katafoto, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati besaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 mencapai Rp86,3 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga menjabat Ketua Banggar, Suhud Alynudin, menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena itu, pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending menjadi salah satu fokus dalam penyusunan APBD 2027.
“Kami berkomitmen anggaran ini tetap berfokus pada mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial,” ujar Suhud, Kamis (19/11).
Dia menyebutkan, total APBD DKI Jakarta 2027 yang telah disepakati sebesar Rp86.317.532.810.581. Nilai tersebut mengalami kenaikan sekitar 4,9 persen dibandingkan APBD 2026 yang tercatat sebesar Rp82,3 triliun.
Menurut Suhud, peningkatan kapasitas anggaran tersebut perlu diikuti upaya peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan belanja yang lebih optimal. Dengan demikian, besarnya anggaran dapat memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.
“Kesepakatan anggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan utama pada pelaksanaan sektor pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Suhud menambahkan, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperlukan untuk memastikan program yang dibiayai APBD sesuai dengan kebutuhan warga. Sinergi kedua pihak juga diharapkan mampu memperkuat pembangunan Jakarta secara berkelanjutan.
Dia turut meminta jajaran eksekutif meningkatkan pendapatan asli daerah serta memastikan proses penyerapan anggaran berlangsung efektif dan tepat sasaran.
Suhud berharap kenaikan APBD 2027 dapat diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Anggaran ini harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Tentu harus dibarengi dengan kinerja yang baik dari eksekutif, baik dari sisi pendapatan daerah maupun implementasi realisasi anggaran,” tandasnya.

