katafoto, Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia turut memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang masih bisa diterimanya setelah tidak lagi mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu hak yang menjadi perhatian adalah uang pensiun bagi mantan wakil presiden. Ketentuan mengenai hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11). Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran turut meminta agar MPR segera memproses pengunduran dirinya.
Apabila proses pemberhentian Gibran nantinya ditetapkan dengan hormat, terdapat ketentuan yang menjadi dasar pemberian hak pensiun bagi mantan wakil presiden.
Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak mendapatkan pensiun.
Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa besaran pensiun pokok yang diterima adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir. Dengan demikian, perhitungannya didasarkan pada gaji pokok selama menjabat, bukan keseluruhan penghasilan beserta tunjangan.
Mengacu pada keterangan Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok wakil presiden saat ini sebesar Rp20,16 juta per bulan.
Angka tersebut merupakan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden yang mencapai Rp5,04 juta. Ketentuan mengenai besaran gaji tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.
Dengan menggunakan dasar perhitungan tersebut, estimasi pensiun pokok yang berpotensi diterima Gibran mencapai Rp20,16 juta setiap bulan, apabila memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat.
Namun, angka tersebut hanya merupakan perhitungan pensiun pokok. Besaran itu tidak mencakup seluruh tunjangan maupun fasilitas yang sebelumnya diterima selama menjabat sebagai wakil presiden.
Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menegaskan bahwa pemberhentian presiden atau wakil presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat. Pengecualian berlaku apabila MPR secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut tidak dengan hormat dalam ketetapannya.
Pensiun Dibayarkan Mulai Bulan Berikutnya
Selain memperoleh pensiun pokok, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga memiliki sejumlah hak administratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dalam Pasal 7, mantan wakil presiden berhak mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri.
Negara juga menanggung sejumlah kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Selain itu, biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya turut menjadi tanggungan negara.
Selanjutnya, Pasal 8 mengatur bahwa mantan wakil presiden berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan kendaraan milik negara berikut pengemudinya.
Adapun mengenai waktu pencairan, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa pembayaran pensiun dan tunjangan tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, hak pensiun Gibran nantinya akan bergantung pada keputusan resmi mengenai status pemberhentiannya serta pemenuhan ketentuan yang berlaku.