuk penyiraman air dari udara atau melakukan modifikasi cuaca.
“Cukup dengan pemadaman darat saja. Dua kali saya ikut pemadaman darat. Karena enggak terlalu luas. Adanya 1.600 hektare tapi sudah banyak tempat,” jelas dia.
Basuki juga menegaskan belum ditemukan indikasi bahwa perusahaan sengaja memicu kebakaran di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di sekitar IKN. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya dugaan keterlibatan sejumlah korporasi dalam kasus karhutla di beberapa wilayah Indonesia.
Ia merujuk pada data yang disampaikan Kapolri Suyudi Ario Seto mengenai 23 korporasi yang diduga terkait kasus karhutla. Sebanyak 11 korporasi disebut telah berstatus tersangka, sementara 12 lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka.
“Enggak ada, ini di Kalimantan Timur. Enggak, ini ada 23, toh, yang korporasi, yang 11 sudah tersangka, yang 12 belum tersangka, yang 11 itu ada di Kalbar, Kalteng, Kaltim,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Ia memastikan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk korporasi.
“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,” kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10).
Prabowo menuturkan, hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan kebakaran hutan dan lahan tidak seluruhnya disebabkan faktor alam. Ia menyebut terdapat pula indikasi campur tangan manusia dalam terjadinya karhutla.