Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang hadir dalam acara tersebut menyatakan Jakarta siap menyambut delegasi dari lebih dari 50 kota di dunia pada tahun depan. Penunjukan ini merupakan hasil proses pengajuan yang telah dilakukan sejak 2025.

“Atas nama Gubernur Pramono Anung dan masyarakat Jakarta, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Jakarta. Kami merasa terhormat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah berikutnya dan melanjutkan semangat serta upaya yang telah dibangun melalui forum ini,” ujarnya.

Menurut Rano, penyelenggaraan WCCS 2027 memiliki arti khusus karena berlangsung bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta. Momentum tersebut dinilai menjadi kesempatan untuk meninjau perjalanan sejarah Ibu Kota, memperkuat identitas budaya, sekaligus merumuskan arah pembangunan kota bagi generasi mendatang.

“Ini momentum untuk menengok kembali sejarah, merayakan identitas budaya, sekaligus memikirkan Jakarta seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi mendatang,” jelasnya.

Rano menambahkan, kesempatan menjadi tuan rumah forum budaya internasional tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dunia.

Sebagai identitas budaya yang tumbuh di Jakarta, tradisi Betawi berkembang melalui pertemuan dan interaksi dengan berbagai budaya dari seluruh Nusantara. Perpaduan tersebut turut membentuk karakter Jakarta sebagai kota yang dinamis, terbuka, dan kreatif.

“Ini kesempatan emas untuk memperkenalkan budaya Betawi ke panggung dunia,” imbuhnya.

Rano menegaskan, budaya Betawi merupakan akar identitas Jakarta. Namun, kehidupan budaya Ibu Kota juga dibentuk oleh beragam tradisi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

“Betawi adalah akar Jakarta, tetapi Jakarta juga rumah bagi tradisi dari seluruh Nusantara,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan WCCS 2027, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan pengalaman langsung kepada para delegasi mengenai keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Ibu Kota. Keberagaman tersebut juga menjadi salah satu sumber kreativitas dan perkembangan kota.

“Kami akan menyiapkan penyelenggaraan yang terbaik, sekaligus memastikan warga Jakarta ikut terlibat dan merasakan manfaatnya,” tandas Rano.

Sebagai informasi, World Cities Culture Forum (WCCF) merupakan jejaring kota-kota dunia yang menjadi wadah pertukaran riset, gagasan, dan praktik terbaik mengenai peran budaya dalam pembangunan perkotaan.

Setiap tahun, para pemimpin dan pengambil kebijakan di bidang kebudayaan dari kota-kota anggota berkumpul dalam World Cities Culture Summit untuk membahas strategi pengembangan budaya sebagai bagian penting dari kehidupan dan pembangunan kota.

Artikel Jakarta Resmi Jadi Tuan Rumah World Cities Culture Summit 2027 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Jumlah kasus stroke tercatat meningkat dari 1,47 juta kasus pada 2015 menjadi 9,56 juta kasus pada 2025. Seiring kenaikan tersebut, biaya penanganan stroke melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mencapai Rp37,47 triliun selama periode 2015–2025.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan tren peningkatan kasus stroke pada kelompok usia produktif menjadi perhatian karena penyakit degeneratif tersebut semakin banyak dialami masyarakat berusia muda.

“Penyakit degeneratif seperti stroke sekarang tidak hanya dialami lansia, tetapi juga sudah banyak dialami masyarakat usia produktif,” ujar Rizzky dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, sepanjang 2025 terdapat sekitar 38 ribu kasus stroke pada peserta JKN berusia 26–30 tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 53 persen merupakan laki-laki.

Angka itu meningkat dibandingkan dengan 2023 yang mencatat sekitar 26 ribu kasus dan 2024 sebanyak 34 ribu kasus pada kelompok usia yang sama.

Menurut Rizzky, peningkatan kasus dan munculnya stroke pada usia yang lebih muda perlu direspons melalui langkah pencegahan dan deteksi dini. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, BPJS Kesehatan, hingga masyarakat.

Skrining Riwayat Kesehatan Bisa Diakses Peserta JKN

Salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan peserta JKN adalah mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan minimal satu kali dalam setahun.

Layanan ini ditujukan bagi peserta berusia 15 tahun ke atas untuk membantu mengidentifikasi risiko penyakit kronis. Peserta diminta menjawab sejumlah pertanyaan terkait pola hidup, riwayat penyakit pribadi, dan riwayat kesehatan keluarga.

Skrining dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, situs resmi BPJS Kesehatan, atau dengan mendatangi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar.

Proses pengisian skrining tersebut relatif singkat, yakni sekitar 5–10 menit. Dengan pemeriksaan awal ini, peserta diharapkan dapat mengetahui potensi risiko kesehatan sehingga bisa mengambil langkah pencegahan atau berkonsultasi dengan tenaga medis jika diperlukan.

Selain skrining, BPJS Kesehatan mengembangkan Program Prolanis Muda sebagai respons terhadap meningkatnya penyakit kronis, seperti hipertensi dan diabetes melitus, pada masyarakat berusia di bawah 45 tahun.

Program berbasis komunitas tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku hidup sehat secara konsisten di kalangan generasi muda, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Pola Hidup Sehat dan Gotong Royong Jaga Keberlanjutan JKN

Rizzky juga menekankan pentingnya prinsip gotong royong dalam menjaga keberlanjutan Program JKN. Melalui sistem tersebut, iuran peserta yang sehat turut membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta yang sedang sakit.

Karena itu, masyarakat diimbau menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup sehat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain rutin bergerak dan berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta menghindari kebiasaan merokok.

Deteksi dini juga dinilai penting untuk mencegah penyakit kronis berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Risiko kesehatan yang tidak diketahui atau tidak ditangani sejak awal berpotensi memerlukan penanganan lebih kompleks dan biaya pengobatan yang lebih besar.

“Skrining dan penanganan sejak dini juga berperan dalam mengendalikan biaya penyakit kronis. Risiko yang tidak terdeteksi dan tidak ditangani sejak awal dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih parah dan membutuhkan biaya pengobatan lebih besar,” pungkasnya.

Artikel BPJS Kesehatan Catat 38 Ribu Kasus Stroke pada Peserta JKN Usia Muda pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dengan ruang terbuka yang luas dan pemandangan danau, SPARK berupaya menghadirkan pengalaman yang menggabungkan wisata kuliner, rekreasi, dan ruang berkumpul dalam satu kawasan.

Berlokasi di tepi danau SPARK, tempat ini menawarkan area terbuka yang luas untuk bersantap sambil menikmati panorama matahari terbenam hingga gemerlap gedung-gedung Jakarta. Kehadiran Langit Nusantara menjadi bagian dari strategi Lippo Malls Indonesia (LMI) untuk memperkuat karakter setiap pusat perbelanjaan melalui pengembangan destinasi yang menggabungkan kuliner, belanja, bisnis, interaksi sosial, dan gaya hidup.

Menempati area seluas lebih dari 600 meter persegi dengan 38 tenant kuliner. Pengunjung dapat menemukan beragam pilihan makanan, mulai dari Bakmi Kepiting Oukie Since 1948, Mie Balap Wahidin Medan, Es Podeng Daplun Since 1980, Asinan & Rujak Juhi Pak Tata Since 1978, hingga Nasi Goreng Kambing HaeL.

Mengusung tema perdana Jelajah Rasa Nusantara, destinasi kuliner ini akan menghadirkan tema berbeda setiap tiga bulan. Pergantian tema tersebut diharapkan memberikan pengalaman baru bagi pengunjung untuk menjelajahi kekayaan kuliner Indonesia dengan konsep Ragam Rasa Di Atas Kota.

Langit Nusantara resmi dibuka pada Jumat, 30 Oktober 2026 oleh CEO Lippo Malls Indonesia Henry Riady, didampingi Eddy Mumin, COO Asiong Lie selaku pengelola Langit Nusantara, serta Mal Direktur SPARK Josef N.A. Lumbantobing.

Mengangkat kekayaan budaya Indonesia sebagai inspirasi, desain interior Langit Nusantara memadukan motif batik dengan dominasi warna cokelat dan terakota. Perpaduan tersebut menghadirkan suasana hangat dan nyaman bagi pengunjung. Tersedianya area dalam ruang (indoor) dan luar ruang (outdoor) juga memberikan keleluasaan bagi pengunjung untuk memilih suasana bersantap, baik bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja.

Kehadiran Langit Nusantara menambah pilihan tempat makan di SPARK yang sebelumnya telah memiliki beragam restoran dan gerai kuliner, seperti Danau Sentani, Dion, Bakerzin, Terastime, PAUL, Toby’s Estate, Telaga Senayan, dan Taliwang Bali.

Mal Direktur Senayan Park, Josef N.A. Lumbantobing, mengatakan Langit Nusantara dirancang untuk menghadirkan pengalaman bersantap yang tidak hanya berfokus pada makanan, tetapi juga suasana dan interaksi antarpengunjung.

“Masyarakat urban kini membutuhkan destinasi yang menawarkan pilihan kuliner beragam sekaligus suasana yang nyaman untuk berkumpul dan menikmati waktu bersama. Keunggulan danau serta ruang terbuka SPARK memberikan nilai tambah yang menjadikan pengalaman bersantap di Langit Nusantara lebih istimewa. Kami berharap kehadirannya semakin memperkuat SPARK sebagai destinasi lifestyle dan kuliner pilihan masyarakat Jakarta,” ujar Josef.

SPARK Jadi Pilihan Kuliner dan Tempat Pertemuan di Jakarta

Selain menawarkan wisata kuliner dan rekreasi, lokasi SPARK yang strategis di kawasan bisnis Jakarta juga menjadikannya alternatif tempat pertemuan bagi kalangan profesional, pelaku usaha, dan masyarakat perkotaan.

Beragam restoran yang tersebar mulai dari lantai dasar (Ground Floor) hingga lantai lainnya menyediakan pilihan tempat untuk makan siang bisnis, pertemuan informal, maupun kegiatan sosial bersama kolega.

Menurut Josef, kombinasi lokasi strategis, variasi tenant, serta ruang terbuka dengan panorama danau menjadi keunggulan yang membedakan SPARK dari destinasi lainnya.

“Keunikan SPARK terletak pada perpaduan lokasi strategis, kelengkapan pilihan tenant, serta ruang terbuka yang luas dengan panorama danau. Pengunjung tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan kuliner dan pertemuan bisnis, tetapi juga menikmati suasana berbeda untuk bersantai dan berkumpul di tengah kesibukan Jakarta. Melalui pengembangan Langit Nusantara, kami semakin memperkaya pengalaman tersebut sekaligus memperkuat diferensiasi SPARK sebagai destinasi lifestyle yang mengakomodasi kebutuhan bisnis, kuliner, dan rekreasi,” tambah Josef.

Penari tradisional iringi pembukaan destinasi kuliner Langit Nusantara di lantai 1 Senayan Park (SPARK), Jakarta, Jumat (30/10/2026) (katafoto/Fery Pradolo)

Chief Executive Officer (CEO) Lippo Malls Indonesia Henry Riady, Chief Operating Officer (COO) Lippo Malls Indonesia Eddy Mumin, Chief Marketing Officer (CMO) Lippo Malls Indonesia, Santiwati Basuki, Kepala Pengelola Langit Nusantara Asiong Lie, Direktur Mal SPARK Josef N.A Lumbantobing melakukan pemotongan pita pada pembukaan destinasi kuliner Langit Nusantara di lantai 1 Senayan Park (SPARK), Jakarta, Jumat (30/10/2026) (katafoto/Fery Pradolo)

Jajaran Direksi manajemen Lippo Malls Indonesia foto bersama pada pembukaan destinasi kuliner Langit Nusantara di lantai 1 Senayan Park (SPARK), Jakarta, Jumat (30/10/2026) (katafoto/Fery Pradolo)

Chief Executive Officer (CEO) Lippo Malls Indonesia Henry Riady, Chief Operating Officer (COO) Lippo Malls Indonesia Eddy Mumin, Kepala Pengelola Langit Nusantara Asiong Lie dan Direktur Mal SPARK Josef N.A Lumbantobing saat meninjau tenant kuliner pada pembukaan Langit Nusantara di lantai 1 Senayan Park (SPARK), Jakarta, Jumat (30/10/2026) (katafoto/Fery Pradolo)

(Kiri-Kanan) Chief Executive Officer (CEO) Lippo Malls Indonesia Henry Riady, Chief Operating Officer (COO) Lippo Malls Indonesia Eddy Mumin, Kepala Pengelola Langit Nusantara Asiong Lie dan Direktur Mal SPARK Josef N.A Lumbantobing menikmati makan usai membuka destinasi kuliner Langit Nusantara di lantai 1 Senayan Park (SPARK), Jakarta, Jumat (30/10/2026) (katafoto/Fery Pradolo)

Direktur Mal SPARK Josef N.A Lumbantobing dan Kepala Pengelola Langit Nusantara Asiong Lie saat meninjau tenant kuliner pada pembukaan Langit Nusantara di lantai 1 Senayan Park (SPARK), Jakarta, Jumat (30/10/2026) (katafoto/Fery Pradolo)

Suasana destinasi kuliner Langit Nusantara pada hari pertama pembukaan di lantai 1 Senayan Park (SPARK), Jakarta, Jumat (30/10/2026) (katafoto/Fery Pradolo)

Suasana destinasi kuliner Langit Nusantara pada hari pertama pembukaan di lantai 1 Senayan Park (SPARK), Jakarta, Jumat (30/10/2026) (katafoto/Fery Pradolo)

Suasana destinasi kuliner Langit Nusantara pada hari pertama pembukaan di lantai 1 Senayan Park (SPARK), Jakarta, Jumat (30/10/2026) (katafoto/Fery Pradolo)

Suasana destinasi kuliner Langit Nusantara pada hari pertama pembukaan di lantai 1 Senayan Park (SPARK), Jakarta, Jumat (30/10/2026) (katafoto/Fery Pradolo)

Artikel Bukan Sekadar Tempat Makan, Langit Nusantara Tawarkan Sensasi Kuliner di Tepi Danau pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sarmuji mengaku telah menerima laporan mengenai aksi unjuk rasa tersebut. Kementerian Perindustrian akan menelusuri persoalan yang melatarbelakangi protes warga, termasuk kemungkinan melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

“Ya, kita terima informasinya. Tetapi tentu saja penyelesainnya tidak hanya ada di Kementerian Perindustrian. Nanti kita cek, kalau perlu kita mengunjungi ke lokasi di luar Kementerian Perindustrian, pasti kita lakukan,” ungkap Sarmuji usai menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10).

Sebelumnya, sejumlah warga menggelar demonstrasi di area pabrik BYD Subang dengan menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal. Menanggapi persoalan tersebut, Sarmuji meminta semua pihak melihat situasi secara objektif karena masyarakat dan perusahaan bisa memiliki penilaian berbeda terhadap persoalan yang sama.

“Memang ada perbedaan perspektif ya. Point of view-nya kadang berbeda antara industri dan masyarakat. Industri merasa sudah memenuhi, sementara masyarakat merasa belum cukup,” ujar Sarmuji.

Menurutnya, perbedaan pandangan itu perlu dijembatani melalui komunikasi dan penjelasan yang terbuka. Dengan begitu, kedua pihak dapat memahami kondisi masing-masing dan mencegah persoalan serupa terus berulang.

“Ini yang harus dipertemukan lewat penjelasan agar sama-sama satu frekuensi. Jangan sampai berbeda frekuensi, karena kalau berbeda frekuensi akan terus ada problem,” sambungnya.

Pimpinan MPR Soroti Dugaan Premanisme di Proyek BYD

Persoalan di kawasan industri Subang sebelumnya juga mendapat perhatian dari Pimpinan MPR RI, Eddy Soeparno. Ia menyoroti dugaan praktik premanisme yang disebut mengganggu proses investasi di pabrik BYD Subang.

Eddy meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap praktik yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia.

“Terkait adanya praktik premanisme dalam beberapa kasus investasi, saya meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas,” ujar Eddy saat mengunjungi pabrik BYD di Shenzhen, China, mengutip keterangan resmi MPR RI.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan yang mendukung investasi sekaligus memastikan investor memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk ancaman.

“Saya juga berkomitmen mengawal dan memastikan kebijakan ramah investasi serta bebas dari segala ancaman premanisme dalam bentuk apa pun,” tegas Anggota Komisi XII DPR RI tersebut.

Pabrik VinFast Juga Disebut Pernah Mengalami Gangguan

Hambatan dalam pembangunan fasilitas industri otomotif ternyata tidak hanya dikaitkan dengan BYD. Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, mengungkapkan bahwa produsen kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast, juga pernah melaporkan gangguan saat membangun fasilitas produksinya di Indonesia.

“Bukan hanya BYD, saya juga pernah mendapat laporan dari VinFast mengenai gangguan-gangguan saat pembangunan pabriknya. Saya sudah bantu komunikasikan langsung ke wilayah setempat,” kata mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Moeldoko menilai keamanan dan kepastian berusaha menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah dinamika perekonomian global dan nasional.

Ia mengingatkan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Menurutnya, investasi yang masuk ke Indonesia diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan membantu menekan angka pengangguran.

“Semua masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak,” tegas mantan Panglima TNI tersebut.

Moeldoko juga menilai akan menjadi ironi apabila investor yang datang dengan tujuan membangun industri dan menyediakan lapangan kerja justru menghadapi gangguan hingga berpotensi menghentikan investasinya.

“Di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada investor datang memberikan peluang, tetapi malah diganggu. Jika investor pergi, angka pengangguran berpotensi semakin melonjak,” pungkasnya.

Artikel Pabrik BYD di Subang Didemo Warga, Menperin Buka Suara soal Serapan Tenaga Kerja Lokal pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Besarnya kontribusi tersebut mendorong pentingnya perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengelola bahan makanan, terutama di lingkungan rumah tangga. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak warga mengurangi food waste atau sampah makanan melalui langkah sederhana, mulai dari mengatur belanja hingga menyimpan bahan makanan dengan benar.

Ajakan tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, @dkijakarta, pada Kamis (29/10).

“Padahal kita bisa mencegahnya lewat empat kebiasaan mudah, mulai dari merencanakan menu mingguan, belanja seperlunya, merapikan kulkas dengan metode first in-first out, hingga menggunakan wadah kedap udara,” demikian dikutip dari akun Instagram @dkijakarta.

4 Cara Mengurangi Sampah Makanan di Rumah

Pemprov DKI Jakarta membagikan empat kebiasaan yang dapat diterapkan masyarakat untuk mencegah bahan makanan terbuang sia-sia.

1. Rencanakan menu dan buat daftar belanja

Langkah pertama adalah menyusun menu makanan untuk satu minggu sekaligus mencatat bahan yang perlu dibeli. Perencanaan ini membantu rumah tangga memperkirakan kebutuhan bahan makanan sehingga belanja lebih terarah dan tidak berlebihan.

2. Belanja sesuai kebutuhan

Masyarakat disarankan membeli bahan makanan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Membeli terlalu banyak tanpa memperhitungkan waktu pemakaian berisiko membuat bahan makanan tidak sempat diolah hingga membusuk dan akhirnya dibuang.

3. Terapkan metode FIFO saat menyimpan makanan

Metode first in, first out (FIFO) berarti bahan makanan yang lebih dahulu disimpan digunakan terlebih dahulu dibandingkan bahan yang baru dibeli.

Untuk memudahkan penerapannya, letakkan bahan makanan yang perlu segera digunakan di bagian depan kulkas. Dengan begitu, bahan yang lebih lama tersimpan tidak terlupakan hingga melewati masa layaknya untuk dikonsumsi.

4. Gunakan wadah kedap udara

Penyimpanan yang tepat juga berperan dalam menjaga kualitas bahan makanan. Penggunaan wadah kedap udara yang sesuai dengan jenis makanan dapat membantu mempertahankan kesegaran dan memperlambat penurunan kualitasnya.

3 Cara Mengolah Sampah Organik Rumah Tangga

Selain mencegah makanan terbuang, masyarakat dapat mengolah sisa makanan dan sampah organik lainnya agar lebih bermanfaat. Pemprov DKI Jakarta memperkenalkan tiga metode yang bisa menjadi pilihan untuk mengurangi sampah rumah tangga.

1. Pengomposan

Pengomposan merupakan proses mengolah bahan organik yang sesuai menjadi kompos. Hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyubur tanaman sehingga sampah organik tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan.

2. Teba modern

Teba modern dapat digunakan sebagai sarana pengolahan sampah organik di lingkungan rumah. Penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi lahan, jenis sampah, serta tata cara pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan masalah lingkungan.

3. Lubang resapan biopori

Lubang resapan biopori dapat dimanfaatkan untuk membantu penguraian bahan organik tertentu sekaligus meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. Sampah yang dimasukkan harus sesuai dengan metode pengelolaan biopori agar proses penguraian berjalan baik.

Pemprov DKI Jakarta juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung membuang sisa makanan yang masih bisa dimanfaatkan atau diolah.

“Kalau sisa makanan masih ada, jangan langsung dibuang,” demikian pesan dalam materi edukasi tersebut.

Upaya mengurangi sampah makanan membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan sehari-hari. Dengan merencanakan menu, membeli bahan makanan secukupnya, menerapkan penyimpanan yang benar, serta mengolah sampah organik, masyarakat dapat membantu mengurangi timbulan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan Jakarta.

Artikel Sisa Makanan Jadi Penyumbang Sampah Terbesar di Jakarta, Begini Cara Mengatasinya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan adalah merelokasi warga yang bermukim di kawasan pemakaman. Penataan tersebut diharapkan membuka ruang tambahan untuk kebutuhan pemakaman di sejumlah TPU, termasuk TPU Menteng Atas.

“Yang sekarang ini dilakukan adalah kita memindahkan warga masyarakat yang tinggal di TPU, seperti di Menteng Atas dan sebagainya. Dari pemindahan ini memberikan ruang untuk pemakaman di pemakaman-pemakaman yang ada,” ujar Pramono, Rabu (28/10).

Pramono menjelaskan, warga yang terdampak relokasi sebagian ditempatkan di rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang tersedia.

Selain penataan kawasan, Pemprov DKI juga membuka opsi pemakaman secara tumpang atau penggunaan kembali petak makam yang telah terisi, dengan tetap memperhatikan persetujuan keluarga dan ahli waris.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mematangkan rencana penyediaan lokasi pemakaman baru. Penambahan lahan ini diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan pemakaman masyarakat Jakarta pada masa mendatang.

“Kita membuka ruang untuk beberapa tempat pemakaman baru yang sedang kita finalisasikan,” tandasnya.

Artikel Lahan Pemakaman Jakarta Menipis, Pemprov DKI Siapkan Tata Ulang TPU pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, keberadaan Koperasi Merah Putih dapat membantu petani dan masyarakat memperoleh barang dengan harga yang lebih wajar. Pemangkasan jalur distribusi juga diharapkan mencegah kenaikan harga berlebihan sebelum barang sampai ke tangan konsumen.

“Kepemilikan lahan yang sempit membuat petani rentan terhadap penindasan rantai distribusi yang panjang. Di sinilah peran KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) hadir untuk memotong jalur itu,” ungkap Ferry dalam keterangan resmi, Kamis (29/10).

“Barang bersubsidi langsung dari produsen ke koperasi, lalu ke masyarakat, tanpa perantara yang melipatgandakan harga,” tambah dia.

Ferry mencontohkan penyaluran LPG bersubsidi yang masih menghadapi perbedaan harga antara patokan yang disebutnya sebesar Rp16.000 hingga Rp18.000 per tabung isi ulang dan harga di tingkat pengecer yang dapat mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000.

Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah berharap distribusi LPG bersubsidi dan kebutuhan pokok lainnya dapat berlangsung lebih efisien sehingga masyarakat bisa mendapatkan pasokan dengan harga terjangkau.

Selain sebagai saluran distribusi, koperasi juga diharapkan menjadi alternatif akses pembiayaan bagi warga pedesaan. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan selain meminjam kepada pemberi pinjaman ilegal atau rentenir.

KDKMP juga diproyeksikan memperbaiki penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan kebutuhan petani. Ferry menegaskan, distribusi pupuk harus mempertimbangkan rencana tanam yang disusun bersama kelompok tani.

“Pupuk tidak bisa dibagikan asal. Harus berdasarkan rencana tanam yang disusun bersama kelompok tani. Ini memastikan barang sampai tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” jelas Ferry.

Koperasi Disiapkan Jadi Penampung Hasil Panen Petani

Ferry mengakui, salah satu persoalan yang masih dihadapi masyarakat desa adalah belum tersedianya lembaga penampung hasil produksi di tingkat lokal. Kondisi tersebut membuat petani berisiko menjual hasil panen secara borongan kepada perusahaan dengan harga yang ditentukan sepihak.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah telah mengundang pelaku usaha logistik nasional guna membahas kebutuhan distribusi barang dari dan menuju desa. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kendaraan pengangkut kerap kembali dalam keadaan kosong setelah mengantarkan barang ke desa.

“Kami sudah mengundang pelaku logistik nasional. Mereka mengakui kendala kendaraan pergi mengantar barang, pulang kosong karena tidak ada barang yang diangkut dari desa. Belum ada pusat pengumpul hasil produksi. KDKMP diharapkan mengisi kekosongan ini sebagai penampung sekaligus pengolah hasil warga,” ujarnya.

Keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi pusat pengumpulan sekaligus pengolahan hasil produksi masyarakat. Dengan begitu, distribusi logistik bisa berjalan dua arah, sementara petani memiliki saluran pemasaran yang lebih terorganisasi.

Ferry menambahkan, KDKMP juga diarahkan untuk mendukung ekosistem pangan nasional, mulai dari produksi, pengolahan, hingga penyaluran hasilnya kepada masyarakat. Rantai usaha tersebut diharapkan terhubung dengan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Presiden menginginkan pangan kita lahir dari tanah kita dan dikelola anak bangsa. KDKMP menjadi ujung tombak ekosistem ini, mulai dari produksi, pengolahan, hingga penyaluran langsung ke masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tambahnya.

BUMN Perkuat Pasokan LPG, MinyaKita, dan Pupuk

Di sisi lain, Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Daya Anagata Nusantara (Danantara) memperkuat koordinasi antar-BUMN untuk mendukung operasional KDKMP. Kerja sama ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa KDKMP dirancang menjadi pusat distribusi utama berbagai barang bersubsidi pemerintah.

“Visi Presiden itu sentral distribusi untuk setiap yang namanya bersubsidi itu lewat Kopdes. Artinya, data itu akan ada di Kopdes nanti,” ujar Dony Oskaria, Selasa (27/10).

Melalui skema tersebut, koperasi desa dan kelurahan akan berfungsi sebagai titik penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat. Kelancaran distribusi didukung pasokan barang dan armada logistik dari perusahaan-perusahaan BUMN.

Kolaborasi konkret dilakukan PT Pertamina Patra Niaga bersama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk membangun sistem distribusi energi dan pangan berbasis KDKMP. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain LPG bersubsidi, MinyaKita, dan pupuk.

Untuk memastikan kesiapan pasokan, Dony menggelar rapat koordinasi khusus dengan jajaran direksi Pertamina Patra Niaga dan PIHC.

“Kita suplai karena dampaknya untuk masyarakat benar-benar langsung. Jadi manfaat koperasinya benar-benar nyata, dan ini sudah berjalan terus,” kata Dony.

Dukungan pasokan pupuk mulai disalurkan dengan volume pesanan rata-rata 4 hingga 5 ton untuk setiap koperasi. Adapun distribusi LPG disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah agar ketersediaannya tetap terjaga.

BP BUMN dan Danantara akan terus mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut untuk memastikan program KDKMP berjalan secara berkelanjutan. Selain memperkuat distribusi barang bersubsidi, program ini diarahkan untuk meningkatkan peran koperasi dalam aktivitas ekonomi desa dan memperluas pemerataan pembangunan nasional.

Artikel Koperasi Merah Putih Bakal Pangkas Rantai Distribusi, LPG hingga Pupuk Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Pegaraman I PT Garam (Persero), Ubaidillah, mengatakan produksi garam saat ini didominasi kualitas premium. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung optimisme perusahaan dalam memenuhi target produksi tahun ini.

“Target produksi Pegaraman I tahun ini 135 ribu ton. Per hari kami bisa produksi 1.100 ton dengan kualitas PS premium mencapai 80 persen,” ujar Ubaidillah, Senin (26/10).

Ia menjelaskan, Pegaraman I mengelola lahan dengan luas total sekitar 2.500 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 2.000 hektare digunakan sebagai lahan peminihan, sedangkan 400 hektare lainnya merupakan meja garam untuk proses kristalisasi.

Namun, upaya meningkatkan produksi masih menghadapi kendala berupa berkurangnya jumlah pekerja yang menangani panen garam. Jumlah tenaga panen yang pada 2019 mencapai sekitar 500 orang kini turun menjadi kurang lebih 300 orang.

Ubaidillah menyebut, perubahan mata pencaharian menjadi salah satu penyebab berkurangnya tenaga kerja. Sebagian pekerja memilih merantau untuk bekerja di Toko Madura, sementara lainnya beralih menjadi petani tembakau.

“Tenaga kerja kami terus menurun dari tahun ke tahun. Banyak yang beralih ke Toko Madura dan tembakau. Padahal proses panen kami masih manual, sangat membutuhkan tenaga,” jelasnya.

Berkurangnya jumlah pekerja menjadi tantangan tersendiri karena proses panen garam di Pegaraman I masih mengandalkan tenaga manusia. Kondisi ini membuat ketersediaan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran produksi.

Meski menghadapi kendala tersebut, PT Garam berharap sisa musim kemarau dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian target. Perusahaan pun berupaya mempertahankan produksi harian hingga 1.100 ton agar target 135 ribu ton pada musim produksi tahun ini dapat tercapai.

Artikel Produksi Garam Kalianget Tembus 1.100 Ton Sehari tetapi Tenaga Panen Kian Langka pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Arahan tersebut disampaikan saat Prabowo menerima laporan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/10).

Arif mengungkapkan, BRIN saat ini mengembangkan empat kandidat vaksin malaria. Dengan dukungan penuh pemerintah, proses pengembangan tersebut diharapkan dapat diselesaikan tiga tahun lebih cepat dibandingkan jadwal sebelumnya.

“Bapak Presiden minta agar proses riset terkait dengan vaksin ini dipercepat. Dan kita berharap dengan support dari Bapak Presiden terkait dengan vaksin ini, ini bisa kita percepat tiga tahun lebih cepat dari seharusnya karena beliau akan memberikan dukungan penuh terhadap produksi vaksin ini, khususnya vaksin malaria,” ujar Arif.

Ia menjelaskan, riset vaksin malaria tersebut berpotensi menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam penanganan penyakit malaria. Penelitian juga mencakup pengembangan vaksin untuk melawan parasit Plasmodium vivax, salah satu penyebab malaria.

Selain mengembangkan vaksin, BRIN turut mendorong pemanfaatan bahan herbal sebagai alternatif pengobatan. Lembaga tersebut memiliki 19 kandidat obat herbal yang dipersiapkan untuk dikembangkan menjadi fitofarmaka, yakni obat berbahan alam yang telah didukung bukti ilmiah terkait khasiat, keamanan, dan mutunya.

“Saat ini di BRIN sendiri ada 19 kandidat obat herbal untuk masuk pada fitofarmaka. Jadi beberapa obat yang ada di BRIN kan masih dalam taraf OHT, Obat Herbal Terstandarisasi. Sekarang ingin menuju pada fitofarmaka,” ucapnya.

BRIN Dorong Teknologi Pengolahan Sampah hingga Desa

Di sektor lingkungan, Prabowo meminta hasil penelitian tidak berhenti sebagai prototipe, tetapi segera diterapkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Teknologi pengolahan sampah skala rumah tangga dan desa menjadi salah satu prioritas yang didorong pemerintah.

Untuk merealisasikan arahan tersebut, BRIN akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kolaborasi ini diharapkan melibatkan perguruan tinggi dalam mendukung penerapan teknologi pengelolaan sampah di berbagai desa.

“Bapak Presiden mengarahkan bagaimana teknologi-teknologi level rumah tangga dan level desa ini segera diimplementasikan. Karena BRIN memang bukan lembaga yang memang bertugas memproduksi. Kita hanya membuat prototype, tapi kita ingin memastikan bahwa prototype yang kita buat ini membawa manfaat dan bisa digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan turut memperkuat gerakan ASRI yang dicanangkan Presiden, terutama melalui penerapan solusi lingkungan yang praktis dan dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat.

Limbah Sawit Berpotensi Hasilkan Listrik 3,9 Gigawatt

Dalam pertemuan itu, Arif juga memaparkan peluang pemanfaatan limbah industri kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif. Limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME), bersama tandan kosong sawit, berpotensi diolah menjadi biogas dan listrik.

Menurut Arif, potensi listrik yang dapat dihasilkan melalui konversi limbah tersebut mencapai sekitar 3,9 gigawatt. Pemanfaatannya dinilai dapat mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Arif turut menyoroti peluang pengembangan biogas menjadi bahan bakar gas tabung sebagai salah satu alternatif untuk menekan impor LPG.

“Jadi saat ini kita mengimpor LPG kurang lebih 97 triliun per tahun dengan adanya biogas yang bisa dikonversi menjadi gas tabung, saya kira ini akan menjadi salah satu solusi energi kita ke depan,” ucap Arif.

BRIN Kembangkan Riset untuk Antisipasi Karhutla

Selain kesehatan, sampah, dan energi, BRIN juga terlibat dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bersama BMKG, BNPB, Kementerian Kehutanan, dan TNI Angkatan Udara, BRIN mendukung Operasi Modifikasi Cuaca, termasuk melalui penggunaan es kering atau dry ice.

Arif menyebut Prabowo turut menekankan pentingnya penelitian untuk mengantisipasi karhutla dalam jangka menengah dan panjang. Riset tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki dasar ilmiah yang lebih kuat dalam menyusun langkah pencegahan.

Salah satu fokus penelitian adalah mengembangkan model perambatan api untuk memahami pola penyebaran kebakaran. Hasil riset diharapkan membantu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperkirakan risiko dan menentukan strategi penanganan karhutla.

“Bapak Presiden juga menekankan pentingnya riset jangka menengah, kemudian riset jangka panjang bagaimana mengantisipasi di masa depan, termasuk di dalamnya adalah mencari model-model perambatan api itu seperti apa sebenarnya sehingga kita bisa mengantisipasi di kemudian hari,” tuturnya.

Artikel Tak Hanya Vaksin Malaria, BRIN Siapkan 19 Kandidat Obat Herbal pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, setelah bertemu Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Yusril, pembahasan tersebut mencakup kemungkinan perubahan definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah juga mempertimbangkan kesesuaian aturan tersebut dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” ujar Yusril.

Ia menjelaskan, UNCAC mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi dan tidak hanya berfokus pada penyuapan. Konvensi tersebut menjadi salah satu acuan bagi negara peserta dalam menyusun kebijakan serta ketentuan hukum nasional untuk memberantas korupsi.

Selain penyempurnaan regulasi, pertemuan itu membahas praktik yang dinilai berpotensi menyebabkan kekayaan negara hilang dalam jumlah besar. Dua persoalan yang disoroti adalah manipulasi nilai atau volume transaksi melalui praktik under-invoicing di sektor pertambangan serta pencurian ikan di laut.

Yusril menyebut kerugian akibat praktik tersebut berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Ia mencontohkan perusahaan yang melaporkan hasil tambang lebih rendah daripada jumlah produksi sebenarnya.

“Yang tadi dengan Pak Presiden juga kita singgung misalnya masalah under-invoicing yang dilakukan oleh para pengusaha di bidang pertambangan atau orang yang mencuri ikan di laut itu jumlahnya besar sekali, ratusan triliun setiap tahun. Mereka menambang katakanlah 20 ribu ton yang dilaporkan cuma 10 ribu atau 15 ribu dan selama ini menguap uangnya ke luar negeri,” ungkapnya.

Menurut Yusril, penanganan korupsi tetap harus mencakup penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan. Namun, pemerintah juga perlu memberi perhatian lebih besar terhadap berbagai tindakan yang berdampak pada perekonomian nasional dan mengurangi nilai kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Ia menilai, pengaturan mengenai kerugian terhadap perekonomian negara perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi bagian yang lebih jelas dalam upaya penyempurnaan undang-undang antikorupsi.

“Jadi menurut saya sebenarnya di dalam undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi) kita sekarang ini pertama adalah unsur kerugian negara, yang kedua itu perekonomian negara. Perekonomian negara itu yang menurut saya masih kurang dikembangkan,” ujar Yusril.

Selain itu, Yusril menekankan pentingnya memperjelas definisi keuangan negara. Kejelasan tersebut diperlukan agar penerapan hukum tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menilai tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara maupun aktivitas usaha.

Pemerintah selanjutnya akan mendalami usulan perubahan tersebut dengan mengacu pada prinsip-prinsip UNCAC serta mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kepentingan nasional. Dengan demikian, penyempurnaan aturan diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus melindungi kekayaan negara.

Artikel Pemerintah Kaji Lebih Dalam Definisi Korupsi dan Praktik Under-Invoicing pertama kali tampil pada Katafoto.id.